Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 September 2021 21:27
Kemeriahan MTQ ke - II, Ini Harapan Lurah Duri Timur

Senin, 27 September 2021 20:52
Bank Riau Kepri Masuk 10 Terbaik se Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan Pemerintahan Jokowi

Senin, 27 September 2021 19:39
Pemprov Gratiskan Rapid Antigen Untuk Pelamar CPNS

Senin, 27 September 2021 17:09
Bupati Kuansing Resmikan Pasar Pokan Selasa Desa Teluk Pauh

Senin, 27 September 2021 17:07
Bawa Kabur Sepeda Motor Warga Riau, Pria Asal Sibuhuan Ditangkap Polisi Rohul

Senin, 27 September 2021 15:58
Tekan Kecelakaan di Tol Permai, PT HK Pasang 20 Rumble Strip dan 15 Lampu Flip Flop

Senin, 27 September 2021 15:33
Empat Poin Penting Putusan Rapimwil PPP Riau

Senin, 27 September 2021 13:12
Wako Paisal Lantik Indra Gunawan Sebagai Sekda Kota Dumai

Senin, 27 September 2021 11:37
Bupati Kuansing Kembali Ingatkan Prokes Diperketat Saat Sekolah PTM

Senin, 27 September 2021 11:00
Disdik Pekanbaru Targetkan 80 Persen Pelajar Di Pekanbaru Tuntas Divaksin

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Juli 2021 17:12
Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara KSP Moeldoko Diduga Sempat Palsukan Surat Kuasa

Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP Moeldoko. Diduga ada pemalsuan surat kuasa.

Riauterkini - PEKANBARU - Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP Moeldoko.

"Saudara Rusdiansyah MH sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan Surat Kuasa," jelas Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra.

Pada bulan April lalu, Rusdiansyah dan delapan pengacara lainnya dilaporkan pada Polisi karena memalsukan surat kuasa dari tiga Ketua DPC Partai Demokrat. Surat kuasa palsu ini kemudian dipakai untuk menggugat keabsahan AD/ART 2020 DPP Partai Demokrat dimana KSP Moeldoko juga ikut serta sebagai penggugat.

Kaget karena tidak pernah bertemu apalagi memberikan tanda tangan mereka, ketiga Ketua DPC tersebut melaporkan Rusdiansyah dan kawan-kawan pada Polisi atas tindak pidana pemalsuan. Aduan mereka dicatat dalam Laporan Polisi tertanggal 18 April 2021 dengan nomor: TBL/2062/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. Laporan kasus tersebut didasarkan pada KUHP pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukum 6 tahun.

Tiga ketua DPC yang merasa dirugikan ini adalah Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.

Pasca laporan dugaan tindak pidana tersebut, Rusdiansyah dan kawan kawannya yang juga bertindak mewakili KSP Moeldoko, tidak pernah muncul lagi pada persidangan selanjutnya dalam gugatan atas AD/ART PD 2020 ini walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum.

Karena penggugat maupun kuasa hukumnya tidak muncul lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan untuk menggugurkan perkara gugatan terhadap DPP Partai Demokrat tersebut (4/5).

Agar kebenaran segera terungkap, Herzaky meminta agar Polda Metro Jaya untuk terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa tersebut yang telah dilaporkan 2,5 bulan yang lalu.

Mengingat dugaan cacat kredibilitas pengacara Rusdiansyah ini, Herzaky juga memohon kepada Ketua Majelis Hakim PTUN untuk memastikan keabsahan tanda tangan surat kuasa KSP Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun kepada Rusdiansyah dan kawan-kawannya.

"Jangan-jangan surat kuasa dari KSP Moeldoko pun dipalsukan. Jangan sampai PTUN kita yang terhormat, tercemar oleh surat kuasa palsu, dari gerombolan KLB palsu," tutup Herzaky.*(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rp25 Miliar Penyertaan Modal PT Jamkrida Diganjal DPRD Riau
- Musdalub Sempat Ricuh, Rahmad Ilahi Nahkodai BPD HIPMI Riau 2021-2024
- Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak
- Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten
- Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar
- Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu

- Gubernur Riau Sampaikan Nota Pengatar Perubahan APBD 2021
- Dilantik Jadi Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura "Lembaga Ini Instrumen Demokrasi"
- Dipimpin Ginda, Paripurna DPRD Pekanbaru Berjalan Lancar
- KPU Riau Audiensi ke Kadisdik Riau
- Terkendala SIPD, KUA-PPAS APBD-P 2021 Baru Diterima DPRD Inhu
- Paripurna Penggantian Ketua DPRD Inhu Digelar Lusa
- Fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Gelar Vaksin Covid-19
- Komisi V DPRD Riau Apresiasi Proses Alih Kelola SDM PHR
- Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau
- DPRD Riau Kecewa pada Kinerja Dinas ESDM
- Ingin Sediakan Air Minum untuk Masyarakat, DPRD Inhil Belajar SPAM di PT SPR
- KPU Riau Ikuti Sosialisasi Juknis Bakohumas
- Fraksi Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di Pengadilan TUN
- Putus Jalan Warga Kuansing, Panja Komisi II DPR Bakal Panggil PT DPN


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com