Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 14 April 2021 22:51
Tingkatkan Kinerja, Pola Pembinaan Personel Polri Harus Tepat

Rabu, 14 April 2021 22:04
Ramadan, Lapas Bengkalis Taja Pesantren Kilat

Rabu, 14 April 2021 19:30
Tim Yustisi Gabungan Jaring 40 Warga pak Pakai Masker di Ujung Batu

Rabu, 14 April 2021 15:40
Personel Polsek Pangkalan Kerinci Sasar Tempat Rawan Kriminalitas

Rabu, 14 April 2021 15:34
Polsek Kerumutan Ingatkan Warga Tetap Patuhi Prokes Selama Ramadhan

Rabu, 14 April 2021 15:25
Tekan Kriminalitas, Polsek Pangkalan Lesung Gencar Lakukan Patroli C3

Rabu, 14 April 2021 15:17
Polsek Kuala Kampar Beri Teguran Pelanggar Prokes

Rabu, 14 April 2021 15:08
Polsek Teluk Meranti dan TNI Gelar Operasi Yustisi Lintas Bono

Rabu, 14 April 2021 15:00
Pulau Bengkalis Sulit BBM, Pemkab Bengkalis Warning SPBU

Rabu, 14 April 2021 10:19
Awal Ramadan, Masyarakat Pulau Bengkalis Hajab Cari Bensin

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 6 April 2021 13:04
DPRD Riau Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Atas Nasib Koperasi di Gondai

Sengketa lahan di Gondai membuat Koperasi yang digandeng nestapa. Anggota DPRD Riau minta PT PSJ bertangung jawab.

Riauterkini - PEKANBARU - Persoalan dua perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR) di wilayah Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan menjadikan masyarakat yang tergabung dalam dua koperasi yakni koperasi Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti di wilayah itu menjadi korban. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung menilai harus ada yang bertanggung jawab terhadap nasib dua koperasi tersebut.

Menurut Robin, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap nasib para petani yang kebunnya terancam dibabat habis adalah PT PSJ. Lantaran perusahaan tersebut merupakan bapak angkat dari dua koperasi itu.

"Menurut saya PT. PSJ sebagai bapak angkat memiliki tanggung jawab terhadap kedua koperasi tersebut," terangnya, Selasa (06/04/21).

Sementara itu, Senin (05/04/21) kemarin Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas pengajuan dari dua koperasi tersebut terkait permasalahan lahan di desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan itu.

RDP tersebut dihadiri sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan lahan kebun sawit di wilayah itu. Namun, PT NWR tak tampak menghadiri pertemuan tersebut. Kendati begitu, RDP tersebut tetap dilangsungkan.

"Kita mendengar sesuai dengan permohonan tatap muka dari dua koperasi. Pointnya mereka meminta DLHK tak merampas hak mereka. Mereka juga meminta hak mereka dari kebun yang menjadi persoalan saat ini," terang politisi partai PDI Perjuangan tersebut.

Dikatakan Robin, sejatinya dalam persolan ini telah muncul putusan dari Mahkamah Agung. Tentu ia berharap semua pihak menghormati keputusan itu.

"Namun jika PT PSJ yang juga hadir dalam RDP tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada saja. Misalnya pengajuan peninjauan kembali atau bagaimana," bebernya.

"Apakah keputusan MA memuaskan semua pihak, saya pikir itu relatif. Namun perbedaan-perbedaan yang ada mau tak mau tetap harus menghormati keputusan itu," imbuhnya.

Terkait eksekusi kebun sawit sesuai keputusan MA, menurut Robin itu sudah menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutornya. Robin mengaku pihaknya tidak berada dalam konteks tersebut. Namun, Ia menilai jaksa melakukan eksekusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

"Kemudian menjadi kewajiban bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan putusan MA dalam ranah pidana," tuturnya.

Selanjutnya, dalam RDP tersebut DLHK Riau bersama Pemprov Riau juga telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dimana dalam koordinasi itu muncul keputusan bahwa akan ada pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan di desa Gondai itu.

"Nah keputusannya akan ada pembentukan tim. Oleh karenanya semua pihak menunggu saja biar tim ini bekerja dulu dan kita tunggu bagaimana keputusannya," pungkasnya.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Selama Ramadan, DPRD Pekanbaru Minta PLN Tidak Lakukan Pemadaman
- Menjelang PSU Pilkada Rohul 2020, AKBP Taufiq Berharap Penyelenggara Profesional
- Dewan Minta Gaji Tenaga Medis Covid-19 di Pekanbaru Segera Dibayar
- Dewan Nilai Pemko Pekanbaru tak Transparan Soal Kas Daerah
- Reses Masa Sidang ke I DPRD Kuansing, Jefri Antoni Serap Aspirasi Masyarakat Pulau Kumpai
- Arungi Sungai, KPUD Kampar Sosialisasi ke Desa Terisolir 
- Pengerjaan IPAL Semrawut, Komisi IV DPRD Pekanbari Panggil Kontraktor
- Anggarkan Rp 302 Juta, KPU Inhu Tidak Cetak Kertas Suara Pada PSU
- Waka DPRD Pekanbaru Tinjau Rumah Warga Longsor di Padang Terubuk
- Hindari Kerumunan, Anggota DPRD Pekanbaru Minta Pasar Ramadhan Perlu Ditata
- DPRD Riau Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Atas Nasib Koperasi di Gondai
- Reses di Pematang Pudu, Bengkalis, Syaiful Ardi Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
- Berita dan Video,
Reses dan Silaturrahmi Aleg DPRD di Duri Dipadati Ribuan Masyarakat dan Anak Yatim

- Aklamasi, Arsadi Pimpin Partai Golkar Inhu
- Musda Golkar Inhu Dijaga Ketat Aparat Keamanan
- Gelar Reses, Khairul Umam Keliling Mandau untuk Serap Aspirasi
- PDIP Pelalawan Nyatakan Legislatornya Terlibat Video Mesum Bersalah
- 3 Kecamatan Kebanjiran, Handani Sebut Penko Pekanbaru Lambat Salurkan Bantuan
- Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sarankan Pemko Lakukan Normalisasi Anak Sungai
- Wacana Pemekaran, Bapemperda DPRD Bengkalis Himbau RT Hingga Camat Ajukan Usulan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com