Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 26 Januari 2021 09:53
Lagi, Warga Bengkalis Meninggal Dunia karena Covid-19

Selasa, 26 Januari 2021 07:19
Kembali Pelaku Judi Shie Jie Togel Diringkus Polsek Keritang, Inhil

Selasa, 26 Januari 2021 07:16
Dihadiri Berbagai Pihak, Dandim Resmi Lapangan Tembak Baru Kodim 0314 Inhil

Senin, 25 Januari 2021 20:27
Besok Disiidangkan MK, KPU Meranti Siap Paparkan Fakta dan Data

Senin, 25 Januari 2021 20:23
Polres Dumai Usut Kasus Lakakerja Tewas di PKS Mini Sungai Sembilan

Senin, 25 Januari 2021 20:20
Achizul Hendri Nahkodai Kadin Kota Pekanbaru

Senin, 25 Januari 2021 19:52
DPRD Riau Sebut Inilah Pemilihan Komisaris BUMD Terburuk

Senin, 25 Januari 2021 19:38
Pasien Positif Covid - 19 di Kuansing Sembuh 4 Orang

Senin, 25 Januari 2021 19:36
Dugaan Korupsi Dana Bankeu RSUD Indrasari Rengat, Jaksa Periksa Plt Kadis PMD Pemkab Inhu

Senin, 25 Januari 2021 18:27
Pengangkatan Komisaris dan Direksi 2 BUMD Riau, FKPMR Nyatakan Sikap

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Desember 2020 13:35
Dibubarkan Pemerintah, Pengurus Turunkan Sendiri Plang FPI Inhil

Sekretaris FPI Inhil menurunkan sendiri plang nama organisasi masyarakat itu usai dibubarkan pemerintah.

Riauterkini-TEMBILAHAN- Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Pembubaran dan Penetapan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang, ditandatangani 6 pejabat nomor satu dari lembaga dan kementerian negara, berdampak pada daerah di seluruh Indonesia.

Enam orang itu yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Mereka menandatangani SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

SKB yang resmi ditandatangani pada Rabu 30/12 lalu, menjadi dasar untuk pemerintah melakukan pelarangan dan pembubaran setiap kegiatan organisasi yang digawangi Rizieq Shihab.

Dalam SKB itu juga disebutkan masyarakat bisa melapor jika menemukan FPI melakukan kegiatan dan polisi berhak membubarkan setiap kegiatan FPI.

Di Kabupaten Inhil sendiri plang DPW FPI yang bertempat di kediaman Ketua Habib Said Darmawi Alattas diturunkan sendiri melalui sekretaris Aan.

Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan saat melaksanakan press conference akhir tahun 2020 kepada awak media.

"Menurut SKB yang ditanda-tangani oleh pejabat di Pusat bahwasanya Ormas FPI Indonesia telah bubar, begitu juga DPW Inhil. Hal itu ditandai dengan penurunan plang FPI yang dilakukan langsung oleh sekretaris FPI itu sendiri," kata Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan.

Ia menyebutkan bahwasanya Ketua dan Sekretaris DPW FPI yang telah bubar tidak bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan setiap anggotanya.

"Ketua dan sekretaris mengatakan tidak akan bertanggung jawab lagi atas segala kegiatan yang dilakukan anggotanya, ini artinya jika ada yang melanggar hukum dilakukan secara personal saja tidak menyangkut paut dengan FPI karena FPI sudah bubar," terang Kapolres.*(pto)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sidang Sengketa Pilkada di Riau Besok Dimulai
- Camat Pangkalan Lesung, Pelalawan Mengundurkan Diri
- DPC Partai Demokrat Pekanbaru Serahkan 1 Unit Ambulan Kepada Masyarakat
- Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih
- Sah, KPU Tetapkan Paslon Kasmarni-Bagus Terpilih Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis
- Ketua DPRD Feryandi Dukung Program PWI Inhil Periode 2020-2023
- Sengketa Pilkada, KPU di 5 Daerah di Riau Tunda Penetapan Kada Terpilih
- Ketua DPRD Inhil Bahas Peningkatan Jalan Bersama Kadis PU
- Iwan Patah Sebut Banjir Menahun di Pekanbaru Akibat tak Punya Master Plan
- Sidang di MK, Bawaslu Riau dan Bawaslu 5 Kabupaten Kota Susun Keterangan Tertulis
- DPRD Kabupaten Rohul Sahkan Perda MDTA dan Penyakit Menular
- 2021, Pemprov Riau Buatkan Fisik Prasarana Penunjang Gedung Kejati Rp6 Miliar
- PDIP Siapkan Robin Jadi Walikota Pekanbaru
- Mengenal Ahmad Tarmizi, Ketua DPW PKS Termuda se-Indonesia
- Seluruh DPC Sepakat Pilih Wahid Kembali Pimpin PKB Riau
- Terbukti Dukung Paslon di Pillada, Seorang PNS di Pelalawan di "Hadiahi" 4 Bulan Penjara
- Formatur Segera Bekerja, Pengurus PAN Riau Mendatang Lebih Ramping
- Dibubarkan Pemerintah, Pengurus Turunkan Sendiri Plang FPI Inhil
- Vedio Panas Mirip Anggota Dewan Pelalawan, Ketua LAMR: Sebaiknya Mundur Saja
- Selama 2020, DPRD Rohul Sahkan 7 Ranperda Menjadi Perda dan Dua Lagi Menyusul


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com