Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Agustus 2020 22:21
Inovasi Diskominfopers Inhil,
INPAS, Integrasi Bilik Data dan Informasi Menuju 'Kabupaten Informatif'


Kamis, 13 Agustus 2020 20:42
Putusan Inkrah, Kejari Pekanbaru Eksekusi Terpidana Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri

Kamis, 13 Agustus 2020 20:37
Saksi Sebut Eet Jemput Uang PT CGA ke Surabaya

Kamis, 13 Agustus 2020 20:32
Tambah 68, Kasus Covid-19 di Riau Kembali Meledak

Kamis, 13 Agustus 2020 19:04
Rencanakan Bom Bunuh Diri, 5 Teroris Diringkus di Kampar

Kamis, 13 Agustus 2020 18:24
Usut Dugaan Pemerasan oleh Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP dari Inhu

Kamis, 13 Agustus 2020 16:49
DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Bisa Atur Aktivitas Imigran

Kamis, 13 Agustus 2020 16:48
Pembelajaran Tatap Muka,
Disdik Bengkalis Masih Menunggu Rekomendasi Gugus Tugas


Kamis, 13 Agustus 2020 16:45
Team RSPA Pelalawan Taja Dikmas Lantas Di SMP N 1 Pangkalan Kerinci

Kamis, 13 Agustus 2020 16:34
Warga Kuala Sebatu, Inhil Tangkap Buaya Sepanjang 3 Meter

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Juli 2020 21:46
Pertanyakan Status Lahan KIT, Komisi II Gelar RDP Dengan PT SPP

DPRD Pekanbaru pastikan kejelasan staus lahan KIT bersama PT SPP. Lahan seluas 266 hektar ydiketahui sebatas pengelolan.

Riauterkini - PEKANBARU - Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Sarana Pembagunan Pekanbaru (SPP).

Rapat ini guna meluruskan informasi pemberian lahan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru seluas 266 hektar yang nyatanya hanya sebatas pengelolan.

"Jadi sudah jelas. Kita minta masyarakat jangan salah tanggap. Lahan itu bukan punya PT SPP, ini hanya sebatas pengelolan saja," Kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fatullah.

Namun Fatulla juga menanyakan soal lahan yang disebut 266 hektar yang nyatanya baru 26 hektar yang sudah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

"Ini wilayah sudah diwacanakan sekian tahun tapi baru yang tampak hanya 26 hektar yang sah milik Pemko. Sementara yang lain (lahan) masih milik masyarakat, jadi ini yang kita godok dan nanti akan ada tim yang mengurus hal ini disana. Dimana semua lahan yang mau diambil oleh pemko akan dibikin parit gajah. Setelah itu, jika masih ada persoalan, akan berurusan dengan pemko. Lahan ini diketahui untuk pembangunan nasional kita," papar Fatullah.

Sementara itu, Direktur PT SPP Heri Susanto menjelaskan, dari hasil hearing yang digelar dengan Komisi II DPRD kota Pekanbaru, ada beberapa poin yang disampaikan, terutama terkait persolan pembebasan lahan di kawasan Tenayan Raya, termasuk soal tenaga kerja yang bakal ditempatkan dilokasi tersebut. 

"Ada beberapa poin yang disampaikan tadi, pertama komisi II ingin melihat kinerja BUMD pada khususnya pada Industri Tenayan Raya, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya sudah ada investor yang membina. Tadi juga disinggung soal soal lahan, memang tidak di pungkiri di lahan itu ada lahan tumpang tindih yang di klem oleh masyarakat, namun pemerintah kota dalam hal ini walikota sudah mengumpulkan tim untuk turun kelapangan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini," Singkat Heri. (parlementaria)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Bisa Atur Aktivitas Imigran
- Sekwan Akui Sedang Proses Syahroni Tua untuk PAW Almarhum Dedet di DPRD Riau
- PKB Doakan Kasmarni Jadi Bupati Perempuan Pertama di Riau
- Dewan Minta Pemko Pekanbaru Garap PAD Pajak yang Belum Optimal
- 51.520 Pemilih TMS di Riau Masuk A-KWK
- Pilkada Bengkalis, Kade-Iyet Bustami Dapat Dukungan PDIP
- Didukunh PDIP, PPP dan PKB, Zukri-Nasar Melenggang ke Pilkada Pelallawan
- Berbalut Coffee Morning, Giyatno Gelar Silaturrahmi Bareng Wartawan di Duri
- Ketua Koalisi HT Minta Pemda Pelalawan Netral di Pilkada Desember 2020
- DPRD Kota Pekanbaru Usulkan Ranperda Inisiatif Pendidikan Diniyah Non-Formal
- Plt Bupati Bengkalis Masuk Bui, Tokoh Masyarakat Mandau Prihatin
- Syamsuar Buka Musda, Andi Putra Kembali Pimpin Golkar Kuansing
- Pilkada Bengkalis, Lima Parpol Deklarasi Siap Menangkan Pasangan KBS
- Penderita Gizi Buruk di Pekanbaru Capai 1.248 Kasus, DPRD: Harusnya Ini Tidak Terjadi
- Syahrul Aidi Tunjukkan Abrasi Terparah di Inhu-Kuansing ke Kepala Balai Sungai KemenPUPR
- Musda V, Golkar Kuansing Buka Pendaftaran Calon Ketua
- Direkomendasi Partai Demokrat, Irjen Pol Wahyu Adi Siap Maju di Pilkada Inhu
- Dewan Pekanbaru Minta Rumah Sakit Tidak Mendiiskriminasikan Pasien BPJS
- Tengku Azmun dan Marwan Ibrahim Perkuat HT Hadapi Pilkada Pelalawan
- Petakan Abrasi, Anggota DPR RI Fraksi PKS Tinjau Abrasi di Inhu dan Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com