Home > Raga >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Januari 2021 21:29
4 Sembuh, Pasien Covid-19 di Kuansing Bertambah 8 Orang

Jum’at, 15 Januari 2021 21:02
Tunaikan Kewajiban Demokrasi, Ketua KPU Bengkalis Ikut Nyoblos Anggota BPD

Jum’at, 15 Januari 2021 19:39
Gerebek Warung di PT SJI, Lima Pria Digelandang ke Polsek Kunto Darussalam

Jum’at, 15 Januari 2021 18:13
Tahun Anggaran Berakhir, Proyek Jalur Dua Airmolek Inhu Tetap Dikerjakan

Jum’at, 15 Januari 2021 18:03
Polda Riau Periksa 13 Saksi Terkait Sampah di Pekanbaru

Jum’at, 15 Januari 2021 17:44
Bertambah 170, Total Kasus Covid-19 di Riau Tembus 27 Ribu Lebih

Jum’at, 15 Januari 2021 17:17
H Permata Tewas Ditembak Petugas, Kepala BC Tebilahan Mengaku Belum Mengetahui

Jum’at, 15 Januari 2021 17:16
Mulai Hari Ini APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Digunakan

Jum’at, 15 Januari 2021 17:03
Polisi Bekuk Jambret Anak Pejabat Tinggi Polda Riau

Jum’at, 15 Januari 2021 11:01
Iwan Patah Sebut Banjir Menahun di Pekanbaru Akibat tak Punya Master Plan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 28 Oktober 2020 17:23
Cara Jitu Bapenda Bengkalis Menagih Pajak

Bapenda terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Khususnya sektor penerimaan pajak, sejumlah cara jitu dipersiapkan.

Riauterkini-BENGKALIS- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkalis melakukan berbagai Gebrakan dalam penagihan pajak di Bengkalis guna mencapai target pendapatan daerah (PAD) dari sektor pajak tahunan yang telah ditetapkan.

Kepala Bapenda Bengkalis Supardi, S.Sos, M.H melalui Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Syahruddin, S.H, M.M mengatakan, untuk Bengkalis ada sebanyak dua belas jenis pajak yang menjadi potensi PAD di Bengkalis. Diantaranya penerimaan cukup tinggi pada pajak penerangan jalan (PPJ) non PLN yakni penerangan jalan yang dilakukan perusahaan perusahaan.

"Realiasinya PAD dari PPJ Non  PLN ini sampai Oktober ini sudah hampir mencapai angka Rp6,5 miliar," kata Syahruddin. 

Selain pendapatan tersebut ada juga jenis pajak yang tunggakan terhutang cukup tinggi yakni dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tunggakan PBB ini mencapai Rp3-4 miliar setiap tahunnya.

Ini terjadi karena surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang sudah dicetak Bapenda Bengkalis dan disampaikan kepada masyarakat terkadang tidak sampai secara optimal kepada masyakarat wajib pajak tersebut.

"Kedepan akan kita perbaiki, untuk pengantarannya SPPT nantinya akan kita melibatkan pemerintahan Desa sehingga sampai kepada wajib pajak tagihan yang harus mereka bayarkan," ujarnya.

Bapenda melakukan berbagai upaya dan gebrakan untuk mengatasi tunggakan pajak para wajib pajak di Bengkalis. Diantaranya melakukan penyuratan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak terhutangnya.

"Kita juga melakukan pemanggilan wajib pajak dalam rangka klarifikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) mereka. Dengan tujuan kita ingin mereka menghitung sendiri pajak yang mereka bayarkan," terangnya.

Upaya lain Bapenda juga melaksanakan pemberian stimulus kepada wajib pajak/masyarakat untuk meringankan beban wajib pajak/masyarakat, dengan mengeluarkan penghapusan sanksi administratif/denda PBB-P2 yang berlaku mulai pada 2 Mei sampai dengan 30 September 2020 mendatang, namun diperpanjang dari Oktober sampai 23 Desember mendatang.

Kepada semua wajib pajak dan secara otomatis tidak perlu melakukan pengajuan permohonan, untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perbup tentang penghapusan sanksi administratif PBB-P2 tersebut.

Penghapusan sanksi administratif yang diberikan berupa penghapusan denda ini diberikan kepada yang terutang sebesar 100%, namun tidak menghilangkan kewajiban pajak terutang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak PBB-P2 dari tahun 1994 sampai dengan sekarang.

"Bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sehubungan dengan wabah covid-19, serta mengoptimalkan penerimaan PBB P2 perlu memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut," ungkap ASN yang akrab disapa Am ini lagi.

Oleh karena itu, Am juga berharap, agar masyarakat memanfaatkan secara maksimal adanya kebijakan penghapusan sanksi ini dan sebagai upaya juga untuk mendorong peningkatan PAD dari sektor PBB-P2, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

"Kepada masyarakat ayo lunasi tunggakan PBB-P2 dan nikmati penghapusan dendanya 100 persen," imbaunya.

Dalam penagihannya Bapenda juga melakukan upaya jemput bola dengan membuka pelayanan disetiap desa dan kelurahan. Sejauh ini pelayanan ditingkat desa dan kelurahaan sudah dilaksanakan di kecamatan Bathin Solapan, Pinggir,  Bantan,  Bukit Batu dan Siak Kecil serta Rupat.

"Kedepan akan kita laksanakan juga di kecamatan Bandar Laksamana karena ada permintaan dari pihak kecamatan di sana," tambahnya.

Selain upaya penagihan melalui surat, Bapenda juga melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tingkat kepatuhannya kurang dalam pembayaran pajak. Kegiatan ini dilakukan dibeberapa kecamatan baik di kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan maupun Bengkalis sendiri.

"Dari upaya ini sangat efektif mengugah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terhutang mereka,"tambahnya.

Menurut Syahruddin, hingga bulan November nanti ini Bapenda diprediksi sudah berhasil merealisasikan target PAD sebesar 83 persen. Sementara target PAD Pajak Bengkalis tahun ini Rp60.500.000.000.

"Pencapaian kita sudah hampir sebesar Rp50 miliar," katanya.

Sebenarnya target pendapatan pajak tahun 2020 Bengkalis pada APBD murni 2020 lalu sebesar Rp130 miliar rupiah. Namun karena kondisi pandemi yang melanda sejak awal tahun dilakukan penurunan target sebesar lima puluh persen. 

"Meskipun penurunan target namun jumlah pembayaran cukup meningkat tahun sebelumnya.  Sehingga belum berakhirnya tahun 2020 ini kita sudah realisasikan sekitar delapan puluh persen," tandasnya.

Sebelumnya, program penghapusan sanksi administratif atau denda oleh Bapenda terhadap PBB-P2 ini memperoleh respon positif Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua Komisi III, H. Ardi, S.E.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, agar Bapenda gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk menggandeng media.

Dengan adanya program ini H. Adri juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan program penghapusan tersebut secara maksimal.

"Tentu kami merespon sangat positif program penghapusan denda PBB-P2 di saat wabah Covid-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Kebijakan ini untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak," ungkapnya.

Menurut H. Ardi, dan disisi lain masyarakat juga harus taat pada aturan dan tertib administrasi serta melaksanakan kewajiban dan apa yang harus dipenuhi agar program ini bisa berjalan dengan baik.

"Bapenda diharapkan melakukan sosialisasi, sehingga program ini bisa diketahui oleh masyarakat secara maksimal. Kami juga akan turut membantu menyosialisasikannya dan media juga kami harapkan turut membantu dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah agar informasi program bisa diketahui oleh masyarakat," harap H. Adri beberapa waktu lalu.***(dik/advertorial)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Berita lainnya..........
- IFA Gelar Turnamen Futsal Usia Dini Indovizka Cup II Tahun 2020
- KONI Kuansing, Gandeng Awak Media Menghadapi Porprov Riau 2022
- Ardiansyah Julor Ketuai eSport Inhil
- Askab PSSI Bengkalis Kirim Sembilan Calon Wasit Lisensi C-III ke Padang
- Hanya Dianggarkan Rp4 M, KONI Bengkalis Batalkan Even Besar untuk Atlet
- Klinik Atlet KONI Bengkalis Resmi Beroperasi
- Polisi Tangkap Bandar Narkoba Tekulai Bugis, Inhil


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com