Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 25 September 2020 10:28
Gubri Harap Tol Permai Dapat Bermanfaat Bagi Pelaku Usaha

Jum’at, 25 September 2020 09:28
Basarnas Pekanbaru dan Jambi Laksanakan Public Safety Diver 2020

Jum’at, 25 September 2020 08:39
Diajukan ke DPRD, RAPBD - P Kuansing 2020 Fokus Penanganan Covid - 19

Jum’at, 25 September 2020 07:41
Bupati Inhil Resmikan Kampong Inggris AHRA ke-10

Kamis, 24 September 2020 20:09
Cegah Penyebaran Covid 19, Satgas Gaklin Prokes Covid 19 Inhil Kembali Gelar Patroli

Kamis, 24 September 2020 19:57
KPU Dumai Tetapkan Nomor Urut Paslon Peserta Pilkada Serentak

Kamis, 24 September 2020 18:58
Mandiri Syariah Raih Penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020

Kamis, 24 September 2020 18:52
Kasdim 0314/Inhil Hadiri Gerakan Kegiatan Tanam Bersama Dinas PTPHP

Kamis, 24 September 2020 17:39
Ini Pendapat Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul dengan Nomor Urutnya

Kamis, 24 September 2020 17:29
Satu Lagi Dokter di Riau Meninggal Karena Covid-19

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 15 September 2020 20:18
DPRD Inhu Minta Sanksi Terhadap Tenaga Medis RSUD Indrasari Tidak Diberlakukan

Komisi IV DPRD Inhu gelar hearing bersama Direktur dan manajemen RSUD Indrasari. Dewan meminta tidak ada sanksi bagi tenaga medis di Inhu yang melakukan aksi beberapa waktu lalu.

Riauterkini-RENGAT-DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui Komisi IV meminta agar tidak ada sanksi mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga medis RSUD Indrasari Pematang Reba, Inhu yang mengikuti aksi demo.

Penegasan agar tidak diberlakukannya sanksi mutasi bagi ASN dan PHK bagi honorer RSUD Indrasari Pematang Reba, Inhu pasca digelarnya aksi diam menuntut hak pembayaran tunjangan pelayanan yang bersumber dari BPJS Kesehatan, disampaikan Suhariyanto Ketua Komisi IV DPRD Inhu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama Direktur dan manajemen RSUD Indrasari, Inhu Selasa (15/9/20) bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Inhu Pematang Reba.

"Dalam musyawarah ini diminta tidak ada ancaman dan intimidasi terhadap tenaga medis dan para medis, kita juga mintak tidak ada pemecatan dan mutasi. Tenaga medis sudah bekerja dengan baik, apalagi yang honorer. Bahkan, jika dilihat tentang gaji yang diterima honorer tidak seberapa setiap bulannya," tegasnya.

Hal senada juga ditambahkan Suharto anggota Komisi IV DPRD Inhu yang meminta para tenaga medis untuk tidak takut dalam bekerja dan agar selalu fokus dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Saya harap para tenaga medis ini dapat fokus dan tidak takut dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Kalau ada sanksi mutasi maupun pemecatan yang diterapkan terkait tuntutan hak ini, silahkan datang ke DPRD Inhu lagi. Kami akan bantu," ucapnya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPRD Inhu menanyakan kepada pihak manajemen RSUD Indrasari Rengat tentang penyebab uang jasa para medis yang belum dibayarkan. Sehingga berakibat terjadinya unjuk rasa yang dilakukan ratusan tenaga medis pada akhir pekan kemarin dan berujung pada pemanggilan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Inhu.

Direktur RSUD Indrasari Rengat drg Sri Dharmayanti dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, pihaknya tidak ada niat untuk menunda apalagi tidak membayar uang jasa para medis yang bersumber dari BPJS. Pihaknya juga berjanji, uang jasa medis yang bersumber dari BPJS segara dibayarkan. Hanya saja sebelum dilakukan pembayaran, pihak manajemen RSUD akan melakukan musyawarah dengan perwakilan medis.

"Saat ini hanya menunggu kesepakatan atas regulasi yang ada pada aplikasi terbaru. Usai RDP ini, kami langsung gelar musyawarah dengan perwakilan medis," ujarnya.

Mendengar penjelasan pihak RSUD Indrasari, Komisi IV kembali menegaskan bahwa, jika tidak ada kata sepakat hingga uang jasa tidak kunjung dibayarkan, kembali dijadwalkan RDP. Dimana berdasarkan data yang terima Komisi IV, pihak BJPS sudah melakukan pembayaran kepada pihak RSUD Indrasari, Inhu. Jelasnya. * (guh)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Diajukan ke DPRD, RAPBD - P Kuansing 2020 Fokus Penanganan Covid - 19
- Cegah Penyebaran Covid 19, Satgas Gaklin Prokes Covid 19 Inhil Kembali Gelar Patroli
- KPU Dumai Tetapkan Nomor Urut Paslon Peserta Pilkada Serentak
- Ini Pendapat Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul dengan Nomor Urutnya
- Berikut Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Pelalawan
- Berikut Nomor Urut Tiga Paslon Pilbup dan Wabup Rohul 2020
- M Harris Mundur, Ketua Tim Pemenangan Adi Sukemi-M.Rais Dijabat H Zakri
- KPU Tetapkan Nomor Urut Lima Pasangan Peaerta Pilkada Inhu
- KPU Rohil Tetapkan Nomor Urut 4 Pasangan Peserta Pilkada
- Ditetapkan KPU, Berikut ini Nomor Urut 3 Peserta Pilkada Kuansing
- Satu Pasang Tertunda Corona, KPU Tetapkan 33 Peserta Pilkada Serentak di Riau
- PKPU 13/2020, Peserta Pilkada Dilarang Kampanye dengan Konser Musik
- KPU Pelalawan Tetapkan 4 Pasang Peserta Pilkada Pelalawan
- Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul Memenuhi Syarat Maju Pilkada 2020
- KPU Kuansing Tetapkan 3 Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui Rapat Pleno
- KPU Tetapkan 293 Pemilih per-TPS di Pilkada Serentak Riau 2020
- Pilkada, Anggota PWI Diingatkan Jaga Netralitas
- Sudin 789/2020, Bacalon Meranti Terancam Diganti
- Said Arif Fadillah-Sujarwo Lirik Dukungan PBB
- Keberatan Gelar Bundo Kanduang Dipolitisir, IWMR Riau Angkat Bicara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com