Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 26 Januari 2021 09:53
Lagi, Warga Bengkalis Meninggal Dunia karena Covid-19

Selasa, 26 Januari 2021 07:19
Kembali Pelaku Judi Shie Jie Togel Diringkus Polsek Keritang, Inhil

Selasa, 26 Januari 2021 07:16
Dihadiri Berbagai Pihak, Dandim Resmi Lapangan Tembak Baru Kodim 0314 Inhil

Senin, 25 Januari 2021 20:27
Besok Disiidangkan MK, KPU Meranti Siap Paparkan Fakta dan Data

Senin, 25 Januari 2021 20:23
Polres Dumai Usut Kasus Lakakerja Tewas di PKS Mini Sungai Sembilan

Senin, 25 Januari 2021 20:20
Achizul Hendri Nahkodai Kadin Kota Pekanbaru

Senin, 25 Januari 2021 19:52
DPRD Riau Sebut Inilah Pemilihan Komisaris BUMD Terburuk

Senin, 25 Januari 2021 19:38
Pasien Positif Covid - 19 di Kuansing Sembuh 4 Orang

Senin, 25 Januari 2021 19:36
Dugaan Korupsi Dana Bankeu RSUD Indrasari Rengat, Jaksa Periksa Plt Kadis PMD Pemkab Inhu

Senin, 25 Januari 2021 18:27
Pengangkatan Komisaris dan Direksi 2 BUMD Riau, FKPMR Nyatakan Sikap

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 26 Pebruari 2020 19:48
Gubri Harapkan BBPOM Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk IRTP

Karena pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia, Gubri mengharapkan BBPOM meningkatkan pengawasan dan keamanan produk IRTP.

PEKANBARU - Pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang (UU) Pangan No 18 Tahun 2018 mengamanatkan pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersedian, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Hal itu disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar melalui kata sambutannya yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi saat membuka secara resmi kegiatan Asistensi Regulasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka Kabupaten/Kota yang Menerapkan Peraturan Pangan untuk IRTP, Rabu (26/02/20).

Kemudian Syahrial menjelaskan, terkait keamanan produk pangan ini, salah satu elemen yang perlu mendapatkan perhatian adalah produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Sebagian besar produk pangan yang beredar di masyarakat merupakan hasil dari industri kecil dan menengah. Sehubungan hal itu, keamanan pangan pada industri rumah tangga menjadi salah satu unsur peningkatan daya saing produk, terutama untuk menembus pasar internasional.

“Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat produk pangan ekspor atau Indonesia yang ditolak oleh negara tujuan. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, misalnya karena ditemukan mengandung bahan pangan yang melebihi batas aman yang berlaku di negara tujuan,” katanya.

Syahrial mengatakan, pemerintah merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan keamanan pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sehingga Pemda Kabupaten/Kota berkewajiban mengeluarkan izin produksi dan pengawasan IRTP.

Gubri berharap kepada Badan POM untuk meningkatkan semangat kemitraan menuju pengawasan keamanan pangan produk IRTP lebih komperehensif, terpadu dan sistematis, untuk mewujudkaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemda untuk berkoordinasi dalam meningkatkan pengawasan keamanan pangan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya pengawasan, pembinaan, dan pendampingan IRTP dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan,” tutupnya. .***(adv/mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sidang Sengketa Pilkada di Riau Besok Dimulai
- Camat Pangkalan Lesung, Pelalawan Mengundurkan Diri
- DPC Partai Demokrat Pekanbaru Serahkan 1 Unit Ambulan Kepada Masyarakat
- Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih
- Sah, KPU Tetapkan Paslon Kasmarni-Bagus Terpilih Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis
- Ketua DPRD Feryandi Dukung Program PWI Inhil Periode 2020-2023
- Sengketa Pilkada, KPU di 5 Daerah di Riau Tunda Penetapan Kada Terpilih
- Ketua DPRD Inhil Bahas Peningkatan Jalan Bersama Kadis PU
- Iwan Patah Sebut Banjir Menahun di Pekanbaru Akibat tak Punya Master Plan
- Sidang di MK, Bawaslu Riau dan Bawaslu 5 Kabupaten Kota Susun Keterangan Tertulis
- DPRD Kabupaten Rohul Sahkan Perda MDTA dan Penyakit Menular
- 2021, Pemprov Riau Buatkan Fisik Prasarana Penunjang Gedung Kejati Rp6 Miliar
- PDIP Siapkan Robin Jadi Walikota Pekanbaru
- Mengenal Ahmad Tarmizi, Ketua DPW PKS Termuda se-Indonesia
- Seluruh DPC Sepakat Pilih Wahid Kembali Pimpin PKB Riau
- Terbukti Dukung Paslon di Pillada, Seorang PNS di Pelalawan di "Hadiahi" 4 Bulan Penjara
- Formatur Segera Bekerja, Pengurus PAN Riau Mendatang Lebih Ramping
- Dibubarkan Pemerintah, Pengurus Turunkan Sendiri Plang FPI Inhil
- Vedio Panas Mirip Anggota Dewan Pelalawan, Ketua LAMR: Sebaiknya Mundur Saja
- Selama 2020, DPRD Rohul Sahkan 7 Ranperda Menjadi Perda dan Dua Lagi Menyusul


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com