Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 27 Nopember 2021 17:14
Terpilih Aklamasi, Mastur Nahkodai APINDO Inhu

Sabtu, 27 Nopember 2021 15:38
Gelar Rakerwil 2021, AMSI Riau Bahas Program Kerja 2022

Sabtu, 27 Nopember 2021 15:34
Gubernur Riau Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Riau

Sabtu, 27 Nopember 2021 14:48
Monitor dan Evaluasi, Pembimbing Residensi Mahasiswa STIKes HTP Datangi Dinkes Bengkalis

Sabtu, 27 Nopember 2021 13:10
Diwarnai Kue Ultah dan Tembang Armada,
Festival Lagu Daerah Piala Camat Mandau 2021 Resmi Dibuka


Sabtu, 27 Nopember 2021 12:03
TAPD Pekanbaru Gelar Rapat Pembahasan APBD Tahun 2022 dengan Banggar DPRD

Sabtu, 27 Nopember 2021 10:17
Tanam Perdana Sawit Rakyat, Erick Thohir Apresiasi PTPN V Sediakan Bibit Unggul ke Petani

Sabtu, 27 Nopember 2021 10:13
Proyek Terus Digesa, Inilah Masalah Pengerjaan IPAL Pekanbaru

Sabtu, 27 Nopember 2021 09:10
Pramuka Enam Kali Berturut-turut, MTs Riyadhatul Jannah Sialang Panjang Kembali Juara Umum Perkemahan Pramuka

Sabtu, 27 Nopember 2021 08:12
Buka Kenduri Riau, Erick Tohir Siap Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 27 Oktober 2021 10:03
Direkom BK Diberhentikan, Status Hamdani Ketua DPRD Pekanbaru Diakhiri

Posisi Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru direkom BK diakhiri. Tiga wakilnya segera menunjuk pelakaana harian alias Plh ketua.

Riauterkini-PEKANNARU- Pasca pembacaan rekomendasi Badan Kehormatan (BK) pasa pariourna tertutup yang berlangsung, Senin (25/10/2021) malam .sampai Selasa (26/10/2021) dini hari, posisi Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru dianggap berakhir. diniSelanjutnya, pimpinan DPRD Pekanbaru yang terdiri dari tiga wakil, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan Nofrizal akan menunjuk pelaksana harian (Plh) Ketua DPRD Pekanbaru, melalui rapat pimpinan.

"Hasil paripurna kemarin diserahkan ke pimpinan. Dan pimpinan akan bermusyawarah, siapa yang ditunjuk jadi Plh. Namun siapa Plh, belum ada keputusan,” kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE, Selasa (26/10/2021).

Menurut Tengju Azwendi, Secara administrasi, Hamdani tidak lagi Ketua DPRD Pekanbaru. Karena, sudah ada hasil keputusan BK DPRD Pekanbaru, dalam hal rekomendasi pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengikat dan inkrah. "Untuk urusan surat-menyurat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, Pak Hamdani tak bisa lagi,” tegasnya.

Sambil menunggu hasil rapat pimpinan untuk penunjukan Plh Ketua DPRD Pekanbaru, hasil rekomendasi BK DPRD akan di­kirim ke Pemko Pekanbaru dan Gubernur Riau. Karena SK Ketua DPRD Pekanbaru ditandatangani Gubernur Riau dan dicabut oleh Gubernur Riau. Setelah itu, DPC PKS Pekanbaru, mengusulkan calon pengganti kepada pimpinan DPRD Pekanbaru. Kemudian, pimpinan menyurati Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Riau, untuk mengeluarkan SK Ketua DPRD Pekanbaru, yang baru.

"Seperti itulah prosesnya dan kita akan jalani sampai.ada ketua baru definitif,” demikian penjelasannya.

BK Sebut Hamdani Aku Semua Aduan

Sementara itu, Ketua BK DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan yang membacakan keputusan BK tersebut. Saat dikonfirmasi Selasa (26/10/2021) sore, menyebutkan ada lebih kurang 51 halaman. Dasar keputusan ada 22 alat bukti, pelapor 13 orang dan saksi-saksi 13 orang, ada saksi ahli 2 orang, ahli tata negara dan ahli administrasi negara. Dan semua yang dituduhkan tidak dibantah oleh terlapor.

"BK hanya merekomendasikan pemberhentian sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dan salinan dokumen sudah langsung diserahkan ke pimpinan parpol, pimpinan DPRD, Pemko Pekanbaru, Sekretariat, AKD DPRD, termasuk diberikan juga kepada pengadu dan teradu,” kata Ruslan.

Dasar lain disebutkan sebelum disimpulkan keputusan itu, disampaikan Ruslan adalah, UU MD3, PP 12/ 2018, Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah tatib, kode etik tata beracara.

Dibeberkan Ruslan, pengaduan dari 13 anggota DPRD itu ialah, di antaranya pembohongan publik, dengan pura-pura meneken pengesahan APBD 2021, lalu melaporkan ke Gubri bahwa APBD tidak sah melibatkan dua unsur pimpinan dan 13 anggota dewan.

Kemudian, membatalkan RPJMD, menganulir rapat yang sudah dijadwalkan dan disepakati bersama, tidak mampu berkomunikasi dengan lintas fraksi, sehingga terjadi dua kali mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Hamdani.

"Semua aduan diakui dan tidak ada yang dibantah. Jadi setelah ini prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Warga Kelurahan Sungai Jering dan Simpang Tiga Minta Perjuangkan Seminisasi ke Legislator MM
- Banggar DPRD Riau dan TAPD Finalisasi Rancangan KUA-PPAS TA 2022
- Ketua DPRD Dukung Pengurus Baru KONI Kuansing Majukan Olahraga
- Ketua DPRD Kuansing Apresiasi Penabalan Gelar Adat untuk Kapolda Riau
- DPRD Riau Setujui Perda Penambahan Penyertaan Modal BRK dan PT Jamkrida
- Khairul Umam Tutup MHQ dan Lomba Baca Surah Yasin DPD PKS Bengkalis
- Berita dan Video,
Catatan Banggar DPRD Riau Terhadap KUA-PPAS APBD TA 2022

- DPRD Riau Dorong BRK Tingkatkan Deviden
- Jalan Provinsi Masih Banyak Berlobang, DPRD Riau Minta Segera Diatasi
- Bupati M Adil Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2022 pada DPRD Meranti
- 34 Pengaduan Masyarakat Masuk ke DPRD Riau Terkait Konflik Lahan dengan Perusahaan
- Komisi II DPRD Riau Rekomendasikan Hibah Dukung Pengembangan Destinasi Wisata
- Progres Baru 42 Persen, Komisi IV DPRD Riau Minta Dinas PUPR-PKPP Optimalkan Kinerja
- Hasil Kunjungan BK ke Rohul Temukan Fakta Berbeda Atas Laporan Terhadap SA
- DPRD Riau Pertanyakan Realisasi Perolehan Retribusi
- Reses dengan Surat Tugas dari Ginda, Pertanda PKS Terima Hamdani Diberhentikan?
- Komisi III DPRD Riau Kunjungi BRK Batam
- Komisi II DPRD Riau Sambangi Dinas Parekraf DKI Jakarta
- DPRD Riau Terima Kunjungan BK dan Bapemperda DPRD Kuansing
- Dianggap Bikin Gaduh, Mantan Ketua Sapma PP Unilak Minta Gerindra Evaluasi Ginda Burnama


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com