Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 September 2021 21:40
Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak

Ahad, 26 September 2021 21:36
Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten

Ahad, 26 September 2021 20:25
SEF Kembali Selenggarakan Webinar Riset Komunikasi

Ahad, 26 September 2021 19:56
Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar

Ahad, 26 September 2021 19:09
Kumpulkan 450 Juta dari Balontum, Musda HIPMI Riau Masih Diragukan Legitimasinya

Ahad, 26 September 2021 18:30
Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu


Ahad, 26 September 2021 16:49
Vaksinasi Kompak Relawan Peduli Covid-19 Bengkalis Sasar 1.266 Warga

Ahad, 26 September 2021 15:48
Tekad Syamsurizal Tegakan PPP di Riau Setelah Terjerembab 2019 Lalu

Ahad, 26 September 2021 13:29
Rapimwil Tetap Dibuka, Pelantikan Pengurus DPW PPP Riau Diundur Akhir Oktober Secara Serentak

Ahad, 26 September 2021 12:56
Damanhuri, Putra Riau yang Terpilih Jadi Pengadilan Ring Tinju di PON XX Papua

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 18 Nopember 2020 12:33
Datangi KPU Riau, Pendemo Tuntut Usut Dugaan Ijazah Palsu Dua Cabup Rohil

Belasan pendemo mendatangi KPU Riau. Mereka mendesak pengusutan dugaan ijazah palsu dua calon Bupati Rohil.

Riauterkini - PEKANBARU - Sejumlah massa yang menamakan diri Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020 terus menggencarkan aksinya menyerukan Pilkada Berintegritas dalam Pilkada Rokan Hilir. Setelah Senin lalu menggelar aksi di Bawaslu Riau, hari ini Rabu (18/11/20) Gerakan ini melakukan aksi damai di kantor KPU Riau, Jalan Gadjah Mada.

Dalam aksi di halaman kantor KPU Riau yang kemudian diterima oleh Ketua KPU Riau, Ilham Yasir, massa meminta agar KPU Riau mengusut beberapa kejanggalan yang terjadi di pilkada Rokan Hilir. Dimana kejanggalan itu sebelumnya juga telah disampaikan kepada Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam aksi Senin kemarin.

Dijelaskan Koordinator Aksi Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020, Pagar, SH pihaknya menemukan beberapa temuan yang membuat massa curiga. Seperti penggunaan ijazah pendidikan dari dua peserta pilkada. Yakni terhadap calon Bupati Rokan Hilir, Asri Auzar dan calon Bupati Rokan Hilir, Afrizal.

Dari hasil penelusuran dokumen dan informasi ada kejanggalan yang memicu kecurigaan yang mana Asri Auzar tidak menggunakan ijazah akademik S1 (SH) dan gelar akademik S2 (M.Si) miliknya. Diketahui pada saat pendaftaran awal, Asri menyertakan kedua ijazah tersebut. Kedua ijazah tersebut juga dipakainya saat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif DPRD Riau pada tahun 2019 dan Asri terpilih sebagai anggota DPRD Riau

"Namun, saat penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Rokan Hilir tidak mencantumkan ijazah S1 dan S2 milik Asri tersebut. Kita menduga terjadi penarikan dokumen ijazah pada proses perbaikan berkas administrasi calon kepala daerah sebelum calon ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari Keputusan KPU Rokan Hilir nomor: 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hilir, dimana KPU Rohil yang hanya menetapkan nama H. Asri Auzar, tanpa disertai gelar S1 dan S2," katanya.

“Ini menimbulkan pertanyaan publik sekaligus kecurigaan publik. Sehingga kami berharap pihak terkait dan aparat hukum menelusuri soal ijazah ini. Bagi kami, integritas calon kepala daerah amat penting," imbuhnya.

Kemudian temuan terkait ijazah pendidikan yang dipakai oleh calon bupati Afrizal Sintong. Dari hasil penelusuran ada kejanggalan yang serius pada penggunaan ijazah Paket C yang dipakai oleh Afrizal pada saat ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD Rokan Hilir periode 2014-2019 lalu.

Diketahui, proses pendaftaran sebagai caleg saat itu dilakukan pada tahun 2013. Dari penelurusan yang dilakukan, Afrizal diduga baru memiliki ijazah Paket C yang diterbitkan pada 20 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

" Jadi, ijazah apa yang dipakai oleh Afrizal saat mendaftar caleg pada tahun 2013 tersebut? Karena ijazah Paket C nya diduga baru terbit pada 20 September 2014, jauh setelah proses pendaftaran caleg selesai. Ini kan aneh,” kata Pagar.

Pihaknya juga mempertanyakan KPU Rokan Hilir pada tahun 2013 yang meloloskan Afrizal sebagai caleg saat itu. Pada pemilu 2014, Ketua KPU Rokan Hilir dijabat oleh Azhar Syakban alias Wak Atan. Azhar Syakban alias Wak Atan adalah ayah kandung dari Sulaiman yang merupakan calon Wakil Bupati Rokan Hilir mendampingi Afrizal sebagai calon Bupati Rokan HIlir pada pilkada Rohil 2020 tahun ini.

“Kami tidak menuduh dan menjustifikasi temuan soal ijazah kedua calon bupati tersebut. Kami hanya meminta agar aparat dan otoritas terkait melakukan penelusuran dan proses lebih lanjut. Karena memang diduga ada kejanggalan yang serius dan perlu diklarifikasi,” kata Pagar.

Pagar juga mempertanyakan soal dana beasiswa mahasiswa Rokan Hilir yang sempat diprotes dan didemo oleh mahasiswa beberapa hari lalu. Tudingan mahasiswa yang menyebut adanya penyimpangan dan double penerimaan dana beasiswa oleh sejumlah mahasiswa tertentu semestinya didalami oleh aparat terkait.

“Dalam hal ini patut pula ditelusuri apakah ini terkait dengan pasangan inkumben. Dan harus dibuktikan apakah ada unsur kerugian negara dari tuduhan penyimpangan yang dilayangkan oleh para mahasiswa tersebut,” kata Pagar.

Pihaknya juga menyerukan kepada penyelenggara Pilkada di Rohil yakni Bawaslu dan KPU Rohil untuk memastikan bisa bekerja secara adil dan netral. Soalnya, tanpa independensi dan netralitas penyelenggara pilkada di Rohil, maka kompetisi tidak berlangsung secara fair.

“Kami minta adanya supervisi dan pemantauan khusus terhadap penyelenggara pilkada di Rohil. Ini untuk memastikan soal isu-isu yang beredar soal netralitas penyelenggara. Kami berharap Bawaslu Riau serius melakukan supervisi,” tegas Pagar.

Ketua KPU Riau, Ilham Yasir telah menerima pernyataan sikap dan temuan yang disampaikan Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020.

"Kami terima laporan ini dan akan dikaji," terangnya.

Dijadwalkan, Jumat (20/11/20) Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020 akan menyampaikan laporan resmi tertulis ke Polda Riau dan Kejati Riau untuk ditindaklanjuti sesuai hukum.

Seperti kali ini, aksinya akan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yakni menggunakan masker dan menjaga jarak. Oleh sebab itu, jumlah peserta aksi damai ini dibatasi hanya 20 orang.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak
- Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten
- Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar
- Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu

- Gubernur Riau Sampaikan Nota Pengatar Perubahan APBD 2021
- Dilantik Jadi Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura "Lembaga Ini Instrumen Demokrasi"
- Dipimpin Ginda, Paripurna DPRD Pekanbaru Berjalan Lancar
- KPU Riau Audiensi ke Kadisdik Riau
- Terkendala SIPD, KUA-PPAS APBD-P 2021 Baru Diterima DPRD Inhu
- Paripurna Penggantian Ketua DPRD Inhu Digelar Lusa
- Fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Gelar Vaksin Covid-19
- Komisi V DPRD Riau Apresiasi Proses Alih Kelola SDM PHR
- Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau
- DPRD Riau Kecewa pada Kinerja Dinas ESDM
- Ingin Sediakan Air Minum untuk Masyarakat, DPRD Inhil Belajar SPAM di PT SPR
- KPU Riau Ikuti Sosialisasi Juknis Bakohumas
- Fraksi Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di Pengadilan TUN
- Putus Jalan Warga Kuansing, Panja Komisi II DPR Bakal Panggil PT DPN
- Ketua DPRD Pekanbaru Tinjau Pelaksanaan PTM Hari Pertama
- Pemprov Riau Sampaikan Jawaban Pemerintah Tentang Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com