Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 5 Agustus 2020 20:22
Koordinasi dengan KPU Pelalawan, KPID Riau Siap Sukseskan Pilkada Serentak di 9 Kabupaten Kota

Rabu, 5 Agustus 2020 20:14
Sektor Jasa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Riau

Rabu, 5 Agustus 2020 18:15
Bupati Kuansing Launching Peremajaan Sawit Rakyat

Rabu, 5 Agustus 2020 18:01
Bertambah 29, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak dari Siak

Rabu, 5 Agustus 2020 15:29
Warga Rohul Tewas Tenggelam di Sungai Kampar Dekat PLTA Koto Panjang

Rabu, 5 Agustus 2020 15:25
Antisipasi Covid-19 Danrem 031/WB Ingatkan Prajurit Kodim 0302 Inhu Tetap Berolahraga

Rabu, 5 Agustus 2020 14:08
Batasi Pertemuan dengan Siswa, SMP Taruna Andalan Pelalawan Belajar Sistem Daring

Rabu, 5 Agustus 2020 14:04
Resmikan SMPN 6 Kuantan Mudik, Bupati Kuansing Harap Lahirkan SDM Unggul

Rabu, 5 Agustus 2020 13:58
Gasak Ratusan Juta Milik Nasabah,
Komplotan Maling Ganjal Tusuk Gigi di Mesin ATM Diringkus Polres Bengkalis


Rabu, 5 Agustus 2020 13:38
Mankir, Polda Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Anggota DPRD Bengkalis

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 6 Juli 2020 16:47
DPRD Pelalawan Desak Proses Karlahut PT Arara Abadi

Fraksi Golkar DPRD Pelalawan nilai penanganan kasus Karhutla PT Arara Abadi lambat. Penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan.

Riauterkini-Pelalawan- Terkait Peristiwa kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan ( Karlahut) yang berada di lahan konsesi PT Arara Abdi ( Anak Perusahaan Sinar Mas Group), pada Ahad (28/6/2020) yang lalu, hingga sekarang belum ada penindakan hukumnya.

Merujuk kepada beberapa kejadian karlahut yang melibatkan perusahaan sebelumnya pihak penegak hukum begitu cepat turun tangan dan memproses kejadian tersebut, malahan tidak butuh waktu lama, lansung ada tersangka baik corporasi atau perorangan.

Dinilai lambanya pihak berwenang untuk memproses karlahut di lahan konsesi PT Arara Abadi ini, membuat wakil ketua komisi II DPRD Pelalawan, Baharuddin, SH, merasa geram dan meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita minta aparat penyidik untuk segera melakukan penyelidikan, karena semua perusahaan itu sama di mata hukum," tegas Baharuddin, kepada riauterkini.com Senin ( 6/7/2020).

Lanjut Bahar, kebakaran yang terjadi di Desa Merbau, Kecamatan Bunut berbatasan dengan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau itu, diduga ada unsur kesengajaan, hal itu berdasarkan fakta lapangan yang kita lihat.

"Kita berharap, agar penegakkan hukum bisa satu persamaan baik dari korporasi atau perusahaan maupun masyarakat yang melanggar hukum yang menjadi atensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini," kata Baharuddin.

Baharuddin menambahkan, jadi diharapkan ada kejelasan tindakan hukum bagi setiap perusahaan yang tidak bisa mengamankan lahannya.

"Jangan hanya PT. SSS, PT. Adei, PT. PSJ, dan lainnya saja yang diproses. Siapapun itu, baik itu korporasi maupun warga masyarakat yang memang terlibat karhutla harus ditindak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Jangan ada perbedaan," terang pria yang akrab disapa Bahar ini.

Seperti diketahui, pada pemberitaan di media ini sebelumnya, Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek, Fachruddin mengatakan bahwa lahan yang terbakar tersebut dari pandangan kasat mata lebih kurang seluas 20 Hektar.

Sementara itu, Kepala Desa Merbau Edi Maskur saat dijumpai di lokasi terjadinya Karhutla pada Selasa kemarin (30/6/2020) menegaskan bahwa lahan yang terbakar tersebut berada di areal konsesi PT. Arara Abadi yang dijadikan Tanaman Kehidupan bagi masyarakat Desa Merbau seluas 300 Hektar, dan baru dikerjakan oleh perusahaan sekitar 80 Hektar.(cho)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Koordinasi dengan KPU Pelalawan, KPID Riau Siap Sukseskan Pilkada Serentak di 9 Kabupaten Kota
- Kantongi SK PKS-PAN, EZA Langsung Tancap Gas Menuju Pilkada Dumai
- Dewan Minta Wako Beri Bukti Bukan Sekedar Janji Atasi Banjir
- Tanggung Jawab Moral, PKB Bengkalis Siap Perjuangkan Duet Kasmarni-Bagus
- Langgar Netralitas Dua ASN Inhu Dilaporkan Ke KASN
- Komisi III dan IV DPRD Pekanbaru Cek Dugaan RS Awal Bros Pemicu Banjir
- Demokrasi di Riau Kategori Level Sedang
- Anggota DPRD Pekanbaru Kritik Wacana Sanksi Denda Warga Tak Pakai Masker
- Praktisi Hukum Minta KPU Bengkalis Ketat Seleksi Calon Peserta Pilkada
- Silaturrahmi, Kasmarni Disambut Ratusan Warga dan RT di Babussalam, Bengkalis
- PDIP Beri Sinyal Dukung KD dan Iyet Maju Pilkada Bengkalis
- PAD Menurun, DPRD Pekanbaru Minta Pemko Lirik Perusahaan Online
- Pekanbaru Bakal Mekarkan Kecamatan, Sabarudi: Jangan Sampai Merugikan Masyarakat
- Kader PAN Antusias Daftar Balon Formatur Muswil VI Riau
- Dugaan Pencemaran Lingkungan, Komisi Tiga DPRD Inhu Siap Tinjau PKS PT SIR
- Jika Tak Mau Masuk Pasar Higienis, Dewan Sarankan PKL Jalan Teratai Diberikan Sanksi
- Bawaslu Riau Gelar Simulasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa
- Bangunan Liar Menjamur, Satpol PP Diminta Segera Bertindak
- Didampingi Sejumlah Pimpinan Partai, Kasmarni Resmikan Posko Pemenangannya di Duri Timur
- Datangi DPRD Pekanbaru, Ini Tuntutan Ratusan Driver GoJek


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com