Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Mei 2021 19:56
Bertambah 513, Total Kasus Positif Covid-19 di Riau Capai 51.046

Kamis, 13 Mei 2021 18:53
Bupati Zukri Imam dan Khatib Sholat Id Keluarga di Depan Rumdis

Kamis, 13 Mei 2021 17:50
Warga Bengkalis Meninggal Dunia Positif Covid-19 Kembali Bertambah

Kamis, 13 Mei 2021 17:00
Beredar Surat Kadin Bengkalis Minta Minuman Kaleng Idul Fitri

Kamis, 13 Mei 2021 16:25
849 Warga Binaan Rutan Pekanbaru Dapatkan Remisi Khusus Idul Fitri

Kamis, 13 Mei 2021 16:05
Pelaksanaan Sholat Ied di Pangkalan Kuras Dapat Pengamanan Kepolisian

Kamis, 13 Mei 2021 15:34
Libatkan Tokoh Agama, Polsek Bunut Apresiasi Pelaksanaan Sholat Ied Sesuai Prokes

Kamis, 13 Mei 2021 14:50
Polsek Pangkalan Lesung Pantau Pelaksanaan Sholat Idul Fitri

Kamis, 13 Mei 2021 14:44
Kapolsek Ukui Imbau Jemaah Soal Prokes

Kamis, 13 Mei 2021 14:39
Kapolsek Bandar Sei Kijang Pantau Masyarakat di Pos Penyekatan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Juni 2008 15:28
DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagan Siapiapi

Meskipun Depdagri sempat menolak, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi.

Riauterkini-JAKARTA-Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No.53 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota sementara Bagan Siapisiapi menjadi ibukota definitif Kabupaten Rokan Hilir. Rapat Paripurna juga mengesahkan 12 RUU kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.

"Dengan demikian setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah, maka saya menanyakan kepada 396 Anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 dan 12 RUU kabupaten/kota dapat disetujui menjadi UU," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, selama pembahasan 13 RUU tersebut memang terjadi silang pendapat. Kendati begitu, kata Mendagri, pembahasan telah melalui mekanisme dan prosedur seperti administrasi, teknis kewilayahan dan kajian DPOD, serta dilakukan pembahasan mendalam di DPR.

"Wajar ada silang pendapat, tapi pembahasan ke-13 RUU tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan," kata Mendagri.

Dengan ditambahnya ke-12 daerah otonom baru itu, maka terdapat 33 provinsi, 376 kabupaten dan 95 kota. Namun Mendagri mengingatkan, mulai 2008 pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru. "Jika dalam evaluasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri maka akan kembali digabung dengan daerah induk. Pemerintah telah menerbitkan PP 78/2007 dan PP 6/2008 untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru," katanya.

Sementara 10 fraksi di DPR, yakni F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-PDS, F-PBR dan F-BPD memberikan persetujuan terhadap ke-12 RUU kabupaten/kota dan RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 menjadi UU. Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPR menuntut pemerintah segera membuat grand desain pembentukan daerah otonom baru.

"Pemekaran wilayah untuk mempermudah akses atau rentang kendali masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga masalah kemiskinan misalnya dapat segera diatasi. Tapi kedepan tetap harus disertai proyeksi dari pemerintah mengenai grand desain pemekaran," kata Andi Juliana Paris, Juri Bicara F-PAN.

Adapun ke-12 RUU kabupaten/kota yang disahkan menjadi UU , selain Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Utara (Sumut) adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Lombok Utara (NTB), Bolaang Mongondow Timur dan Selatan (Sulut), Malaku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepri), serta Kota Sungai Penuh (Jambi). (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua DPRD Inhil Sambangi Kantor PWI
- Ketua DPRD Pekanbaru dan Emak-emak Berbagi Takjil Ramadhan
- Bupati Wardan Ikuti Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2021 DPRD Inhil
- Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu
- Antisipasi Kekosongan, DPRD Inhu Minta Pj Bupati Segera Tunjuk Pj Kades
- DPRD Pekanbaru Tak Ingin Peringatan May Day 2021 Hanya Seremoni
- Raih 26,54 Persen Suara, Rezita Meylani Yopi Ditetapkan Bupati Terpilih Inhu
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Rekomendasi Pansus LKPj Kepala Daerah 2020
- DPRD Rohul tidak Bisa Melaksanakan Paripurna Sementara Waktu karena ini
- Dewan Minta Pemko Lakukan Pengawasan Terhadap Pedagang Bazar Ramadhan
- ‎Hartop Gugat Kecurangan di Pilkada Rohul 2020 dan Minta MK Didiskualifikasi Dua Paslon
- Ketua DPRD Pekanbaru Kembali Minta Pemko Fokus Selesaikan Banjir
- Penyegaran, Partai Golkar Ganti Ketua Fraksi di DPRD Inhu
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Laporan Pansus LKPj Kepala Daerah 2020
- Songsong Pemilu 2024, PKS Bengkalis Taja Rakerda di Duri
- Terima SK DPP, Syaiful Ardi Nahkodai DPD PAN Bengkalis
- Syaiful Ardi Nahkodai DPD PAN Bengkalis
- Hasil Rekapitulasi PSU Pilkada Rohul 2020, Sukiman-Indra Gunawan Meraih Suara Terbanyak
- NasDem Milenial Salurkan Bantuan Al-Quran dan Sajadah
- Dewan Pekanbaru Minta Kemenag Panggil Penceramah "Covid-19 Rekayasa dan Hoax"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com