VISI : BERTEKAT MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN DAN KEHIDUPAN AGAMIS YANG HARMONIS DAN BERBUDAYA


2/04/2021 15:17
18 Pejabat Fungsional Pemkab Rohul Dilantik, Sekda Minta Program Pembangunan Dikawal

26/03/2021 20:09
Bupati Sukiman Minta TPBD Melacak Titik Koordinat Batas Rohul-Kampar

25/03/2021 16:34
BUMDesa dan BUEK di Rohul Diajak Manfaatkan TI untuk Wujudkan Desa Mandiri

24/03/2021 23:54
Kabupaten Rohul Masuk Nominasi Penghargaan APE Kementrian PPPA RI

20/03/2021 13:04
Bupati Sukiman Ikut Perjuangkan Kepastian Batas Rohul-Kampar di Kemendagri

16/03/2021 21:35
Sekda Rohul: Pemkab Akan Libatkan Elemen dan Stakeholder Mencegah Karhutla

11/03/2021 16:47
Pemkab Rohul Segera Bayar Kegiatan Tunda Bayar 2020 Sekira Rp 66 Miliar, OPD Geser Anggaran

10/03/2021 15:23
Forum Perangkat Daerah Rohul 2021 Resmi Dibuka, Sekda Pesankan ini ke Pimpinan OPD

9/03/2021 22:18
Bapenda Rohul dan BRK Launching Pembayaran Pajak Daerah Secara Online

5/03/2021 09:57
Sekda Rohul: Rakor Bersama KPK Sinergikan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

4/03/2021 22:10
Sekda Rohul Sebut Vaksinasi Bisa Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

2/03/2021 18:17
TMMD ke-110 TA 2021 Resmi Dibuka, Sekda Rohul Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi

24/02/2021 23:51
Serahkan DPA 2021, Sekda Rohul Pesankan ini ke Seluruh OPD dan Kecamatan

23/02/2021 14:01
Pemkab Dukung Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK WBBM 2021 Polres Rohul

18/02/2021 20:21
Inspektorat Riau Mulai Audit Kinerja Bupati Rohul Satu Periode

 
 
Rabu, 10 Pebruari 2021 15:14
Bahas RKPD 2022, Pemkab Rohul Prioritaskan Kesejahteraan dan Turunkan Angka Kemiskinan

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), Riau, tetap memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.

Demikian hasil Forum Konsultasi Publik 2021, Dalam Rangka Penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, Pasirpengaraian, Rabu 10 Februari 2021.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu ini dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu Novli Wanda Ade Putra ST, Kepala Bappeda Rokan Hulu M. Zaki, Asisten II Bidang Ekbang Rokan Hulu Ruslan, seluruh pimpinan OPD dan Satker, Forum Anak Rokan Hulu, dan lainnya.

Pada sambutannya, Sekda Rokan Hulu, Abdul Haris, mengatakan untuk RKPD 2022, Pemda mengevaluasi kembali RPJMD‎ 2005-2021. Apa yang belum dicapai sebelumnya, atau masih menjadi tunggakan pemerintah daerah akan lebih diprioritaskan pada 2022.

Prioritas utama Pemkab Rokan Hulu pada 2022, jelas Abdul Haris, yaitu mendorong dan menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.

"Walau dua tahun terakhir kita bisa menurunkan angka kemiskinan, namun kita berharap ke depan nanti lebih bisa diturunkan lagi, dan target kita tentunya bisa turun di bawah angka sepuluh persen," jelas Abdul Haris.

Untuk kesejahteran masyarakat, tambah Abdul Haris lagi, Pemkab Rokan Hulu punya beberapa program unggulan, seperti terutama pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Paling utama lagi, adanya potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu bisa lebih dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sambung Abdul Haris, Pemkab Rokan Hulu akan melibatkan seluruh perusahaan yang ada, yaitu untuk optimalkan tenaga kerja sesuai peraturan daerah (Perda) yang sudah ada.

"Sehingga ke depan bagaimana masyarakat Rokan Hulu bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan porsinya, dan sesuai dengan peraturan daerah tersebut," kata pria yang pernah menjabat beberapa penting di lingkungan Pemkab Rokan Hulu ini.

Selain itu, tambahnya lagi, Pemkab juga terus melakukan upaya dalam peningkatan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) untuk membangun Kabupaten Rokan Hulu lebih maju lagi ke depannya.

"Informasinya, kita sudah mendapatkan beberapa pembangunan yang berasal dari TJSP tersebut, seperti pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana di masyarakat," ungkapnya.

Pemkab juga terus berupaya bagaimana ke depan TJSP bisa membantu dan mendorong pembangunan yang ada di masyarakat yang sebagian belum bisa dibiayai, atau dianggarkan melalui anggaran pemerintah daerah.

"Sehingga pembangunan daerah perlu didorong melalui TSJP ini," ujarnya.

Terkait IKM atau UMKM, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Abdul Haris berharap ke depan IKM atau UMKM di Rokan Hulu bisa bersaing serta melakukan peningkatan daya saing dengan produk-produk yang berasal dari daerah lain, sehingga pemasaran produk bisa merambah ke daerah yang ada di luar Rokan Hulu, selain bisa memenuhi kebutuhan lokal.

Abdul Haris tidak menampik soal kendala pemasaran dihadapi IKM atau UMKM Rokan Hulu. Dan berdasarkan kajian, salah satu kendala pemasaran dihadapi, yaitu masalah kualitas produk untuk menembus pasar, mengingat persaingan semakin ketat saat ini.

"Sehingga IKM atau UMKM kita harus meningkatkan kualitas, makanya harus fokus dari program unggulan pemerintah daerah ke depan bagaimana meningkatkan kualitas dari apa yang dihasilkan UMKM atau IKM tersebut," harapnya.

Selain itu, Abdul Haris juga mengajak masyarakat petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program peremajaan kelapa sawit pekebun (PKSP) atau sebelumnya disebut Program Sawit Rakyat (PSR).

Ditjenbun, diakui Sekda, memberi jatah untuk Kabupaten Rokan Hulu 2.000 hektare, namun target program PKSP 2020 belum tercapai. Diakuinya, tidak sedikit lahan kebun sawit petani masih kawasan hutan produksi terbatas (HPT), bahkan masuk kawasan hutan lindung.

Dengan dibentuknya tim percepatan PKSP Rokan Hulu yang diketuai dirinya selaku Sekda Rokan Hulu, Abdul Haris berharap program Ditjenbun ini dimanfaatkan petani sawit yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi.

Peremajaan kebun dibantu ini, kata Sekda, dibantu sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui bantuan hibah sebesar Rp.30 juta per hektare, dengan tujuan bagaimana hasil kebun kelapa sawit masyarakat sama dengan hasil kebun yang diproduksi perusahaan-perusahaan besar.***(Adv/ Pemkab Rokan Hulu)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012