Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Januari 2021 10:17
Kabid Pengelolaan Sampah DLHK Pekanbaru Minta Masyarakat Bantu Atasi Sampah

Sabtu, 16 Januari 2021 08:12
Ciptakan Lingkungan Hijau, 12 ribu Pohon di Tanam di Sungai Soriak, Kuansing

Sabtu, 16 Januari 2021 07:58
Polres Bengkalis Ringkus Spesialis Maling Sepeda Motor

Jum’at, 15 Januari 2021 21:29
4 Sembuh, Pasien Covid-19 di Kuansing Bertambah 8 Orang

Jum’at, 15 Januari 2021 21:02
Tunaikan Kewajiban Demokrasi, Ketua KPU Bengkalis Ikut Nyoblos Anggota BPD

Jum’at, 15 Januari 2021 19:39
Gerebek Warung di PT SJI, Lima Pria Digelandang ke Polsek Kunto Darussalam

Jum’at, 15 Januari 2021 18:13
Tahun Anggaran Berakhir, Proyek Jalur Dua Airmolek Inhu Tetap Dikerjakan

Jum’at, 15 Januari 2021 18:03
Polda Riau Periksa 13 Saksi Terkait Sampah di Pekanbaru

Jum’at, 15 Januari 2021 17:44
Bertambah 170, Total Kasus Covid-19 di Riau Tembus 27 Ribu Lebih

Jum’at, 15 Januari 2021 17:17
H Permata Tewas Ditembak Petugas, Kepala BC Tebilahan Mengaku Belum Mengetahui

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 30 Desember 2020 18:25
Selama 2020, DPRD Rohul Sahkan 7 Ranperda Menjadi Perda dan Dua Lagi Menyusul

Selama tahun 2020, DPRD Rohul membahas sebelas Ranperda diajukan pemerintah daerah dan inisiatif dewan. Dari jumlah itu, tujuh Ranperda sudah disahkan menjadi Perda.

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) baru saja selesai melaksanakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kesatu Tahun 2020, dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 pada Selasa sore 29 Desember 2020.

Pada sidang paripurna yang baru selesai Sellasa petang tersebut terungkap, selama 2020 DPRD Kabupaten Rokan Hulu konsisten melakukan pembahasan sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), ditambah satu Ranperda dibahas di APBD Perubahan 2020 yaitu Ranperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Novli Wanda Ade Putra ST, mengatakan dari sebelas Ranperda yang dibahas selama 2020, tujuh Ranperda di antaranya telah dibahas dan disahkan oleh wakil rakyat menjadi Perda melalui Paripurna.

Dua Ranperda lagi masih proses fasilitasi Pemprov Riau, dan diperkirakan Januari 2021 baru akan disahkan, yaitu Perda tentang MDTA dan Perda tentang Penanganan Penyakit Menular.

Satu Ranperda lagi belum disampaikan pemerintah daerah yaitu Perda tentang Pajak Daerah, dan satu Ranperda usulan DPRD Rokan Hulu lagi belum disampaikan yaitu tentang Produk Hukum Daerah.

Pria yang akrab disapa Wanda ini menerangkan dari sebelas Ranperda dibahas, tiga Ranperda di antaranya merupakan inisiatif DPRD‎ Rokan Hulu yaitu, pertama Ranperda tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah (MDTA). Ke dua, Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Dan ke tiga, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kami anggap perlu untuk peningkatan pendidikan anak sejak usia dini,"‎ tambah alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.

‎ Wanda mengaku dari tiga Ranperda inisiatif DPRD Rokan Hulu, satu Ranperda lagi masih proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Riau, yaitu Ranperda tentang MDTA.

‎ "Ranperda inisiatif DPRD tentang Produk Hukum Daerah belum disampaikan, sedangkan Ranperda tentang Penyelenggaraan PAUD sudah disahkan menjadi Perda," ungkapnya.

Selain tiga produk Ranperda inisiatif DPRD Rokan Hulu, Pemkab Rokan Hulu juga mengajukan tujuh Ranperda yaitu, pertama Ranperda tentang Pembentukan Desa Persiapan dan Wilayah. Ke dua, Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu periode 2017-2032.

Ke tiga‎, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ke empat, tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Ke lima, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Rokan Hulu.

Ke enam, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusda Rokan Hulu Jaya. Dan ke tujuh, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dari tujuh Perda diajukan pemerintah daerah, enam Ranperda di antaranya sudah ‎diparipurnakan sebelumnya. Sedangkan Ranperda tentang Pembentukan Desa Persiapan baru diparipurnakan Selasa 29 Desember 2020 oleh DPRD Rokan Hulu.

"Jadi ada satu Ranperda lagi yang belum disampaikan Pemkab Rokan Hulu, yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah," papar politikus Partai Gerindra ini.

Terlepas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) melalui kesepakatan pemerintah dengan dewan, tambah Wanda, DPRD Rokan Hulu melalui Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) juga telah disampaikan Ranperda tentang Penanganan Penyakit Menular pada paripurna.

Wanda mengaku dari sebelas yang dibahas DPRD Rokan Hulu, baru sekira‎ 70 Ranperda yang sudah disahkan. Diakuinya, DPRD sudah bekerja keras dan konsisten sesuai fungsinya, Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dalam mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lain serta kebijakan Pemda.

Meski telah bekerja keras, namun ada kendala dihadapi DPRD Rokan Hulu pada prosesnya, salah satunya bertepatan di masa pandemi Covid-19.

Sedangkan Ranperda tentang MDTA, diakui Novli Wanda Ade Putra‎ merupakan inisiatifnya yang sudah diajukan sejak 2017 silam, namun diperkirakan baru akan disahkan menjadi Perda pada Januari 2021.

Menurutnya, Ranperda tentang MDTA‎ dianggap penting, mengingat belum adanya kesejahteraan guru MDTA sejak keluarnya Peraturan Mendagri, dimana gaji guru tidak bisa dianggarkan lagi setiap tahun.‎

"Kita berharap adanya Ranperda tentang MDTA ini, kesejahteraan guru MDTA di Rokan Hulu terus meningkat," harapan besar Novli Wanda Ade Putra yang sangat peduli dengan dunia pendidikan dan aspirasi masyarakat ini.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Iwan Patah Sebut Banjir Menahun di Pekanbaru Akibat tak Punya Master Plan
- Sidang di MK, Bawaslu Riau dan Bawaslu 5 Kabupaten Kota Susun Keterangan Tertulis
- DPRD Kabupaten Rohul Sahkan Perda MDTA dan Penyakit Menular
- 2021, Pemprov Riau Buatkan Fisik Prasarana Penunjang Gedung Kejati Rp6 Miliar
- PDIP Siapkan Robin Jadi Walikota Pekanbaru
- Mengenal Ahmad Tarmizi, Ketua DPW PKS Termuda se-Indonesia
- Seluruh DPC Sepakat Pilih Wahid Kembali Pimpin PKB Riau
- Terbukti Dukung Paslon di Pillada, Seorang PNS di Pelalawan di "Hadiahi" 4 Bulan Penjara
- Formatur Segera Bekerja, Pengurus PAN Riau Mendatang Lebih Ramping
- Dibubarkan Pemerintah, Pengurus Turunkan Sendiri Plang FPI Inhil
- Vedio Panas Mirip Anggota Dewan Pelalawan, Ketua LAMR: Sebaiknya Mundur Saja
- Selama 2020, DPRD Rohul Sahkan 7 Ranperda Menjadi Perda dan Dua Lagi Menyusul
- Khairul Umam Kembali Nahkodai PKS Bengkalis
- Gantikan Irwan Nasir, Alfredli Pimpin DPW PAN Riau
- Bawaslu Riau Raih Penghargaan Upload Siswalu Terbaik Nasional Tahun 2020
- Gantikan Hendri Munief, Ahmad Tarmizdi Jadi Ketua Umum DPW PKS Riau
- Muswil VI PAN Riau Dimajukan 28 Desember 2020
- Ketua DPRD Inhil Dukung Kelestarian Adat dan Budaya Suku Duanu
- Kalah di Pilkada Rohil, Suyatno-Djamiludin Tempuh Jalur MK
- KPU Inhu Siap Hadapi Gugatan di MK


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com