Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau

Kamis, 28 Oktober 2021 17:32
Muscab PPP Pekanbaru Dibuka, Syamsurizal Minta Walikota Pekanbaru yang Pukul Gong

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 26 September 2021 19:56
Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar

Pengucapan salah dalam penyebutan satuan angkan terjadi dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda Perubahan APBD 2021. Seorang anggota DPRD Riau tidak bisa membedakan angka triliun dengan miliar.

Riauterkini-PEKANBARU-Memalukan, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau, H. Zulkifli Indra, SH tidak bisa membedakan angka triliun dengan miliar. Akibatnya, angka yang seharusnya triliun, diucapkan miliar.

Kejadian itu berhasil dirangkum lewat kanal youtube DPRD Riau secara streaming, Minggu (26/9/21) di ruang rapat utama DPRD Riau dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021.

Pengucapan salah itu ketika penyampaian point 2, dimana terkait pendapatan, Fraksi Partai Demokrat menghargai rencana pendapatan yang mengalami perubahan semula Rp9 miliar, seharusnya Rp9 triliun, begitu juga perubahannya menjadi Rp9miliar lebih, seharusnya Rp9 triliun lebih.

Pengucapan angka kembali salah ketika penyampaian point 3, lagi-lagi pengucapan triliun, diucapkan miliar.

Meski demikian, diakhir penyampaian, yang besangkutan mohon maaf atas segala kekurangan.

Sedangkan sebenarnya, isi dari Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat ini sudah disusun, diantaranya, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan tentang tingkat kesesuaian aturan dan prosedur hendaknya wajib mengikuti arah instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020.

Penganggaran prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD yang merupakan program strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2021, Fraksi Demokrat mohon penjelasan lebih lanjut.

Terkait pendapatan Fraksi Partai Demokrat menghargai rencana pendapatan yang mengalami perubahan.

Terkait belanja daerah Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan dimana berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 mengalami kenaikan.

Namun kenaikan belanja ini telah dialokasikan pada tahapan pergeseran terutama untuk penanganan belanja yang bersumber dari dana a making secara keseluruhan berubah.

Mengenai pembiayaan penerimaan, sebelum perubahan sebesar Rp100 miliar setelah perubahan menjadi Rp531.683.989.446 terjadi tambahannya Rp431.683.989.446, yang diperuntukkan untuk penambahan dana Jamkrida.

Fraksi Partai Demokrat memberikan saran semua pihak meski tetap optimis dan menilai hal ini tidak menjadi hambatan berarti dalam pencapaian target indikator capaian program kegiatan pemerintah daerah.

Organisasi perangkat daerah tetap harus memaksimalkan kinerja dan penyerapan anggaran dengan sisa waktu yang tersedia sampai tahun anggaran 2021 ini berakhir.

Seluruh organisasi perangkat daerah agar dapat melakukan evaluasi dan penguatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan pada rancangan perubahan APBD tahun 2021.

Sehingga kegiatan dengan jadwal, tahapan dan mekanisme yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terlaksana.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Muscab PPP Pekanbaru Dibuka, Syamsurizal Minta Walikota Pekanbaru yang Pukul Gong
- KPU Riau dan Bupati Siak Teken Kesepakatan Bersama
- Momen Muscab IX PPP Bengkalis, Isnaini Pamit Mundur Diri
- BK Rekomendasikan Pemecatan Hamdani, PKS: Ini Bertentangan dengan Aturan Hukum
- Partai Umat Bersilaturahmi ke Misuri Riau
- Direkom BK Diberhentikan, Status Hamdani Ketua DPRD Pekanbaru Diakhiri
- Konsolidasi Pemilu 2024, PPP Pekanbaru Segera Gelar Muscab
- Kisruh Pokir PAH, Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis "Gugat Cerai" Demokrat
- Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar
- Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau
- RKS Pekanbaru Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024
- Gelar Rakor dan Konsolidasi, PAC PBB Meranti Incar Sukses di Pemilu 2024
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com