Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Oktober 2021 12:54
Suap Pengesahan APBD, KPK Panggil Sejumlah Saksi untuk Tersangka Annas Makmun

Kamis, 21 Oktober 2021 12:46
25-26 Oktober, PP BMR dan Bank Riau Kepri Siapkan 1.000 Vaksinasi untuk Masyarakat Umum

Kamis, 21 Oktober 2021 12:39
Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan

Kamis, 21 Oktober 2021 10:27
BC Bengkalis Dorong Pelaku UMKM Tembus Pasar Ekspor

Kamis, 21 Oktober 2021 07:00
Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Nihil dan Sembuh 1

Kamis, 21 Oktober 2021 06:58
Maulid Nabi Muhammad, Bupati Inhu Ajak Jadikan Teladan Melayani Masyarakat

Rabu, 20 Oktober 2021 22:03
Pemkab Inhu Kembali Terima 25.000 Dosis Vaksin Covid-19

Rabu, 20 Oktober 2021 20:01
Akses Tertutup, Crane PT Adhy Karya Amblas di Jalan Payung Sekaki

Rabu, 20 Oktober 2021 19:39
DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021

Rabu, 20 Oktober 2021 18:00
Irjen Kemenkumham RI Cek Kesiapan Zona Integritas di Rutan Pekanbaru

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 8 Oktober 2021 09:00
Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah

Dilakukan perubahan Ranperda Retribusi Daerah. Drafnya diserahkan Pemprov ke DPRD Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Ranperda ini diklaim akan mengoptimalkan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyampaian itu dilakukan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Kamis (7/10/21) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, dalam sidang paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, dihadiri sejumlah anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Derah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara fisik maupun virtual serta undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Edy Natar memulai, berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah lanjut Edy Natar, merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaanya, pungutan terhadap retribusi daerah tidak selalu berjalan maksimal. Hal ini tergambar dari beberapa praktek di lapangan dimana masih ditemukan beberapa objek retribusi daerah belum terkelola dengan baik.

“Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan menggali sumber pendapatan asli daerah pada sektor retribusi daerah secara maksimal serta untuk mempermudah perluasan objek dan perubahan tarif retribusi daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian,” sebut Edy.

Serta dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menyebabkan berubahnya pengelola retribusi daerah pada perangkat daerah.

Maka untuk itu Pemerintah Provinsi Riau melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 untuk dapat dibahas bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, pengelola retribusi daerah agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho dalam kesempatan tersebut menyatakan, kalau ranperda ini sangat penting untuk dibahas.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak
- Bupati Rohil Janji Dalam Dua Tahun Tuntaskan Banjir Bagansiapiapi
- Rp 1,220 Triliun, DPRD Sahkan APBD-P 2021 Kepulauan Meranti
- Masih Pandemi Alasan Sukarmis Sering Absen Masuk Gedung DPRD Riau
- Polda Riau Gelar FGD Antisipasi Berita Hoak Jelang Pemilukada 2024


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com