Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Oktober 2021 00:10
Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP

Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 26 September 2021 21:36
Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten

Pemprov diminta berikan sanksi kepada tiga daerah yang menolak bantuan keuangan pembangunan rumah layak huni. Yakni Kabupaten Inhu, Kuansing dan Siak.

Riauterkini-PEKANBARU-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau meminta Pemprov Riau memberikan sanksi kepada tiga kabupaten yang menolak bantuan keuangan khusus yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah layak huni atau RLH. Sanksi ini bentuk ketegasan Pemprov Riau dalam bersinergi dengan kabupaten/kota

Permintaan itu disampaikan Sugeng Pranoto, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Minggu (26/9/21) saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021, di ruang rapat utama DPRD Riau.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov untuk memanggil dan memberikan treatment khusus berupa punishmen atau sanksi kepada daerah kabupaten kota yang menolak bantuan keuangan khusus yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah layak huni atau RLH,” pinta Sugeng.

Ketegasan itu menurutnya merupakan bagian dari ketegasan pemerintah provinsi agar terjalin sinergitas pembangunan antara kabupaten/kota se Provinsi Riau.

“Kalau tak salah ada tiga kabupaten, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi satu lagi kalau tak salah Kabupaten Siak,” bebernya.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP
- Muscab PPP Pekanbaru Dibuka, Syamsurizal Minta Walikota Pekanbaru yang Pukul Gong
- KPU Riau dan Bupati Siak Teken Kesepakatan Bersama
- Momen Muscab IX PPP Bengkalis, Isnaini Pamit Mundur Diri
- BK Rekomendasikan Pemecatan Hamdani, PKS: Ini Bertentangan dengan Aturan Hukum
- Partai Umat Bersilaturahmi ke Misuri Riau
- Direkom BK Diberhentikan, Status Hamdani Ketua DPRD Pekanbaru Diakhiri
- Konsolidasi Pemilu 2024, PPP Pekanbaru Segera Gelar Muscab
- Kisruh Pokir PAH, Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis "Gugat Cerai" Demokrat
- Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar
- Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau
- RKS Pekanbaru Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024
- Gelar Rakor dan Konsolidasi, PAC PBB Meranti Incar Sukses di Pemilu 2024
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com