Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 23 Juli 2021 21:37
Bincang Bincang Blok Rokan di Duri, Masyarakat Mandau Minta Porsi Ideal ke PHR

Jum’at, 23 Juli 2021 21:10
Sabet Peringkat 4 Nasional Kota Perlindungan Anak,
Komnas PA Bengkalis: Bukti Kerja Keras Bupati Kasmarni


Jum’at, 23 Juli 2021 20:27
PCR Peduli Salurkan Santunan Anak Yatim di Tiga Rumah Ibadah

Jum’at, 23 Juli 2021 20:18
Tiga Pelaku Pembakaran Hutan Lindung Bukit Suligi Diamankan Polisi Rohul

Jum’at, 23 Juli 2021 20:03
Diduga Dicovidkan dan Diterlantarkan, Keluarga Korban Kecelakaan di Inhu Lapor Polda Riau

Jum’at, 23 Juli 2021 20:01
Hadir di Pangkalan Kerinci Spektra Fair Tebar Promo

Jum’at, 23 Juli 2021 18:58
PT. SLS Bantu 1 Unit Ambulan untuk Kelurahan Pangkalan Lesung, Pelalawan

Jum’at, 23 Juli 2021 18:55
Kuansing Dapat 51,66 Kilometer Feeder Jalan Tol Dharmasraya-Kuansing-Rengat

Jum’at, 23 Juli 2021 16:46
TNI AL Terus Gencarkan Serbuan Vaksin di Dumai

Jum’at, 23 Juli 2021 16:14
Ditpolairud Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 3 Kilogram Sabu Asal Malaysia

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Juli 2021 13:12
Gugatan Kubu Moeldoko Terhadap Menkumham di PTUN Dinilai tak Berdasar

Kubu PD KLB yang digawangi Moeldoko menggugat Menkumham ke PTUN. Langkah yang dinilai tak berdasar.

Riauterkini - PEKANBARU - Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH. usai sidang persiapan PTUN Jakarta, Selasa (13/07/21).

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum. "Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham” ujar Hamdan.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang nota bene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

"Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting, dari pada kepentingan pribadi dan golongan," kata Moeldoko pada wartawan (10/07/21) lalu

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. "Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum," paparnya.

Hamdan juga menjelaskan, gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh, "Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak di sahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN" tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (2013-2015).

Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Dr. Hamdan juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara Dalil gugatan dengan substansinya.

"Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas," tuturnya.

“Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini," imbuh Hamdan.

Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumhan atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi admistrasi sesuai Permen no 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pra Muscab, Ikip Diminta Bersedia Jadi Ketua PKB Bengkalis
- Ketua DPRD Pelalawan Apresiasi Pengelolaan DAS PT Musimmas
- Satpam Tak Masuk Masuk BPJS Ketenagakerjaan, DPRD akan Panggil Pihak Terkait
- Gugatan Kubu Moeldoko Terhadap Menkumham di PTUN Dinilai tak Berdasar
- Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara KSP Moeldoko Diduga Sempat Palsukan Surat Kuasa
- Sempat Tertunda, Paripurna DPRD Riau Digelar dengan Sejumlah Agenda
- Pansus Ranperda PD Menjadi PT SPR DPRD Rohil Kunjungi DPRD Riau
- Komisi III DPRD Riau Terima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Inhu
- Keharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis,
Kasmarni Tak Mau Pisang Berbuah Dua Kali

- Berita dan Video,
DPRD Riau Terima Kunker DPRD Lima Puluh Kota, Sumbar

- Anggaran Minim, Bupati Rohil Konsultasi ke DPR RI
- Berita dan Video,
Legislator PKS Sediakan Mobil untuk Antar Warga Riau Berobat di Jakarta

- Berita dan Video,
Pansus Pajak Daerah DPRD Riau Kunker ke BP2RD Sumut

- Berita dan Video,
Rangkaian Kegiatan DPRD Riau di Awal Pekan

- Didampingi Camat Mandau, Anggota DPRD Bengkalis Serahkan Bantuan Mesin Jahit
- Hartanya Hampir Rp44 Miliar,
Bupati Inhu nan Muda, Cantik dan Tajir Melintir

- Usai Dilantik, Bupati Wakil Bupati Inhu Kunjungi DPW NasDem Riau
- Berita dan Video,
PAN Siapkan Kader Rerbaik untuk Ikut Pilgubri 2024

- Berita dan Video,
Kapolsek Simpang Kanan Rohil di Dead Line Satu Minggu Berantas Narkoba

- Senin, Gubri Lantik Bupati Inhu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com