Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Oktober 2021 00:10
Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP

Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 27 September 2021 07:35
Rp25 Miliar Penyertaan Modal PT Jamkrida Diganjal DPRD Riau

DPRD Riau tidak menyetujui.usulan bisnis BuMD Jamkrida. Penyertaan modal Rp25 miliar dianggap tak jelas.

Riauterkini-PEKANBARU-Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida diganjal DPRD Riau. Pengganjalan itu dengan berbagai alasan, mulai dari keberadaannya sejak 2003 belum memberikan deviden berarti bagi pendapatan daerah, sampai kepada belum memiliki payung hukum yang jelas.

“Disatu sisi memang perlu kita menyehatkan BUMD ini, agar mampu memberikan deviden bagi daerah, namun disisi lain dalam catatan Fraksi PAN, bahwa sejak berdirinya PT Jamkrida Riau ini ditahun 2003 belum mencapaikan kontribusi atau deviden yang berarti bagi pendapatan daerah,” ganjal Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, Minggu (26/9/21).

Fraksi PAN mempertanyakan payung hukum apa yang digunakan dalam penyertaan modal kepada PT Jamkrida ini sebab rancangan perdanya saja baru masuk ke DPRD dan belum ada pembahasan. “Untuk itu fraksi PAN meminta agar penyertaan modal kepada PT Jamkrida ini untuk sementara ditunda dulu hingga ada payung hukumnya,” penekanan Ade.

Ganjalan demi ganjalan datang melalui juru bicara sejumlah fraksi di DPRD Riau saat memberikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2021 pada hari yang sama.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Dani M Nursalam menyatakan fraksinya mendukung sepenuhnya arah kebijakan untuk penguatan kelembagaan BUMD dalam melakukan program penyertaan modal. Tetapi semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkaitan dengan itu, dalam rancangan APBD P tahun anggaran 2021 bahwa tercantum peneyertaan modal Rp25 miliar untuk PT Jamkrida. Tentunya hal ini dapat dipertimbangkan bagi dari segi aturan dan tata cara pembayarannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Mohon penjelasan, apa pertimbangan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk mengalokasikan anggaran peyertaan modal ke PT Jamkrida,” ganjalnya sembari bertanya.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Markariuz Anwar mengganjal, terkait rencana pengeluaran pembiayaan, yaitu tambahan penyertaan modal untuk BUMD PT Jamkrida sebesar Rp25 miliar, Fraksi PKS mengingatkan bahwa ini hanya bisa dilaksanakan dengan bila peraturan daerah Provinsi Riau tentang Penyertaan Modal sudah selesai, atau sudah disahkan.

Bertolak belakang dengan tiga fraksi diatas, Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) malah memberikan dukungan. Melalui juru bicaranya M. Arfah menyatakan, pada hakekatnya hal tersebut merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah, yakni investasi permanen jangka panjang yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah pada masa yang akan datang.

“Untuk itu, fraksi gabungan mendukung langkah atau kebijakan tersebut agar PT Jamkrida dapat mengembangkan unit bisnisnya pada jasa usaha syariah,” dukungnya membuka ganjalan.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP
- Muscab PPP Pekanbaru Dibuka, Syamsurizal Minta Walikota Pekanbaru yang Pukul Gong
- KPU Riau dan Bupati Siak Teken Kesepakatan Bersama
- Momen Muscab IX PPP Bengkalis, Isnaini Pamit Mundur Diri
- BK Rekomendasikan Pemecatan Hamdani, PKS: Ini Bertentangan dengan Aturan Hukum
- Partai Umat Bersilaturahmi ke Misuri Riau
- Direkom BK Diberhentikan, Status Hamdani Ketua DPRD Pekanbaru Diakhiri
- Konsolidasi Pemilu 2024, PPP Pekanbaru Segera Gelar Muscab
- Kisruh Pokir PAH, Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis "Gugat Cerai" Demokrat
- Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar
- Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau
- RKS Pekanbaru Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024
- Gelar Rakor dan Konsolidasi, PAC PBB Meranti Incar Sukses di Pemilu 2024
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com