Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Oktober 2021 11:28
Ujian AKM di SDN 140 Pekanbaru Digelar dalam Genangan Banjir

Senin, 25 Oktober 2021 10:29
Amblas, Jalan Lobak Pekanbaru Terancam Putus

Senin, 25 Oktober 2021 10:02
Jajakan Togel dan KIM, Pria Paruh Baya di Suriname, Bengkalis Ditangkap

Senin, 25 Oktober 2021 09:58
IDI Kuansing Bagikan 140 Paket Sembako dan Al-Quran 

Ahad, 24 Oktober 2021 21:15
Usai Lantik Pengurus, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan Jajal Lapangan Tenis Indoor DPRD Riau

Ahad, 24 Oktober 2021 20:48
Dirut BRK Diminta Gerak Cepat Lengkapi Syarat Konversi ke Syariah

Ahad, 24 Oktober 2021 18:43
Ketua KBB Riau: Peringati Maulid, Jadikan Pemersatu Bubuhan Banjar

Ahad, 24 Oktober 2021 17:29
Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar

Ahad, 24 Oktober 2021 15:54
Kisruh Pengelolaan Kebun, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap

Ahad, 24 Oktober 2021 15:47
Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Oktober 2021 04:42
Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan


DPRD Riau bentuk Pansus tentang Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan. Rapat paripurna pembentukan dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho.

Riauterkini-PEKANBARU-DPRD Riau menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan. Pansus ini atas usulan 50 anggota DPRD Riau dari semua fraksi dengan mendengarkan terlebih dahulu deskripsi, dasar hukum dan rekomendasi.

Pembentukan pansus ini diawali dengan penyampaian usulan oleh Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanes, Senin (11/10/12), dalam sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, didampingi Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Wakil Ketua Hardianto dan dapat disaksikan lewat kanal youtube DPRD Riau.

Agung Nugroho menyatakan, 30 September 2021 yang lalu, anggota pengusul pembentukan pansus DPRD Provinsi Riau telah mengirim nota dinas kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau perihal Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan di Provinsi Riau.

Menindaklanjuti nota dinas tersebut, telah dibahas dalam rapat Banmus dan diagendakan penyampaian usulannya pada rapat paripurna hari itu.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lengkap dan jelas serta efisien rapat paripurna, diikuti penyampaian Usulan Pembentukan Panitia Khusus Konflik Lahan dengan Perusahaan di Provinsi Riau yang disampaikan perwakilan pengusul, Marwan Yohanes.

Marwan Yohanes pada awalnya mengajak semua yang ada menyaksikan sebuah tayangan, tentang hukum yang harus ditegakkan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua orang.

Tayangan ini diawali dengan gambaran konflik, disusul Marwan Yohanes didampingi anggota DPRD Riau, Abu Khoiri memasuki ruangan rapat, lalu ada peserta rapat yang diperankan sejumlah satpam dan pegawai DPRD Riau.

Setelah tayangan, Marwan Yohanes baru pidato penuh semangat dengan mengawali deskripsi permasalahan.

Marwan menyebut, data sejumlah lembaga sipil society di Riau menyebutkan, jumlah konflik lahan di Riau sangat tinggi, sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2018 saja tercatat sebanyak 185 kasus dengan luas lahan sengketa sekitar 283.277 hektar.

Data ini juga didukung dengan adanya laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD Provinsi Riau, diantaranya surat dari masyarakat, Forum Masyarakat Kenegerian Benai, Kenegerian Siberakun, Kenegerian Koto Rajo, Kenegerian Kopah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir, masyarakat Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, Pengelola Hutan Adat Imbo Putuih Desa Petapahan, Ninik Mamak Suku Melayu Bendang dan Suku Melayu Sumpu Kabupaten Kampar.

Laporan masyarakat Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dari Indragiri Hilir, dari Rokan Hulu, Rokan Hilir, hampir meliputi seluruh kabupaten di Provinsi Riau menyampaikan laporannya ke DPRD Riau.

Disaat DPRD diminta hadir dalam pembelaan terhadap rakyat yang tengah dihimpit oleh persoalan pandemi dan kondisi ekonomi yang kian menurun DPRD sebagai wakil rakyat memiliki otoritas politik untuk memberi rekomendasi menyelesaikan konflik secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut disampai Marwan Yohanes, potret buram mengenai konflik lahan disektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan ini telah menempatkan Riau sebagai provinsi peringkat pertama yang rawan konflik lahan di Indonesia. Data itu berdasarkan laporan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2017.

Adapun mayoritas penyelesaian konflik di beberapa kabupaten di Provinsi Riau pada periode 2016-2018 selalu diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Salah satu contoh ada HGU aneh. Diantara buruknya penerbitan izin tentang lahan ini, ada HGU yang masa berlaku berakhir tahun 2018, tapi sudah diperpanjang 13 tahun sebelumnya yaitu sejak tahun 2005.

Seperti yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dalam suratnya, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 38/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Perpanjangan Waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Pada diktum memutuskan menetapkan pertama, memberikan kepada PT titik-titik (disamarkan, red) perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1 Cengar, Kopah, Koto Rajo selama 25 tahun sejak berakhir 31 Desember 2018 atas tanah seluas 11.260 hektar sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanah 2 Mei 1988 Nomor 49441988 terletak di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan seterusnya.

Pada halaman terakhir keputusan tersebut diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2005. Kepala Badan Pertanahan Nasional, ditandatangani, cap, nama, NIP.

“Inilah salah satu contoh buruknya penanganan konflik lahan, penguasaan lahan, dengan cara-cara yang tidak benar di republik ini. HGU berakhir tahun 2018, sudah diperpanjang 13 tahun sebelum HGU berakhir, yaitu pada tahun 2005,” ujar Marwan.

Lebih lanjut dibacakan Marwan Yohanes, beberapa kepala daerah di Provinsi Riau tersandung kasus hukum yang berkaitan dengan pemberian izin merubah status lahan karena pihak perusahaan melakukan tindakan melawan hukum untuk mendapatkan legalitas tanah tersebut.

Ini suatu bukti adanya proses yang tidak benar dalam kepemilikan lahan dalam bentuk hak guna usaha, maupun penerbitan sertifikat.

Konflik ini menuntut ranah kebijakan yang harus segera diselesaikan dan dimediasi, sebagai sebuah pertanggungjawaban wakil rakyat kepada publik. Selama ini pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi belum menjadikan kebijakan sebagai sebuah upaya solutif terjadap masyarakat yang terjebak dalam konflik lahan ini.

Sebagai sebuah catatan, banyak pihak menilai, segala persoalan konflik lahan selalu diserahkan kepada pemerintah pusat, yakni KLHK, sementara Dinas Kehutanan belum mempunyai sistem yang terintegrasi dalam menangani konflik tersebut.

Luas lahan yang berkonflik lanjut Marwan, tercatat selama tiga tahun terakhir 283.277 hektar. Di Kabupaten Bengkalis, yang memiliki konflik lahan paling tinggi, mencapai 83.000 hektar lebih. Di urutan kedua Kabupaten Siak yaitu 70.000 hektar lebih, Pelalawan, 52.000 hektar lebih, Indragiri Hilir, 44.000 hektar lebih dan Kampar 36.000 hektar lebih serta Kabupaten Kuantan Singingi 23.000 hektar lebih.

Data ini lanjut Marwan Yohanes menjadi catatan penting bagi semua pihak bagaimana masyarakat Riau telah terbabit oleh konflik lahan yang menahun dan tidak terselesaikan dalam sebuah sistem.

Kondisi ini menurut mereka perlunya dukungan dari pemerintah daerah, harus ada kemauan politik dari eksekutif, legislatif, polri, untuk mendorong upaya menyelesaikan yang bijak, arif sehingga masyarakat adat kembali mendapatkan lahannya dan para investor, dapat menjalankan investasinya secara aman, nyaman dengan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan dasar hukumnya lanjut Marwan, tata tertib DPRD Riau Nomor 1 tahun 2019 pasal 90 dan pasal 91. Pasal 90 ayat 1 menyebutkan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat peripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah. Ayat 5 menyebutkan, masa kerja panitia khusus paling lama satu tahun untuk tugas bentukan perda atau paling lama enam bulan untuk tugas selain pembentukan perda.

Bahwa berdasarkan aturan hukum diatas, dengan memenuhi persyataran yang disampaikan dalam tata tertib, untuk pengusulan pansus dengan anggota DPRD Provinsi Riau telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan asal fraksi dari Anggota DPRD Riau.

Fraksi Gerindra, enam orang, Fraksi Golkar, tujuh orang, Fraksi PKS, enam orang, Fraksi PKB, enam orang, Fraksi PAN, tujuh orang, Fraksi PDI P, delapan orang, Fraksi Demokrat, lima orang, Fraksi Gabungan PPP Nasdem dan Hanura, empat orang.

“Artinya, seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Riau setuju untuk dibentuknya pansus penyelesaian konflik lahan di Provinsi Riau. Jumlah, 50 orang, nama anggota dan fraksi terlampir,” kata Marwan.

Bahwa dengan dukungan tersebut, sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2019 bahwa telah terpenuhi syarat untuk mengusulkan adanya pembentukan pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau, sebagai bentuk hadirnya negara memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan masyarakat.

Terakhir, rekomendasinya, berdasarkan penyampaian persoalan diatas, dan beberapa data terlampir, disertai dengan dasar hukum yang disebutkan, sebagai sebuah legal finding untuk mengusulkan dibentuknya pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau.

Dengan ini diharapkan pimpinan DPRD mendorong dan menerima aspirasi sejumlah anggota DPRD agar terbentuk pansus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau.

Setelah mendengarkan penyampaian tersebut, Pimpinan Sidang Agung Nugroho melemparkan kepada sejumlah anggota DPRD untuk persetujuan, maka akhirnya disetujui pembentukan pansus.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar
- Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau
- RKS Pekanbaru Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024
- Gelar Rakor dan Konsolidasi, PAC PBB Meranti Incar Sukses di Pemilu 2024
- DPC PPP Kota Dumai Gelar Muscab V Tahun 2021
- 24 Oktober, Zulkifli Hasan Lantik DPW /DPD PAN Riau
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com