Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Oktober 2021 00:10
Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP

Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 25 September 2021 21:37
Gubernur Riau Sampaikan Nota Pengatar Perubahan APBD 2021

DPRD Riau gelar paripurna Penyampaian Nota Pengatar Perubahan APBD 2021 oleh Gubri. Rapat dipimpin Ketua Dewan Yulisman.

Riauterkini-PEKANBARU-Gubernur Riau Syamsuar sampaikan Rancangan Nota Pengantar Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Riau Tahun Anggaran 2021. Meski dibayangi covid-19, belanja daerah ternyata meningkat 5,7%.

Penyampaian itu melalui Sidang Paripurna DPRD Riau, Sabtu (25/9/21) yang berakhir pukul 20.41 WIB di Ruang Rapat Utama DPRD Riau, dipimpin Ketua DPRD Riau, Yulisman, didampingi sejumlah wakil ketua, dihadiri anggota, baik secara langsung maupun virtual.

Gubernur Syamsuar menyampaikan, pihaknya terus mengoptimalkan potensi sumber penerimaan namun tetap mempertimbangkan kondisi mayarakat yang terdampak covid-19, kebijakan pemberian relaksasi pembayaran pajak daerah dan pemberian keringan denda pokok, bentuk stimulus fiskal yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat akibat menurunnya kemampuan ekonomi dalam masyarakat dimasa pandemi.

Namun pada sisi lain, pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk dapat mempertahankan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang masih berpotensi untuk digali dan dikembangkan.

Adapun rencana pendaptan mengalami perubahan, semula sebesar Rp9.032.748.802.329, setelah perubahan sebesar Rp9.183.690.915.424, mengalami kenaikan sebesar Rp150.942.113.095 atau naik 1,6%.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pendapatan transfer yang semula sebesar Rp4.983.665.522.101 menjadi Rp5.166.277.886.478, mengalami kenaikan sebesar Rp182.612.364.377, atau naik 3,5%.

Sedangkan belanja daerah lanjut Gubernur Syamsuar, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan dibelanjakan dalam APBD Perubahan tahun 2021 mengalami kenaikan.

Namun kenaikan belanja ini telah dialokasikan pada tahapan pergeseran anggaran terutama untuk penganggaran belanja yang bersumber dari pemasukan.

Secara keseluruhan belanja anggaran tahun 2021 yang semula direncanakan Rp9.132.748.802.329 menjadi Rp9.690.374.904.870 setelah perubahan mengalami kanaikan sebesar Rp557.626.102.541 atau naik 5,7%.

Secara garis besar kenaikan belanja tersebut dalam rangka pemenuhan belanja bersumber dari dana I making, kebutuhan penangan covid-19 dan dampaknya serta untuk jasa lain yang juga termasuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Sementara pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp100 miliar setelah perubahan menjadi Rp531.683.989.446, mengalami kenaikan sebesar Rp431.683.989.446 atau naik 431,68%.

Penerimaan ini bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Riau tahun anggaran 2020.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiyaan direncanakan untuk tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dialokasikan kepada Jamkrida sebesar Rp25 miliar.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasio kecukupan modal PT Jamkrida sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaran Usaha Lembaga Penjamin serta untuk perluasan pengembangan usaha oleh PT Jamkrida dibidang syariah.

Dengan demikian, pembiayaan netto sebelum perubahan sebesar Rp100 miliar setelah perubahan menjadi Rp506.683.989.446 mengalami kenaikan sebesar Rp406.683.989.446.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP
- Muscab PPP Pekanbaru Dibuka, Syamsurizal Minta Walikota Pekanbaru yang Pukul Gong
- KPU Riau dan Bupati Siak Teken Kesepakatan Bersama
- Momen Muscab IX PPP Bengkalis, Isnaini Pamit Mundur Diri
- BK Rekomendasikan Pemecatan Hamdani, PKS: Ini Bertentangan dengan Aturan Hukum
- Partai Umat Bersilaturahmi ke Misuri Riau
- Direkom BK Diberhentikan, Status Hamdani Ketua DPRD Pekanbaru Diakhiri
- Konsolidasi Pemilu 2024, PPP Pekanbaru Segera Gelar Muscab
- Kisruh Pokir PAH, Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis "Gugat Cerai" Demokrat
- Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar
- Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau
- RKS Pekanbaru Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024
- Gelar Rakor dan Konsolidasi, PAC PBB Meranti Incar Sukses di Pemilu 2024
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com