Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 14 Juni 2021 00:00
Plh Bupati Rohul Minta Proyek Sport Center Kepenuhan Sesuai DED

Ahad, 13 Juni 2021 21:37
Diduga Lalai, Pengemudi Mobil Trabak 3 Pengguna Jalan Lain, 1 Orang Tewas

Ahad, 13 Juni 2021 21:24
Terlibat Premanisme, 79 Orang Pelaku Diringkus Polresta Pekanbaru

Ahad, 13 Juni 2021 19:04
Pasien Sembuh dari Covid-19 di Riau Kembali Lebih Banyak Dibanding Kasus Baru

Ahad, 13 Juni 2021 17:22
Lantama TNI-AU, Enam Pesawat Tempur F-16 Amerika Tiba di Lanud Rsn

Ahad, 13 Juni 2021 16:36
Polsek Bandar Sei Kijang Sanksi Warga Sekaligus Bagi-bagi Masker

Ahad, 13 Juni 2021 16:31
Personil Polsek Bunut Patroli Tempat Rawan Kriminalitas

Ahad, 13 Juni 2021 16:28
Gubernur Sumut Bersembang ke Rumah Quran Milik UAS

Ahad, 13 Juni 2021 16:24
Antispiasi Karhutla, Warga Diminta tak Membakar Lahan

Ahad, 13 Juni 2021 16:20
Kapolsek Ukui Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 16 Oktober 2020 15:55
Polres Pelalawan Tetapkan 3 Tersangka Pidana Pilkada

Tahapan Pilkada Pelalawan mulai dilanggar. Polisi menetapkan tiga tersangka.

Riauterkini- PELALAWAN - Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pelalawan Riau menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pelalawan tahun 2020.

Saat ini penyidik Satreskrim Polres Pelalawan meningkatkan status perkara dugaan pidana Pilkada tersebut ke tahap penyidikan, sebelumnya diketahui kasus pelanggaran Pilkada ini diterima Satreskrim sejak tanggal 10 Oktober lalu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu) yang beranggotakan Bawaslu, Polres Pelalawan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan.

"setelah dilakukan penyelidikan lima hari ditangan penyidik Satreskrim Polres, kita telah menetapkan tersangka sebanyak tiga orang dalam kasus ini," ungkap Kapolres AKBP Indra Wijatmiko SIk melalui Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Aryo Damar SH SIK, Kamis (15/10/2020) di Pangkalan Kerinci.

Tersangka diproses dalam dua berkas perkara, pada satu kasus yang ditangani perihal video viral beras Program Keluarga Harapan (PKH) dan ada tas nama Calon Bupati (Cabup) yang beredar beberapa waktu lalu.

"Saat ini statusnya sudah penyidikan, tersangka juga sudah ditetapkan ada 3 orang disusul Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) juga sudah kita kirimkan ke Kejaksaan,"ujar kasat.

Lama penyidikan di Polres Pelalawan berlangsung selama 14 hari kerja sesuai aturannya, Setelah itu perkara ini harus dilimpahkan ke Kejari Pelalawan untuk dilanjutkan proses hukumnya.

Seluruh berkas temuan dari Gakhumdu diubah menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Seluruh saksi yang awalnya hanya diklarifikasi kembali diperiksa dalam Kelengkapan berkas perkara.

Adapun ketiga tersangka dijerat dalam dua berkas. Yang pertama pasal 188 junto 71 ayat 1 Undang-undang Pilkada ada dua tersangka yang merupakan perekam dan penyebar video beras PKH dan tas berlambang nama Cabup tersebut.

Kedua tersangka merupakan Aparat Sipil Negara (ASN), bahkan satu di antaranya merupakan pejabat tinggi di Pemkab Pelalawan.

Mereka dijerat lantaran diduga merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon (Paslon) Pilkada akibat video yang beredar luas tersebut.

Satu berkas lagi yakni dijerat dengan pasal 187 a junto pasal 73 ayat 4 dengan tersangka satu orang. Pelaku diduga mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu Paslon dengan iming-iming atau kerap disebut money politik.

Tersangka ketiga ini merupakan orang yang membagikan beras PKH dan tas berlambang nama seorang Cabup.

"Mereka akan diperiksa kembali sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita akan mengejar penyelesaian berkas perkara sesuai dengan aturan yang ada," tuturnya.

Ditambahkan kasat juga, adapun ancaman hukuman atas kasus ini beragam. Untuk dua tersangka yang dijerat dengan pasal 188 junto 71 ayat 1 Undang-undang Pilkada hukuman pidana minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan kurungan.

"Sedangkan satu tersangka yang dijerat pasal 187 a junto pasal 73 ayat 4, ancaman hukuman minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan Kami pastikan penanganan kasus ini secara profesional dan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku," tegas Aryo.

Cerita awal muncul kasus pidana Pilkada Pelalawan adalah muncul video terkait beras Program Keluarga Harapan (PKH) dan tas berlambang nama Calon Bupati (Cabup) yang sempat viral dua pekan lalu. Video tersebut beredar luas di media sosial yang disebarkan oleh seseorang.

Dalam video viral itu tampak sekarung beras yang berasal dari program PKH disertai sebuah tas berwarna hitam bertuliskan nama seorang Cabup yang menjadi peserta Pilkada Pelalawan.

Percakapan dan narasi pada video itu sempat menjadi perdebatan di dunia maya yang menuding seorang tim dari salah satu Cabup membagikan bantuan pemerintah atas nama jagoannya.

Dalam diam ternyata Bawaslu mendalami video tersebut dan mencari adanya unsur yang menyimpang atau melanggar Undang-undang Pilkada. Ternyata Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu) menemukan ada dugaan pidana Pilkada. Gakhumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polres Pelalawan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan mencium unsur pidana. Hingga temuan itu dinaikan ke tahapan selanjutnya.*** ( Cho)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pengurus PWI Kuansing Periode 2020 - 2023 Dilantik Besok
- Bawaslu Riau Terbaik di Sumatera
- Dihadiri Rezita Meylani Yopi, DPRD Inhu Paripurnakan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- DPRD Inhu Jadwalkan Paripurna Bupati Wakil Bupati Terpilih Sore Ini
- Zukri Sampaikan Sejumlah Proyek di Pelalawan Butuh Bantuan Pusat
- Dihadiri 13 Kadiskes dan Kapolda, DPRD Riau Bahas Fasilitas Kesehatan
- Survei CISA: AHY dan Demokrat Semakin Moncer
- Paripurna Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih,
Anggota Fraksi Golkar DPRD Inhu Wajib Hadir

- Samsudin Iklas Lepaskan Jabatan Ketua DPRD Inhu
- DPRD Pekanbaru Setujui Revisi Perda Khusus Covid-19 yang Diajukan Pemko
- Ketua DPRD Kuansing Berharap Adanya Perubahan Fundamental Birokrasi di Pemerintah ASA
- Pengangkutan Sampah Belum Maksimal, DPRD Pekanbaru akan Panggil DLHK
- DPRD Pekanbaru Minta Satpol PP Jaga Tempat Berpotensi Tindakan Asusila
- DPRD Inhu Dukung Penerbangan Komersial Bandara Japura Rengat
- Pemko Pekanbaru Harus Tegas, DPRD: Pelaku Usaha Bandel Dicabut Saja Izinnya
- Dewan Minta Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Bando di Jalan Imam Munandar
- Masih Ada Reklame Bando Diduga Illegal di Pekanbaru, DPRD Pastikan Panggil Satpol PP, Wendi: Panas di Awal-awal Saja
- Doni Saputra Minta Pemko Siapkan Anggaran Untuk Tim Satgas Covid-19
- Buka Muswil XIII, Ketua Umum Ajak Syamsuar Besarkan PPP, Jaminannya Dukungan 2024
- Dewan Nilai Pengajuan Anggaran Banjir Pemko Pekanbaru Tergolong Sedikit


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com