Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 5 Desember 2020 19:40
Prajurit Bintara dan Tamtama Remaja Baru Kodim 0314 Inhil Jalani Latorlan BDM

Sabtu, 5 Desember 2020 19:37
Jabatan Kajati Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020,
Kepala Kejati Riau Raih Peringkat Pertama


Sabtu, 5 Desember 2020 19:00
Jumlah Pasien Sehat Covid-19 Lebih Banyak Dibanding Positif

Sabtu, 5 Desember 2020 15:28
Pasien Positif Covid-19 di Kuansing Hari ini Kembali Nihil

Sabtu, 5 Desember 2020 15:27
Ibunda Pj. Bupati Tutup Usia, Dandim 0303/Bengkalis Sampaikan Belasungkawa

Sabtu, 5 Desember 2020 15:06
Pilkada, Bawaslu Bengkalis Ingatkan Paslon Patuhi Aturan

Sabtu, 5 Desember 2020 14:51
726 Lulusan Umri Diwisuda, Acrom Casani Tampil sebagai Pemuncak Tingkat Universitas

Sabtu, 5 Desember 2020 13:25
Optimis Menangi Pilkada Pelalawan, Tim HT Fokus Kawal Pencoblosan 9 Desember

Sabtu, 5 Desember 2020 12:44
Polres Inhil Gelar Pengamanan Perlintasan Persepeda di Tembilahan

Sabtu, 5 Desember 2020 12:41
Kabur ke Sumbar, Polda Riau Tangkap Pelaku Penganiaya Guru Ngaji Pesantren TDM

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 4 Mei 2020 22:19
Bawaslu Riau Launching SKPP

Resmi dilounching, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Riau akan belajar selama 2 Bulan. Sertifikasi dari Bawaslu RI.

Riauterkini-PEKANBARU- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau meresmikan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) se-Provinsi Riau, Senin (4/5/20). SKPP Provinsi Riau diresmikan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan disaksikan anggota dan Kepala sekretariat Bawaslu Riau beserta Kasubag dan pokja SKPP Bawaslu RIau.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan arahan kepada seluruh peserta yang telah memenuhi syarat atau telah lulus administrasi, serta menyampaikan harapan agar seluruh peserta yang berjumlah 689 orang menjalani pembelajaran SKPP melalui daring dengan serius.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu dicetuskan bertepatan dengan HUT Bawaslu ke 12 pada Tanggal 9 April 2020 yang lalu, secara resmi telah di buka oleh Ketua Bawaslu RI yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Repubilik indonesia di Jakarta bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2020.

Pendaftaran kegiatan ini tanpa dipungut biaya alias gratis dengan cara mendaftar secara online pada tanggal 5 sampai tanggal 12 April 2020, Kemudian 12 sampai dengan 30 April 2020 pendaftar diseleksi administrasi oleh Bawaslu.

Dari tanggal 5 sampai dengan 31 Mei 2020, Peserta akan melakukan pembelajaran melalui audio Visual, Para peserta merangkum materi-materi yang telah diberikan. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan menggunakan aplikasi video konferensi dari tanggal 1 Juni sampai dengan 15 Juni 2020.

"Pada Tahapan ini, Peserta melakukan diskusi daring dengan para anggota Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau, dan untuk tahap terakhir adalah pelaksanaan Ujian, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 30 Juni 2020," terang Rusidi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Provinsi Riau, Neil Antariksa mengungkapkan, bahwa sampai dengan batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan khusus di Riau terdapat sebanyak 764 Pendaftar. Dari 764 pendaftar tersebut jumlah peserta yang lulus administrasi ada sebanyak 689 Peserta SKPP se-Riau.

"Dari 689 peserta SKPP jumlah laki-laki sebanyak 425 peserta, dan Perempuan sebanyak 264 peserta," tambahnya.

Untuk Jumlah peserta per Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau terbanyak menurutnya berada di Kota Pekanbaru dengan jumlah peserta sebanyak 250 peserta. Kabupaten Kampar sebanyak 112 Peserta, Kabupaten Bengkalis 53 Peserta, Kabupaten Rokan HIlir sebanyak 50 Peserta, Kabupaten Rokan Hulu 35 Peserta, Kabupaten Siak 49 peserta, Kabupaten Indragiri Hilir 41 Peserta, Kabupaten Indragiri Hulu 22 Peserta, Kabupaten Kuantan Singingi 31 peserta, Kabupaten Pelalawan 25 Peserta, Kabupaten Kepulauan Meranti 14 Peserta, dan Kota DUmai sebanyak 13 Peserta.

Usai melakukan Lounching SKPP Daring, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menjelaskan bahwa usai mengikuti Pendidikan, Peserta SKPP Daring ini akan disertifikasi oleh Bawaslu RI. Tujuan SKPP daring yaitu, Pertama untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan proses pemilu, proses pemilihan kepala daerah, yang disebut pengawasan partisipasi yang berbasis masyarakat. Kedua, sebagai sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat.

"Ketiga, sebagai pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada secara berkesinambungan. Dan keempat, yaitu menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan, pengawasan partisipatif, kader penggerak pengawasan partisipatif yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Riau," jelas Rusidi.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilkada, Bawaslu Bengkalis Ingatkan Paslon Patuhi Aturan
- Optimis Menangi Pilkada Pelalawan, Tim HT Fokus Kawal Pencoblosan 9 Desember
- Rajut Optimis Raih Minimal 45 Persen Suara dalam Pilkada Inhu
- Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu
- Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan
- Ridi-Habibi Siap Sulap Pangkalan Kerinci Jadi Icon Pelalawan
- Polres dan Bawaslu Gelar Apel Siaga Anti Money Politic
- Pengamat Politik Sebut Visi Misi Halim-Komperensi Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Besok, Bawaslu dan Polisi se Riau Patroli Money Politik
- GPBR Laporkan Kejanggalan Ijazah Dua Cabup Rohil ke Polda dan Kejati Riau
- Diduga Dukung Paslon, Tim Pengacara KBS Minta Bawaslu Tindak PD
- Divonis Bersalah, Sekretaris Nahdatul Ulama Inhu Banding
- IPKR Inhil Tolak Tegas Wacana Pelarangan Ekspor Kelapa ke Luar Negeri
- Prioritas Tetap Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan,
Wakil Ketua DPRD Riau Sahkan APBD Riau 2021 Rp9,32 Triliun

- Dugaan Halangi-halangi Kampanye, Sentra Gakkumdu Bengkalis Naikkan Status ke Penyidikan
- Pilkada Bengkalis, APK Paslon "Berserak" di Jalan Tak Kunjung Ditertibkan
- Hamdani Reses di Perumahaan Dwi Utama Permai, Masyarakat Keluhkan Tapal Batas, Dan Pengurusan KTP
- Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT
- Insentif RT/RW belum Dibayarkan, DPRD Pekanbaru Segera Panggil Pemkot
- Mursini-Indra Putra Berburu Waktu Memenuhi Antusias Pendukung


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com