Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 23 Juli 2021 21:37
Bincang Bincang Blok Rokan di Duri, Masyarakat Mandau Minta Porsi Ideal ke PHR

Jum’at, 23 Juli 2021 21:10
Sabet Peringkat 4 Nasional Kota Perlindungan Anak,
Komnas PA Bengkalis: Bukti Kerja Keras Bupati Kasmarni


Jum’at, 23 Juli 2021 20:27
PCR Peduli Salurkan Santunan Anak Yatim di Tiga Rumah Ibadah

Jum’at, 23 Juli 2021 20:18
Tiga Pelaku Pembakaran Hutan Lindung Bukit Suligi Diamankan Polisi Rohul

Jum’at, 23 Juli 2021 20:03
Diduga Dicovidkan dan Diterlantarkan, Keluarga Korban Kecelakaan di Inhu Lapor Polda Riau

Jum’at, 23 Juli 2021 20:01
Hadir di Pangkalan Kerinci Spektra Fair Tebar Promo

Jum’at, 23 Juli 2021 18:58
PT. SLS Bantu 1 Unit Ambulan untuk Kelurahan Pangkalan Lesung, Pelalawan

Jum’at, 23 Juli 2021 18:55
Kuansing Dapat 51,66 Kilometer Feeder Jalan Tol Dharmasraya-Kuansing-Rengat

Jum’at, 23 Juli 2021 16:46
TNI AL Terus Gencarkan Serbuan Vaksin di Dumai

Jum’at, 23 Juli 2021 16:14
Ditpolairud Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 3 Kilogram Sabu Asal Malaysia

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Juli 2021 17:12
Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara KSP Moeldoko Diduga Sempat Palsukan Surat Kuasa

Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP Moeldoko. Diduga ada pemalsuan surat kuasa.

Riauterkini - PEKANBARU - Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP Moeldoko.

"Saudara Rusdiansyah MH sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan Surat Kuasa," jelas Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra.

Pada bulan April lalu, Rusdiansyah dan delapan pengacara lainnya dilaporkan pada Polisi karena memalsukan surat kuasa dari tiga Ketua DPC Partai Demokrat. Surat kuasa palsu ini kemudian dipakai untuk menggugat keabsahan AD/ART 2020 DPP Partai Demokrat dimana KSP Moeldoko juga ikut serta sebagai penggugat.

Kaget karena tidak pernah bertemu apalagi memberikan tanda tangan mereka, ketiga Ketua DPC tersebut melaporkan Rusdiansyah dan kawan-kawan pada Polisi atas tindak pidana pemalsuan. Aduan mereka dicatat dalam Laporan Polisi tertanggal 18 April 2021 dengan nomor: TBL/2062/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. Laporan kasus tersebut didasarkan pada KUHP pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukum 6 tahun.

Tiga ketua DPC yang merasa dirugikan ini adalah Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.

Pasca laporan dugaan tindak pidana tersebut, Rusdiansyah dan kawan kawannya yang juga bertindak mewakili KSP Moeldoko, tidak pernah muncul lagi pada persidangan selanjutnya dalam gugatan atas AD/ART PD 2020 ini walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum.

Karena penggugat maupun kuasa hukumnya tidak muncul lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan untuk menggugurkan perkara gugatan terhadap DPP Partai Demokrat tersebut (4/5).

Agar kebenaran segera terungkap, Herzaky meminta agar Polda Metro Jaya untuk terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa tersebut yang telah dilaporkan 2,5 bulan yang lalu.

Mengingat dugaan cacat kredibilitas pengacara Rusdiansyah ini, Herzaky juga memohon kepada Ketua Majelis Hakim PTUN untuk memastikan keabsahan tanda tangan surat kuasa KSP Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun kepada Rusdiansyah dan kawan-kawannya.

"Jangan-jangan surat kuasa dari KSP Moeldoko pun dipalsukan. Jangan sampai PTUN kita yang terhormat, tercemar oleh surat kuasa palsu, dari gerombolan KLB palsu," tutup Herzaky.*(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pra Muscab, Ikip Diminta Bersedia Jadi Ketua PKB Bengkalis
- Ketua DPRD Pelalawan Apresiasi Pengelolaan DAS PT Musimmas
- Satpam Tak Masuk Masuk BPJS Ketenagakerjaan, DPRD akan Panggil Pihak Terkait
- Gugatan Kubu Moeldoko Terhadap Menkumham di PTUN Dinilai tak Berdasar
- Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara KSP Moeldoko Diduga Sempat Palsukan Surat Kuasa
- Sempat Tertunda, Paripurna DPRD Riau Digelar dengan Sejumlah Agenda
- Pansus Ranperda PD Menjadi PT SPR DPRD Rohil Kunjungi DPRD Riau
- Komisi III DPRD Riau Terima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Inhu
- Keharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis,
Kasmarni Tak Mau Pisang Berbuah Dua Kali

- Berita dan Video,
DPRD Riau Terima Kunker DPRD Lima Puluh Kota, Sumbar

- Anggaran Minim, Bupati Rohil Konsultasi ke DPR RI
- Berita dan Video,
Legislator PKS Sediakan Mobil untuk Antar Warga Riau Berobat di Jakarta

- Berita dan Video,
Pansus Pajak Daerah DPRD Riau Kunker ke BP2RD Sumut

- Berita dan Video,
Rangkaian Kegiatan DPRD Riau di Awal Pekan

- Didampingi Camat Mandau, Anggota DPRD Bengkalis Serahkan Bantuan Mesin Jahit
- Hartanya Hampir Rp44 Miliar,
Bupati Inhu nan Muda, Cantik dan Tajir Melintir

- Usai Dilantik, Bupati Wakil Bupati Inhu Kunjungi DPW NasDem Riau
- Berita dan Video,
PAN Siapkan Kader Rerbaik untuk Ikut Pilgubri 2024

- Berita dan Video,
Kapolsek Simpang Kanan Rohil di Dead Line Satu Minggu Berantas Narkoba

- Senin, Gubri Lantik Bupati Inhu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com