Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 September 2021 21:27
Kemeriahan MTQ ke - II, Ini Harapan Lurah Duri Timur

Senin, 27 September 2021 20:52
Bank Riau Kepri Masuk 10 Terbaik se Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan Pemerintahan Jokowi

Senin, 27 September 2021 19:39
Pemprov Gratiskan Rapid Antigen Untuk Pelamar CPNS

Senin, 27 September 2021 17:09
Bupati Kuansing Resmikan Pasar Pokan Selasa Desa Teluk Pauh

Senin, 27 September 2021 17:07
Bawa Kabur Sepeda Motor Warga Riau, Pria Asal Sibuhuan Ditangkap Polisi Rohul

Senin, 27 September 2021 15:58
Tekan Kecelakaan di Tol Permai, PT HK Pasang 20 Rumble Strip dan 15 Lampu Flip Flop

Senin, 27 September 2021 15:33
Empat Poin Penting Putusan Rapimwil PPP Riau

Senin, 27 September 2021 13:12
Wako Paisal Lantik Indra Gunawan Sebagai Sekda Kota Dumai

Senin, 27 September 2021 11:37
Bupati Kuansing Kembali Ingatkan Prokes Diperketat Saat Sekolah PTM

Senin, 27 September 2021 11:00
Disdik Pekanbaru Targetkan 80 Persen Pelajar Di Pekanbaru Tuntas Divaksin

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Juli 2021 13:12
Gugatan Kubu Moeldoko Terhadap Menkumham di PTUN Dinilai tak Berdasar

Kubu PD KLB yang digawangi Moeldoko menggugat Menkumham ke PTUN. Langkah yang dinilai tak berdasar.

Riauterkini - PEKANBARU - Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH. usai sidang persiapan PTUN Jakarta, Selasa (13/07/21).

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum. "Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham” ujar Hamdan.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang nota bene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

"Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting, dari pada kepentingan pribadi dan golongan," kata Moeldoko pada wartawan (10/07/21) lalu

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. "Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum," paparnya.

Hamdan juga menjelaskan, gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh, "Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak di sahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN" tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (2013-2015).

Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Dr. Hamdan juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara Dalil gugatan dengan substansinya.

"Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas," tuturnya.

“Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini," imbuh Hamdan.

Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumhan atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi admistrasi sesuai Permen no 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rp25 Miliar Penyertaan Modal PT Jamkrida Diganjal DPRD Riau
- Musdalub Sempat Ricuh, Rahmad Ilahi Nahkodai BPD HIPMI Riau 2021-2024
- Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak
- Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten
- Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar
- Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu

- Gubernur Riau Sampaikan Nota Pengatar Perubahan APBD 2021
- Dilantik Jadi Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura "Lembaga Ini Instrumen Demokrasi"
- Dipimpin Ginda, Paripurna DPRD Pekanbaru Berjalan Lancar
- KPU Riau Audiensi ke Kadisdik Riau
- Terkendala SIPD, KUA-PPAS APBD-P 2021 Baru Diterima DPRD Inhu
- Paripurna Penggantian Ketua DPRD Inhu Digelar Lusa
- Fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Gelar Vaksin Covid-19
- Komisi V DPRD Riau Apresiasi Proses Alih Kelola SDM PHR
- Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau
- DPRD Riau Kecewa pada Kinerja Dinas ESDM
- Ingin Sediakan Air Minum untuk Masyarakat, DPRD Inhil Belajar SPAM di PT SPR
- KPU Riau Ikuti Sosialisasi Juknis Bakohumas
- Fraksi Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di Pengadilan TUN
- Putus Jalan Warga Kuansing, Panja Komisi II DPR Bakal Panggil PT DPN


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com