Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 September 2021 21:27
Kemeriahan MTQ ke - II, Ini Harapan Lurah Duri Timur

Senin, 27 September 2021 20:52
Bank Riau Kepri Masuk 10 Terbaik se Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan Pemerintahan Jokowi

Senin, 27 September 2021 19:39
Pemprov Gratiskan Rapid Antigen Untuk Pelamar CPNS

Senin, 27 September 2021 17:09
Bupati Kuansing Resmikan Pasar Pokan Selasa Desa Teluk Pauh

Senin, 27 September 2021 17:07
Bawa Kabur Sepeda Motor Warga Riau, Pria Asal Sibuhuan Ditangkap Polisi Rohul

Senin, 27 September 2021 15:58
Tekan Kecelakaan di Tol Permai, PT HK Pasang 20 Rumble Strip dan 15 Lampu Flip Flop

Senin, 27 September 2021 15:33
Empat Poin Penting Putusan Rapimwil PPP Riau

Senin, 27 September 2021 13:12
Wako Paisal Lantik Indra Gunawan Sebagai Sekda Kota Dumai

Senin, 27 September 2021 11:37
Bupati Kuansing Kembali Ingatkan Prokes Diperketat Saat Sekolah PTM

Senin, 27 September 2021 11:00
Disdik Pekanbaru Targetkan 80 Persen Pelajar Di Pekanbaru Tuntas Divaksin

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Juli 2021 21:02
Satpam Tak Masuk Masuk BPJS Ketenagakerjaan, DPRD akan Panggil Pihak Terkait

Wakil Ketua DPRD Riau mengaku banya pengaduan masyarakat terkait Satpam tidak masuk BPJS Ketenagakerjaan. Dewan berencana memmanggil pihak terkait.

Riauterkini - PEKANBARU - Seiring dengan banyaknya aduan persolan Satpam atau Security yang tak dilengkapi dengan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan outsourcing ke DPRD Riau, DPRD Riau berencana akan panggil beberapa pihak terkait. Diantaranya yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan alih daya atau outsourcing terkait.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau H Agung Nugroho SE. Terlebih menurut Agung saat ini  banyak perusahaan, instansi dan rumah sakit yang memakai jasa security dengan bekerjasama dengan perusahaan alih daya atau outsourcing. 

"Laporan yang masuk bukan sekali-dua kali, tapi sudah banyak. Banyak dari para security yang tersebar di beberapa perusahaan, instansi, rumah sakit, yang berasal dari perusahaan outsourcing, yang tidak didaftarkan masuk BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Ini tentunya memberatkan mereka, apalagi tengah pandemi Covid-19 seperti ini," ujar Selasa (13/07/21).

"Kita minta perusahaan harus memperhatikan BPJS mereka. Rencana Kamis kita jadwalkan memanggil pihak terkait. Nanti kalau memang ada temuan, kalau memang demikian adanya, kita rekomendasikan perusahaan outsourcing tersebut agar diputus kontraknya dari perusahaan pengguna," imbuhnya.

Untuk diketahui, bila merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.

Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.

Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.*(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rp25 Miliar Penyertaan Modal PT Jamkrida Diganjal DPRD Riau
- Musdalub Sempat Ricuh, Rahmad Ilahi Nahkodai BPD HIPMI Riau 2021-2024
- Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak
- Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten
- Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar
- Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu

- Gubernur Riau Sampaikan Nota Pengatar Perubahan APBD 2021
- Dilantik Jadi Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura "Lembaga Ini Instrumen Demokrasi"
- Dipimpin Ginda, Paripurna DPRD Pekanbaru Berjalan Lancar
- KPU Riau Audiensi ke Kadisdik Riau
- Terkendala SIPD, KUA-PPAS APBD-P 2021 Baru Diterima DPRD Inhu
- Paripurna Penggantian Ketua DPRD Inhu Digelar Lusa
- Fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Gelar Vaksin Covid-19
- Komisi V DPRD Riau Apresiasi Proses Alih Kelola SDM PHR
- Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau
- DPRD Riau Kecewa pada Kinerja Dinas ESDM
- Ingin Sediakan Air Minum untuk Masyarakat, DPRD Inhil Belajar SPAM di PT SPR
- KPU Riau Ikuti Sosialisasi Juknis Bakohumas
- Fraksi Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di Pengadilan TUN
- Putus Jalan Warga Kuansing, Panja Komisi II DPR Bakal Panggil PT DPN


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com