Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 6 Mei 2021 11:09
Termasuk Pekanbaru, Bank Sampoerna Bagikan Paket Berbuka di 17 Kota

Kamis, 6 Mei 2021 11:05
Tebar Ratusan Paket Lebaran, PT MASS Peduli Dhuafa di Pinggir

Kamis, 6 Mei 2021 11:05
Tebar Ratusan Paket Lebaran, PT MASS Peduli Dhuafa di Pinggir

Kamis, 6 Mei 2021 08:51
Sambut Inpres Jamsostek, Menko Perekonomian Dorong Perlindungan Penerima KUR Kecil

Kamis, 6 Mei 2021 08:47
Ekonomi Masyarakat Kuansing Terimbas Macetnya Proyek Pemkab

Rabu, 5 Mei 2021 22:23
Tekan Angka Laka dengan Tertib Berlalu Lintas

Rabu, 5 Mei 2021 20:04
Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi

Rabu, 5 Mei 2021 20:03
ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00

Rabu, 5 Mei 2021 20:01
Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu

Rabu, 5 Mei 2021 19:32
Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 3 Januari 2018 20:20
Walhi Tuding Hakim Sorta Ria Neva Langgar Kode Etik, MA Nyatakan Tidak Terbukti

Badan Pengawasan MA RI akhirnya menyatakan tudingan Walhi atas Hakim Sorta Ria Neva lakukan pelanggaran etika tidak terbukti. Sebelumnya, organisasi lingkungan ini juga meminta hakim bersangkutan juga diganti.

MA Nyatakan Hakim Sorta Ria Neva Pada Sidang Prapid Walhi Tidak Terbukti Riauterkini-PEKANBARU Tudingan pihak Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, yang menuding hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Sorta Ria Neva. Melakukan pelanggaran kode etik hakim yang meliputi tidak berprilaku adil, tidak berprilaku arif dan bijaksana, tidak berprilaku rendah hati dan melakukan penyimpangan fundamental terkait fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara. Dinyatakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) RI tidak terbukti.

Hal itu tertuang dalam Surat Keterangan no 548/BP/KP.02.1/12/2017 yang diterima pihak PN Pekanbaru pada Rabu (3/1/18) siang.

Pada laporan organisasi Walhi. Penanganan perkara oleh hakim Sorta Ria Neva pada perkara Praperadilan Nomor: 17/Pid.Pra/2016/PN.Pbr, antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau, pada November 2016 lalu, terkait penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan pelaku Karhutla yang dinilai Walhi melakukan pelanggaran kode etik.

Atas laporan tersebut, Badan Pengawasan MA RI, melakukan pemeriksaan pemeriksaan baik terhadap pelapor maupun pelapor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA RI yang dikepalai Groho Setiadji, menyatakan pelanggaran kode etik oleh hakim Sorta Ria Neva tidak terbukti.

Kepada riauterkini.com, hakim Sorta Ria Neva mengatakan jika prilaku dirinya dalam memberikan pertimbangan pertimbangan pada persidangan sudah semaksimalnya. Namun, jika ada pihak pihak lain (pelapor) menilai pertimbangan tersebut tidaklah berprilaku adil. Maka itu pihak pihak tersebut menanggapi hasil putusan.

" Hakim yang ditunjuk dalam menangani perkara lingkungan hidup. Merupakan hakim yang telah memiliki sertifikasi Lingkungan Hidup," kata Sorta.

Sebelumnya, Yayasan Walhi, melalui Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring dan Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau meminta kepada Ketua PN Pekanbaru untuk mengganti Sorta Ria Neva sebagai hakim yang menangani perkara praperadilan antara Walhi (Pemohon) melawan Polda Riau selaku Termohon atas penerbitan SP3 terhadap perusahaan pelaku Karhutla. Karena Walhi menilai, hakim Sorta tidak berprilaku adil, tidak berprilaku arif dan bijaksana, tidak berprilaku rendah hati dan melakukan penyimpangan fundamental terkait fakta hukum.*(har)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Termasuk Pekanbaru, Bank Sampoerna Bagikan Paket Berbuka di 17 Kota
- Tebar Ratusan Paket Lebaran, PT MASS Peduli Dhuafa di Pinggir
- Tebar Ratusan Paket Lebaran, PT MASS Peduli Dhuafa di Pinggir
- Sambut Inpres Jamsostek, Menko Perekonomian Dorong Perlindungan Penerima KUR Kecil
- Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi
- ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00
- Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah
- DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes
- Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes
- Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik
- Tahun Kedua tak Bisa Mudik, Gubri Sebut Upaya Memutus Penyebaran Covid-19
- Soal Pengosongan Fasilitas Rumah Eks Karyawan, PT Padasa Klarifikasi Kabar Sepihak
- Begini Upaya Polsek Ukui Menghambat Penyebaran Covid-19 di Wilayah Hukumnya
- Program Ketahanan Pangan Polsek Langgam Terus Dipantau
- Polsek Bandar Sei Kijang Perketat Pengawasan
- Libatkan Tim Yustisi, Polsek Pangkalan Kuras Perketat Pengawasan Prokes
- Plh Bupati dan Kapolres Rohul Pimpin Operasi Yustisi di Kecamatan Ujung Batu
- Sampai Maret 2021, Ada 12 Turis Asing 'Nyasar' ke Riau.
- Masa Jabatan Kades Berakhir Mei, Puluhan Desa di Inhu Terancam 'Tanpa Kepala'
- Operasi Ketupat 2021, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com