Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 14 April 2021 15:40
Personel Polsek Pangkalan Kerinci Sasar Tempat Rawan Kriminalitas

Rabu, 14 April 2021 15:34
Polsek Kerumutan Ingatkan Warga Tetap Patuhi Prokes Selama Ramadhan

Rabu, 14 April 2021 15:25
Tekan Kriminalitas, Polsek Pangkalan Lesung Gencar Lakukan Patroli C3

Rabu, 14 April 2021 15:17
Polsek Kuala Kampar Beri Teguran Pelanggar Prokes

Rabu, 14 April 2021 15:08
Polsek Teluk Meranti dan TNI Gelar Operasi Yustisi Lintas Bono

Rabu, 14 April 2021 15:00
Pulau Bengkalis Sulit BBM, Pemkab Bengkalis Warning SPBU

Rabu, 14 April 2021 10:19
Awal Ramadan, Masyarakat Pulau Bengkalis Hajab Cari Bensin

Rabu, 14 April 2021 09:44
Ramadan, Pemkab Gratiskan Air Bersih ke Masjid dan Musala

Rabu, 14 April 2021 09:43
Trauma Angin Kencang, Warga Kuansing Cemas Setiap Hujan Deras

Selasa, 13 April 2021 23:23
Gedung KUA Rambah Berbasis SBSN Diresmikan, 2 KUA Lagi Menyusul Dibangun

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Januari 2021 06:02
Sidang di MK, Bawaslu Riau dan Bawaslu 5 Kabupaten Kota Susun Keterangan Tertulis

Bawaslu Riau bersama 5 Bawaslu Kabupaten di Riau susun keterangan tertulis untuk Persidangan di MK.

Riauterkini-PEKANBARU-Dalam rangka menghadapi sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Riau menyusun Keterangan Tertulis bersama 5 Kabupaten di Riau yang terdapat Permohonan Sengketa. (Kamis, 14/01/21).

Sebagaimana diketahui, di Provinsi Riau terdapat 5 Kabupaten yang terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Perhitungan suara pada Pilkada serentak tahun 2020 yakni Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti. Penyusunan dilaksanakan di Aula Bawaslu Riau, jalan Adi Sucipto No.284, Komplek Transito, Pekanbaru pada Pukul 10.00 WIB.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan 2 anggota lainnya yaitu Neil Antariksa dan Amiruddin Sijaya yang memberikan arahan kepada para peserta yang terdiri dari Ketua, Anggota, dan staf Bawaslu Kabupaten.

Kegiatan Bimbingan di buka oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Riau, Neil Antariksa. Dalam penyampaian arahannya, Neil meminta kepada seluruh peserta dalam memberikan keterangan nantinya tetap berkoordinasi dengan divisi lain, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu RI. Neil menambahkan, dalam pemberian keterangan di MK, Bawaslu Kabupaten harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Hal ini untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya atas pokok permohonan dari masing masing pihak yang bersengketa dan mejaga citra lembaga Bawaslu di Masyarakat.

"Setiap Anggota Bawaslu Kabupaten yang akan memberikan keterangan di MK, wajib mengetahui pokok permohonan pemohon karena keterangan Bawaslu memilki peran strategis dalam pengambilan keputusan oleh MK. Dalam kesempatan itu Neil juga mengutip ucapan Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH, bahwa dalam sidang Sengketa PHP di MK, Bawaslu Kabupaten harus mempersiapkan segala sesuatunya, sebab dalam sidang PHP nanti, Bawaslu Kabupaten mewakili wajah lembaga kepada publik." tutur Neil.

Lebih lanjut, Amiruddin Sijaya Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Data dan Informasi (Datin) menyampaikan bahwa dalam menyusun keterangan tertulis di MK Bawaslu Kabupaten, harus mengikuti format yang ada dalam lampiran Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Bawaslu RI, sebab Petunjuk Teknis tersebut merupakan perluasan dari lampiran Perbawaslu nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan keterangan di MK, Bawaslu Kabupaten diantaranya adalah melampirkan dokumen-dokumen hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan pilkada, Penanganan Pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang pernah ada. Setiap masalah yang diterangkan dalam keterangan tertulis wajib diserta bukti dengan diberikan nomor. Apabila terdapat bukti yang digunakan secara berulang, maka cukup menggunakan satu nomor bukti.

"Untuk menyusun keterangan tertulis di MK, Bawaslu RI telah memberikan Petunjuk Teknis-nya. Bawaslu Kabupaten harus melampirkan dokumen-dokumen seperti Hasil pengawasan Pengawas, dokumen Penanganan Pelanggaran, hingga Penyelesaian sengketa, jika di daerahnya terdapat sengketa. Dimana setiap pernyataan yang di buat dalam keterangan tertulis, wajib menyertakan bukti tersebut dengan diberikan nomor dokumennya. Apabila terdapat bukti yang digunakan secara berulang, maka kita cukup menggunakan satu nomor bukti saja." jelas Amir.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam arahannya menegaskan agar Bawaslu Kabupaten yang terdapat Permohonan Penyelesaian Sengkata membentuk tim penyusun keterangan tertulis. Dimana dalam Tim tersebut seluruh divisi memiliki kewajiban yang sama. Rusidi juga meminta laporan dari tiap Tim tersebut terkait kemajuan Progresnya. Lebih lanjut, Rusidi meminta agar tiap Kabupaten mempresentasikan hasil penyusunan keterangan tertulis sebelum difinalisasi di Bawaslu RI.

"Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, agar Bawaslu Kabupaten membentuk Tim dalam penyusunan keterangan tertulis ini. Dan hari ini saya meminta kepada kawan-kawan untuk mempresentasikan kemajuan progresnya, dan nanti kita perbaiki bersama sebelum difinalisasi di Jakarta. Hasil penyusunan keterangan tertulis ini akan dikonsultasikan dan difinalisasi ke Bawaslu RI malam ini," tutupnya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Selama Ramadan, DPRD Pekanbaru Minta PLN Tidak Lakukan Pemadaman
- Menjelang PSU Pilkada Rohul 2020, AKBP Taufiq Berharap Penyelenggara Profesional
- Reses Masa Sidang ke I DPRD Kuansing, Jefri Antoni Serap Aspirasi Masyarakat Pulau Kumpai
- Arungi Sungai, KPUD Kampar Sosialisasi ke Desa TerisolirĀ 
- Pengerjaan IPAL Semrawut, Komisi IV DPRD Pekanbari Panggil Kontraktor
- Anggarkan Rp 302 Juta, KPU Inhu Tidak Cetak Kertas Suara Pada PSU
- Waka DPRD Pekanbaru Tinjau Rumah Warga Longsor di Padang Terubuk
- Hindari Kerumunan, Anggota DPRD Pekanbaru Minta Pasar Ramadhan Perlu Ditata
- DPRD Riau Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Atas Nasib Koperasi di Gondai
- Reses di Pematang Pudu, Bengkalis, Syaiful Ardi Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
- Berita dan Video,
Reses dan Silaturrahmi Aleg DPRD di Duri Dipadati Ribuan Masyarakat dan Anak Yatim

- Aklamasi, Arsadi Pimpin Partai Golkar Inhu
- Musda Golkar Inhu Dijaga Ketat Aparat Keamanan
- Gelar Reses, Khairul Umam Keliling Mandau untuk Serap Aspirasi
- PDIP Pelalawan Nyatakan Legislatornya Terlibat Video Mesum Bersalah
- 3 Kecamatan Kebanjiran, Handani Sebut Penko Pekanbaru Lambat Salurkan Bantuan
- Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sarankan Pemko Lakukan Normalisasi Anak Sungai
- Wacana Pemekaran, Bapemperda DPRD Bengkalis Himbau RT Hingga Camat Ajukan Usulan
- Dewan Berharap Masyarakat Riau Lapisan Bawah Juga Divaksin dan Tanpa Biaya
- Jelang Ramadan, DPRD Ingatkan Satpol dan Polisi Gelar Operasi di Tempat Hiburan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com