Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Oktober 2021 14:47
Gubernur dan Wagub Tebar 6 Ribu Benih Ikan Patin Rohul

Kamis, 21 Oktober 2021 12:54
Suap Pengesahan APBD, KPK Panggil Sejumlah Saksi untuk Tersangka Annas Makmun

Kamis, 21 Oktober 2021 12:46
25-26 Oktober, PP BMR dan Bank Riau Kepri Siapkan 1.000 Vaksinasi untuk Masyarakat Umum

Kamis, 21 Oktober 2021 12:39
Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan

Kamis, 21 Oktober 2021 10:27
BC Bengkalis Dorong Pelaku UMKM Tembus Pasar Ekspor

Kamis, 21 Oktober 2021 07:00
Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Nihil dan Sembuh 1

Kamis, 21 Oktober 2021 06:58
Maulid Nabi Muhammad, Bupati Inhu Ajak Jadikan Teladan Melayani Masyarakat

Rabu, 20 Oktober 2021 22:03
Pemkab Inhu Kembali Terima 25.000 Dosis Vaksin Covid-19

Rabu, 20 Oktober 2021 20:01
Akses Tertutup, Crane PT Adhy Karya Amblas di Jalan Payung Sekaki

Rabu, 20 Oktober 2021 19:39
DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 30 September 2021 10:12
Gubernur Sampaikan Ranperda Penyertaan Modal PT BRK & PT Jamkrida

Gubernur Riau tetap menambah modal ke BRK dan Jamkrida. Rencana itu diawali dengan Gubri ajukan Ranperdanya ke DPRD

Riauterkini-PEKANBARU-Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri (BRK) dan PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau. Ranpeda ini wujud nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penguatan BUMD dalam segi permodalan.

Penyampaian Rabu (29/9/21) di ruang Sidang Paripurna DPRD Riau dalam sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau, Yulisman, didampingi tiga wakil ketua, Safraruddin Poti, Agung Nugroho dan Hardianto, dihadiri sejumlah anggota dewan, baik secara fisik maupun virtual.

Dalam penyampaiannya, Syamsuar menyebutkan, penambahan penyertaan modal pada PT BRK dan PT Jamkrida wujud nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penguatan BUMD dalam segi permodalan.

Sehingga kedepannya BUMD mampu bersaing dengan sektor usaha swasta juga mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal pada PT BRK dan PT Jamkrida terjadi pengalihan kepemilikan yang semula merupakan kekayaan yang tidak bisa dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada PT BRK dan PT Jamkrida Riau.

Syamsuar berharap ketergantungan Pemprov Riau pada dana transfer daerah semakin kurang dengan adanya peningkatan dari sektor pendapatan asli daerah berupa pendapatan deviden dari BUMD.

Lebih lanjut Syamsuar menyampaikan, pada bulan September tahun 2021 ini, di Jakarta, lima dari enam BUMD Provisi Riau mendapat Penghargaan Top BUMD Award, yaitu penghargaan diberikan kepada BUMD terbaik di Indonesia, atas prestasi, perbaikan dan kontribusi BUMD yang telah dilakukan terkait kinerja bisnis dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

BUMD Provinsi Riau tersebut adalah pertama, PT BRK mendapat penghargaan Top BUMD Award Bintang 4, kedua, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), ketiga PT Penjaminan Kredit Daerah Riau, keempat, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, kelima, PT Permodalan Inti Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatkan tujuan pendirian BUMD, satu, memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, dua, menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pengembangan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, tiga, memperoleh laba ataupun keuntungan.

Tujuan pendirian BUMD tersebut telah memberikan kontribusi kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Riau dan juga telah memberikan manfaat kepada perekonomian daerah, sehingga sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau menguatkan peran BUMD antara lain dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah dengan memberikan tambahan penyertaan modal.

Mengingat situasi global dilanda pandemi covid-19 menyebabkan perubahan postur dan belanja APBN maupun APBD Provinsi Riau untuk mengatasi dampak covid-19.

Untuk itu, penambahan penyertaan modal sebatas yang telah diamanatkan peraturan perundangan dan tanpa mengabaikan tujuan pendirian BUMD.

Penambahan penyertaan modal pada kedua BUMD tersebut diatas, berdasarkan PT BRK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, pasal 6 menyatakan BUMD yang dimiliki lebih dari satu pemerintah daerah, maka kepemilikan saham harus dimiliki salah satu daerah sebesar 51%.

Pasal 139 ayat 2 menyatakan terhadap perusahaan daerah kepemiikan saham satu daerah dibawah 51%, dareah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51%.

Kepemiliikan saham Pemerintah Provinsi Riau saat ini 38,71% secara bertahap, berupaya meningkatkan kepemilikan sahap secara bertahap sampai tahun 2024 diatas 51%.

PT Jamkrida, berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaran Usaha Lembaga Penjamin, pada pasal 31 ayat 2 dinyatakan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup provinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp50 miliar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun setelah memperoleh izin usaha.

Artinya sejak PT Jamkrida Riau mendapat izin tahun 2012, paling lambat tahun 2017 kewajiban pemenuhan ekuitas tersebut sudah dapat dipenuhi.

Pada saat ini PT Jamkrida Riau sejak berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2012, modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp25 miliar sehingga untuk memenuhi peraturan OJK tersebut perlu menambah penyertaan modal ini minimal sebesar Rp25 miliar.

Sementara batasan perbandingan antara total nilai penjaminan atau penjaminan ulang yang ditanggung sendiri, dengan ekuitas penjaminan pada waktu tertentu paling tinggi sebesar 40 kali sesuai peraturan OJK Nomor : 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, apabila mencapai 40 kali, maka penjaminan tidak diperkenankan melakukan penjaminan atau penjaminan ulang.

Karena keterbatasan modal yang dimiliki PT Jamkrida Riau sedangkan peluang pangsa pasar yang begitu besar, PT Jamkrida Riau pernah diberikan sanksi oleh OJK berupa pemberhentian usaha sementara karena penjaminan yang ditanggung dibandingkan dengan modal yang dimiliki melebihi 40 kali.

Dengan adanya penambahan modal pada PT jamkrida Riau selain memuhi peratura n OJK, juga untuk membantu unit usaha syariah yang Dewan Pengawasan Syariahnya telah diangkat dan dalam waktu dekat proses perizinan OJK akan keluar sehingga konversi Bank Riau Kepri menjadi syariah dapat diantisipasi oleh PT Jamkrida.

Dalam pada itu ditambah Syamsuar, untuk mendukung persetujuan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Riau dan PT Bank Riau Kepri beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerinta daerah.

Mulai dari penyusunan analisis investasi oleh Tim Kajian Investasi Pemerintah Provinsi Riau, penambahan penyertaan modal telah menjadi kebijakan RPJMD Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024, sampai kepada penyesuaian terhadap rencana bisnis yang disusun oleh PT Jamkrida Riau dan PT BRK.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak
- Bupati Rohil Janji Dalam Dua Tahun Tuntaskan Banjir Bagansiapiapi
- Rp 1,220 Triliun, DPRD Sahkan APBD-P 2021 Kepulauan Meranti
- Masih Pandemi Alasan Sukarmis Sering Absen Masuk Gedung DPRD Riau
- Polda Riau Gelar FGD Antisipasi Berita Hoak Jelang Pemilukada 2024


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com