Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 September 2020 21:32
Wacana Duri Timur Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid - 19 di Bengkalis Disambut Aksi Protes

Selasa, 22 September 2020 20:20
Satgas Turun ke Jalan Cek Warga Bengkalis Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Selasa, 22 September 2020 19:23
5.701 Kasus, Lemahnya Kesadaran Protokol Kesehatan Sebabkan Kasus Cobid Meningkat

Selasa, 22 September 2020 19:09
Diduga Jatuh dari Pohon, Pria Penjerat Burung di Bathin Solapan, Bengkalis Tewas

Selasa, 22 September 2020 18:51
Satgas Pemburu Teking Covid-19 Mulai Aksi, Kapolres Rohul Ingatkan Masyarakat Pakai Masker

Selasa, 22 September 2020 18:03
Ratusan Pekerja PT Padasa Enam Utama Dirikan Tenda di Disnakertran Riau

Selasa, 22 September 2020 17:29
Polres Inhil Berhasil Gagalkan Penyeludupan Ratusan Kardus Miras

Selasa, 22 September 2020 17:25
Disdukcapil Pelalawan Tutup, 4 Pegawai Terpapar Covid-19

Selasa, 22 September 2020 17:06
Cegah Covid-19 Meluas, BPBD Rohul Kembali Bagikan Ribuan Masker Gratis

Selasa, 22 September 2020 16:40
Jalan Penghubung Tiga Desa di Siakkecil, Bengkalis Belumpow

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 10 Agustus 2020 20:17
DPRD Kota Pekanbaru Usulkan Ranperda Inisiatif Pendidikan Diniyah Non-Formal

Anggota DPRD Pekanbaru usulkan Ranperda inisiatif tentang pendidikan diniyah Non-Formal. Dewan menilai perlu untuk pendidikan agama bagi anak di Kota Bertuah.

Riauterkini - PEKANBARU - Untuk pertama kalinya, anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024 mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang pendidikan diniyah Non-Formal. Penyampaian penjelesan ranperda inisiatif ini disampaikan melalui sidang paripurna ke-8 masa sidang ke III (tiga) Tahun 2020.

Paripurna penyampaian Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru tentang pendidikan diniyah Non-Formal ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Pekanbaru Hamdani, didampingi wakil Ketua Ginda Burnama dan Ir Nofrizal MM, Tengku Azwendi Fajri. Turut hadir juga pejabat dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, para anggota dewan dan tamu undangan lainnya.

Melalui Juru Bicara Bapemperda DPRD kota Pekanbaru Zulfahmi diketahui, Ranperda tentang pendidikan diniyah Non-Formal ini berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan dinilai sangat penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti, bahkan besar harapan agar segera jadi peraturan daerah (Perda) Kota Pekanbaru.

"Ada beberapa ranperda yang menjadi pembahasan kami di Bapemperda, termasuk soal adanya usulan masyarakat agar pihak legislatif segera menggodok atau membahas soal ranperda tentang pendidikan diniyah Non-Formal ini. Ranperda ini kami nilai sangat penting untuk ditindaklanjuti, hal ini untuk kepentingan pendidikan agama di Kota Pekanbaru," Ungkap Zulfami saat menyampaikan terkait ranperda Pendidikan Diniyah Non Formal, Senin (10/8/2020)

Zulfahmi juga berharap agar Ranperda ini bisa segera ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan.

"Kami juga perlu masukan dan saran dari pemerintah dan pihak terkait agar ranperda ini bisa segera dirumuskan, " Harap Zulfahmi.

Disamping itu, Ketua DPRD kota Pekanbaru Hamdani berharap kedepan DPRD kota Pekanbaru lebih produktif dalam menghasilkan Perda yang sangat dibutuhkan masyarakat.

" Kita sangat apresiasi atas Ranperda inisiatif ini, apalagi ranperda ini untuk pertama kalinya dikeluarkan DPRD periode ini, kedepan kita berharap DPRD pekanbaru lebih produktif lagi menghasilkan Perda, kalau bisa dua hingga tiga perda pertahun," Ungkap Hamdani.

Hamdani juga menyebutkan, bahwa adanya Ranperda Inisiatif ini akan terus diperkuat sehingga dijadikan Perda Karena ranperda yang dihasilkan pihak legislatif merupakan bagian dari kinerja, peran dan fungsi DPRD dalam menghasilkan Perda yang dibutuhkan masyarakat.

Setelah dilakukan penyampaian, Ranperda inisitaif tentang pendidikan diniyah Non-Formal ini akan dijadwalkan mendengar jawaban dari Pemerintah Pekanbaru dan akan segera dibentuk tim pansus.

"Setelah ini akan ada pembentukan pansus, kita targetkan dua hingga tiga bulan selesai, sekarang masih proses penyampaian dan bakal ada tanggapan dari pemko," Pungkas Hamdani. (parlementaria)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilkada, Anggota PWI Diingatkan Jaga Netralitas
- Sudin 789/2020, Bacalon Meranti Terancam Diganti
- Said Arif Fadillah-Sujarwo Lirik Dukungan PBB
- Keberatan Gelar Bundo Kanduang Dipolitisir, IWMR Riau Angkat Bicara
- Pikada Serentak, KPU Umumkan DPS Hingga 28 September 2020
- Pilkada Serentak, 28 TPS Rohil Sangat Rawan
- Diduga untuk Kegiatan Politik, Warga Net Ramai Bahas Nopol Mobnas Pemkab Pelalawan Dipalsukan
- Ketua DPRD Inhu Bantah Dewan Tidak Bahas APBD Perubahan 2020
- Diduga Langgar Netralitas, Seorang Oknum ASN Pemkab Bengkalis Diperiksa Bawaslu
- Soal Kampanye Konser, KPU Batasi Massa
- Pilkada Bengkalis, Soal Ijazah Paket C Iyeth Bustami di KPU Dipertanyakan
- 312 Konflik Lahan di Riau Dilaporkan Syahrul Aidi di Sidang DPR
- DPRD Inhu Minta Sanksi Terhadap Tenaga Medis RSUD Indrasari Tidak Diberlakukan
- Pilkada Serentak di Riau, KPU Tetapkan 2,450,166 Pemilih
- Sajidin Bangun Musalla dan WC Umum di Pasar Tembilahan
- Pilkada Serentak Riau, 33 Bapaslon Lolos Tes Kesehatan
- Pastikan Pengawas Bebas Covid19, Bawaslu Riau Lakukan Swab Test
- Hasil Reses, Ketua DPRD Dumai Panggil DLH dan Perusahaan Soal Tumpukan Sampah
- KPU Pelalawan Umumkan Hasil Verifikasi Syarat 4 Paslon
- Dinilai Bermasalah Berat, Komisi I dan II DPRD Bengkalis Datangi PKS PT SIPP di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com