Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Oktober 2021 12:54
Suap Pengesahan APBD, KPK Panggil Sejumlah Saksi untuk Tersangka Annas Makmun

Kamis, 21 Oktober 2021 12:46
25-26 Oktober, PP BMR dan Bank Riau Kepri Siapkan 1.000 Vaksinasi untuk Masyarakat Umum

Kamis, 21 Oktober 2021 12:39
Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan

Kamis, 21 Oktober 2021 10:27
BC Bengkalis Dorong Pelaku UMKM Tembus Pasar Ekspor

Kamis, 21 Oktober 2021 07:00
Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Nihil dan Sembuh 1

Kamis, 21 Oktober 2021 06:58
Maulid Nabi Muhammad, Bupati Inhu Ajak Jadikan Teladan Melayani Masyarakat

Rabu, 20 Oktober 2021 22:03
Pemkab Inhu Kembali Terima 25.000 Dosis Vaksin Covid-19

Rabu, 20 Oktober 2021 20:01
Akses Tertutup, Crane PT Adhy Karya Amblas di Jalan Payung Sekaki

Rabu, 20 Oktober 2021 19:39
DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021

Rabu, 20 Oktober 2021 18:00
Irjen Kemenkumham RI Cek Kesiapan Zona Integritas di Rutan Pekanbaru

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 29 Juli 2021 16:32
Antisipasi Pungli Sertifikat Tanah, DPRD Minta Pemerintah Mantapkan Kinerja PPATS

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, mengaku sangat prihatin banyaknya masyarakat yang dipersulit saat melakukan pengurusan surat-surat atas lahan mereka seperti sertifikat tanah maupun SKGR, bahkan tak sedikit yang menjadi korban aksi pungutan liar oknum tidak bertanggung jawab.

RIAUTERKINI. PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, mengaku sangat prihatin banyaknya masyarakat yang dipersulit saat melakukan pengurusan surat-surat atas lahan mereka seperti sertifikat tanah maupun SKGR, bahkan tak sedikit yang menjadi korban aksi pungutan liar oknum tidak bertanggung jawab. Maka Azwendi mendorong pemerintah untuk memantapkan program Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara di Kecamatan.

"Kita melihat dari sisi aturan, masyarakat dipermudah dalam pengurusan SKGR atau sertifikat, jika bisa dipermudah dan berpotensi meningkatkan PAD dari pajak PBB, mengapa tidak dikejar, maka dengan adanya regulasi PPATS ini dibenarkan secara aturan harus dijalankan dengan baik," kata Azwendi saat dikonfirmasi, Kamis (29/7/2021).

Dikatakan Politisi Partai Demokrat ini, dengan adanya PPATS maka masyarakat tidak perlu lagi datang ke notaris atau PPAT untuk melakukan pengurusan akte tanah, melainkan langsung ke kantor camat, dengan demikian masyarakat dipermudah dalam pengurusan dan terhindar dari aksi pungli yang belakangan ramai terjadi.

"PPATS ini diberikan kewenangan kepada camat, ketetapan pembiayaan juga sudah ditetapkan, sehingga di sini masyarakat diuntungkan, masyarakat memiliki pilihan, mengurus dengan notaris silahakan, melalui kecamatan bisa, sama-sama sah, semua sangat mudah, pelayanan lebih mudah singkat dan efesien, nanti komunikasi dengan BPN untuk meningkatkan tupoksi mereka PPATS agar mengikuti diklat, supaya pekerjaan ini berjalan dengan baik," saran Azwendi.

Ditambahkannya, Pemerintah Kota Pekanbaru harus menjalankan program PPATS ini dengan baik, memberikan pendidikan dan latihan terhadap PPATS dalam hal ini pihak pemerintah kecamatan, sehingga program tersebut kedepan bisa terlaksana dengan baik dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan asministrasi atas lahan mereka.

"Artinya supaya tidak ada pungli akte tanah atau sertifikat tanah, kita legalkan dengan PPATS itu sah, pak camat menerima itu mendapatkan insentif pendapatan sah, ini memudahkan dan menguntungkan bagi masyarakat, Pemko Pekanbaru kita minta menjalankan program PPATS ini," pungkas Azwendi. ***(Parlementaria)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak
- Bupati Rohil Janji Dalam Dua Tahun Tuntaskan Banjir Bagansiapiapi
- Rp 1,220 Triliun, DPRD Sahkan APBD-P 2021 Kepulauan Meranti
- Masih Pandemi Alasan Sukarmis Sering Absen Masuk Gedung DPRD Riau
- Polda Riau Gelar FGD Antisipasi Berita Hoak Jelang Pemilukada 2024


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com