Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 27 Nopember 2021 17:14
Terpilih Aklamasi, Mastur Nahkodai APINDO Inhu

Sabtu, 27 Nopember 2021 15:38
Gelar Rakerwil 2021, AMSI Riau Bahas Program Kerja 2022

Sabtu, 27 Nopember 2021 15:34
Gubernur Riau Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Riau

Sabtu, 27 Nopember 2021 14:48
Monitor dan Evaluasi, Pembimbing Residensi Mahasiswa STIKes HTP Datangi Dinkes Bengkalis

Sabtu, 27 Nopember 2021 13:10
Diwarnai Kue Ultah dan Tembang Armada,
Festival Lagu Daerah Piala Camat Mandau 2021 Resmi Dibuka


Sabtu, 27 Nopember 2021 12:03
TAPD Pekanbaru Gelar Rapat Pembahasan APBD Tahun 2022 dengan Banggar DPRD

Sabtu, 27 Nopember 2021 10:17
Tanam Perdana Sawit Rakyat, Erick Thohir Apresiasi PTPN V Sediakan Bibit Unggul ke Petani

Sabtu, 27 Nopember 2021 10:13
Proyek Terus Digesa, Inilah Masalah Pengerjaan IPAL Pekanbaru

Sabtu, 27 Nopember 2021 09:10
Pramuka Enam Kali Berturut-turut, MTs Riyadhatul Jannah Sialang Panjang Kembali Juara Umum Perkemahan Pramuka

Sabtu, 27 Nopember 2021 08:12
Buka Kenduri Riau, Erick Tohir Siap Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 27 Oktober 2021 16:06
BK Rekomendasikan Pemecatan Hamdani, PKS: Ini Bertentangan dengan Aturan Hukum

Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru tanggapi rekomendasi BK yang meminta Kedua dewan Hamdani dipecat. Rekomendasi tersebut dinilai bertentangan dengan hukum.

Riauterkini - PEKANBARU - Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru merekomendasikan pemecatan terhadap Hamdani selaku Ketua DPRD Pekanbaru. Putusan tersebut mendapat sorotan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai putusan itu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

"Isu yang terjadi hari ini kita katakan keputusan ini sangat bertentangan dengan aturan hukum. Banyak pelanggaran  terkait keputusan BK," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.

Menurut Sabarudi, BK seharusnya tidak memproses permasalahan itu. sebab pokok perkara yang diajukan itu telah kadaluarsa.

Jelasnya, terkait tata cara pengajuan dan tentang tata beracara. Pengaduan yang diadukan punya waktu 7 hari setelah kejadian. Sedangkan perkara yang diajukan justru sudah melebihi batas waktu tersebut.

"Pengaduan ini aendiri tidak pernah didapat oleh Hamdani sebagai Ketua DPRD. Ini banyak yang janggal dan dipaksakan," jelasnya.

Malah, Sabarudi menuding BK telah melakukan persidangan tanpa adanya rapat dengan fraksi PKS sebagai partai pengusung Hamdani. "Seharusnya BK rapat terlebih dahulu dengan fraksi PKS apakah ini bisa dilanjutkan ke pengadilan. Karena fraksi adalah partai pemenang," tuturnya.

Kendati ada putusan itu, Sabarudi menegaskan bahwa PKS memastikan Hamdani masih berstatus Ketua DPRD Pekanbaru yang sah. Karena, Hamdani ditunjuk secara resmi oleh Fraksi PKS sebagai partai pemenang.*(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Warga Kelurahan Sungai Jering dan Simpang Tiga Minta Perjuangkan Seminisasi ke Legislator MM
- Banggar DPRD Riau dan TAPD Finalisasi Rancangan KUA-PPAS TA 2022
- Ketua DPRD Dukung Pengurus Baru KONI Kuansing Majukan Olahraga
- Ketua DPRD Kuansing Apresiasi Penabalan Gelar Adat untuk Kapolda Riau
- DPRD Riau Setujui Perda Penambahan Penyertaan Modal BRK dan PT Jamkrida
- Khairul Umam Tutup MHQ dan Lomba Baca Surah Yasin DPD PKS Bengkalis
- Berita dan Video,
Catatan Banggar DPRD Riau Terhadap KUA-PPAS APBD TA 2022

- DPRD Riau Dorong BRK Tingkatkan Deviden
- Jalan Provinsi Masih Banyak Berlobang, DPRD Riau Minta Segera Diatasi
- Bupati M Adil Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2022 pada DPRD Meranti
- 34 Pengaduan Masyarakat Masuk ke DPRD Riau Terkait Konflik Lahan dengan Perusahaan
- Komisi II DPRD Riau Rekomendasikan Hibah Dukung Pengembangan Destinasi Wisata
- Progres Baru 42 Persen, Komisi IV DPRD Riau Minta Dinas PUPR-PKPP Optimalkan Kinerja
- Hasil Kunjungan BK ke Rohul Temukan Fakta Berbeda Atas Laporan Terhadap SA
- DPRD Riau Pertanyakan Realisasi Perolehan Retribusi
- Reses dengan Surat Tugas dari Ginda, Pertanda PKS Terima Hamdani Diberhentikan?
- Komisi III DPRD Riau Kunjungi BRK Batam
- Komisi II DPRD Riau Sambangi Dinas Parekraf DKI Jakarta
- DPRD Riau Terima Kunjungan BK dan Bapemperda DPRD Kuansing
- Dianggap Bikin Gaduh, Mantan Ketua Sapma PP Unilak Minta Gerindra Evaluasi Ginda Burnama


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com