Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 September 2021 09:37
Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai

Sabtu, 25 September 2021 09:31
Polda Riau Lepas Pasukan BKO Papua

Sabtu, 25 September 2021 08:57
Walikota: Pekanbaru Mendekati Indikator PPKM Level 1

Sabtu, 25 September 2021 08:51
Kadiskes Pekanbaru: Tinggal 7 Kelurahan Zona Merah di Pekanbaru

Sabtu, 25 September 2021 08:48
Sembuh 9, Pasien Positif Covid-19 Kuansing Bertambah 3 Orang

Sabtu, 25 September 2021 07:37
Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako

Sabtu, 25 September 2021 07:31
Cegah Penukaran COVID-19, DWP Kota Pekanbaru Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Maharatu

Sabtu, 25 September 2021 07:24
Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat

Jum’at, 24 September 2021 20:46
Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau

Jum’at, 24 September 2021 20:07
HUT Provinsi Kepri ke 19, BNI Serahkan Bantuan Mobil Transfusi Darah

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Juli 2021 17:12
Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara KSP Moeldoko Diduga Sempat Palsukan Surat Kuasa

Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP Moeldoko. Diduga ada pemalsuan surat kuasa.

Riauterkini - PEKANBARU - Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP Moeldoko.

"Saudara Rusdiansyah MH sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan Surat Kuasa," jelas Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra.

Pada bulan April lalu, Rusdiansyah dan delapan pengacara lainnya dilaporkan pada Polisi karena memalsukan surat kuasa dari tiga Ketua DPC Partai Demokrat. Surat kuasa palsu ini kemudian dipakai untuk menggugat keabsahan AD/ART 2020 DPP Partai Demokrat dimana KSP Moeldoko juga ikut serta sebagai penggugat.

Kaget karena tidak pernah bertemu apalagi memberikan tanda tangan mereka, ketiga Ketua DPC tersebut melaporkan Rusdiansyah dan kawan-kawan pada Polisi atas tindak pidana pemalsuan. Aduan mereka dicatat dalam Laporan Polisi tertanggal 18 April 2021 dengan nomor: TBL/2062/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. Laporan kasus tersebut didasarkan pada KUHP pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukum 6 tahun.

Tiga ketua DPC yang merasa dirugikan ini adalah Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.

Pasca laporan dugaan tindak pidana tersebut, Rusdiansyah dan kawan kawannya yang juga bertindak mewakili KSP Moeldoko, tidak pernah muncul lagi pada persidangan selanjutnya dalam gugatan atas AD/ART PD 2020 ini walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum.

Karena penggugat maupun kuasa hukumnya tidak muncul lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan untuk menggugurkan perkara gugatan terhadap DPP Partai Demokrat tersebut (4/5).

Agar kebenaran segera terungkap, Herzaky meminta agar Polda Metro Jaya untuk terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa tersebut yang telah dilaporkan 2,5 bulan yang lalu.

Mengingat dugaan cacat kredibilitas pengacara Rusdiansyah ini, Herzaky juga memohon kepada Ketua Majelis Hakim PTUN untuk memastikan keabsahan tanda tangan surat kuasa KSP Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun kepada Rusdiansyah dan kawan-kawannya.

"Jangan-jangan surat kuasa dari KSP Moeldoko pun dipalsukan. Jangan sampai PTUN kita yang terhormat, tercemar oleh surat kuasa palsu, dari gerombolan KLB palsu," tutup Herzaky.*(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dilantik Jadi Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura "Lembaga Ini Instrumen Demokrasi"
- Dipimpin Ginda, Paripurna DPRD Pekanbaru Berjalan Lancar
- KPU Riau Audiensi ke Kadisdik Riau
- Terkendala SIPD, KUA-PPAS APBD-P 2021 Baru Diterima DPRD Inhu
- Paripurna Penggantian Ketua DPRD Inhu Digelar Lusa
- Fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Gelar Vaksin Covid-19
- Komisi V DPRD Riau Apresiasi Proses Alih Kelola SDM PHR
- Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau
- DPRD Riau Kecewa pada Kinerja Dinas ESDM
- Ingin Sediakan Air Minum untuk Masyarakat, DPRD Inhil Belajar SPAM di PT SPR
- KPU Riau Ikuti Sosialisasi Juknis Bakohumas
- Fraksi Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di Pengadilan TUN
- Putus Jalan Warga Kuansing, Panja Komisi II DPR Bakal Panggil PT DPN
- Ketua DPRD Pekanbaru Tinjau Pelaksanaan PTM Hari Pertama
- Pemprov Riau Sampaikan Jawaban Pemerintah Tentang Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan
- Disaksikan Puluhan Ribu Kader, Demokrat Anugrahkan Penghargaan untuk 35 Senior Partai
- Ketua DPRD Pekanbaru Sambut Kunjungan Kepala BNK Febri Firmanto
- DPRD Riau dan DPD KPPI Riau Adakan Vaksinasi
- Warga Jalan Irkab Adukan Ida ke BK DPRD Pekanbaru
- DPRD Riau Terima Kunker Bapemperda DPRD Sumbar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com