Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Oktober 2021 00:10
Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP

Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 September 2021 09:42
Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau

Perwakilan masyarakat Kuansing dari dua kenegerian mendatangi DPRD Riau. Mengadukan konflik dengan PT Duta Palma Nusantara yang dituding telah merampas tanah ulayat mereka.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, menerima sejumlah perwakilan masyarakat Kuansing. Mereka menyampaikan aspirasi tentang konflik antara masyarakat Kenegerian Siberakun Benai dengan PT Duta Palma Nusantara (DPN).

Masyarakat Kuansing asal Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai dan Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah diterima di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (15/9/2021).

Dalam rapat, Kades Kenegerian Kopah menuntut hak tanah ulayat seluas 787,5 hektare yang sekarang dikuasai oleh cukong PT DPN.

“Saya sudah lama merasa resah, melihat tingkah perusahaan Duta Palma ini, tak sedikit tanah masyarakat adat Kuansing telah dikuasainya, tanpa memberikan kontribusi apa-apa terhadap anak cucu kemanakan," ujar perwakilan masyarakat itu, seperti yang ditulis di laman faceboook Humas DPRD Riau.

Lebih lanjut kades Kenegerian Kopah meminta pihak eksekutif, legislatif dan para datuk, ninik mamak, pemangku adat bersatu, melawan langkah perusahaan yang terbilang kejam. Dan mengambil alih tanah yang diduga cara memperolehnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Terkait lahan, ini urusan datuk-datuk yang lebih tepat, karena juga menyangkut tanah ulayat, bukan tanah negara. Pemerintah dapat menjadi jembatan untuk mencari jalan penyelesaiannya. Tidak hanya masyarakat yang punya kebun di dalam HGU, tapi yang lebih penting lagi ada lahan tanah ulayat yang juga diduga digarap oleh perusahaan. Itu perlu dipertanyakan lagi. Jika perlu ambil, kembalikan dan jadikan aset adat," ujar salah satu tokoh Adat Kenegerian Siberakun ini.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Riau Yulisman menjelaskan bahwa konflik masyarakat Kenegerian Siberakun dengan pihak PT. Duta Palma memang kian meruncing. Menurutnya Duta Palma harus sadar mereka tumbuh di lingkungannya.

“Modal dasar berusaha adalah tanah ulayat yang berasal dari nenek moyang warga Kuantan, maka sewajarnya mereka peduli dan hormat terhadap masyarakat pemilik lahan. Kasus ini sudah menjadi prioritas. Pemprov bersama Forkopimda sudah bekerja sama mengatasi persoalan ini. Tim Panja DPR RI pun sudah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini,” ujar Yulisman.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP
- Muscab PPP Pekanbaru Dibuka, Syamsurizal Minta Walikota Pekanbaru yang Pukul Gong
- KPU Riau dan Bupati Siak Teken Kesepakatan Bersama
- Momen Muscab IX PPP Bengkalis, Isnaini Pamit Mundur Diri
- BK Rekomendasikan Pemecatan Hamdani, PKS: Ini Bertentangan dengan Aturan Hukum
- Partai Umat Bersilaturahmi ke Misuri Riau
- Direkom BK Diberhentikan, Status Hamdani Ketua DPRD Pekanbaru Diakhiri
- Konsolidasi Pemilu 2024, PPP Pekanbaru Segera Gelar Muscab
- Kisruh Pokir PAH, Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis "Gugat Cerai" Demokrat
- Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar
- Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau
- RKS Pekanbaru Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024
- Gelar Rakor dan Konsolidasi, PAC PBB Meranti Incar Sukses di Pemilu 2024
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com