Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 September 2021 05:32
Rahmad Ilahi Nahkodai BPD HIPMI Riau 2021-2021

Ahad, 26 September 2021 21:40
Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak

Ahad, 26 September 2021 21:36
Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten

Ahad, 26 September 2021 20:25
SEF Kembali Selenggarakan Webinar Riset Komunikasi

Ahad, 26 September 2021 19:56
Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar

Ahad, 26 September 2021 19:09
Kumpulkan 450 Juta dari Balontum, Musda HIPMI Riau Masih Diragukan Legitimasinya

Ahad, 26 September 2021 18:30
Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu


Ahad, 26 September 2021 16:49
Vaksinasi Kompak Relawan Peduli Covid-19 Bengkalis Sasar 1.266 Warga

Ahad, 26 September 2021 15:48
Tekad Syamsurizal Tegakan PPP di Riau Setelah Terjerembab 2019 Lalu

Ahad, 26 September 2021 13:29
Rapimwil Tetap Dibuka, Pelantikan Pengurus DPW PPP Riau Diundur Akhir Oktober Secara Serentak



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Maret 2019 22:04
Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di BPN Kampar

Bersama Kepala Kantor BPN dan Ketua DPRD Kampar, Bupati Catur Sugeng Susanto teken zona integritas. Diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi.

BANGKINANG - Bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar di Bangkinang, Rabu (20/3/2019), Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama Kepala Kantor Pertanahan Kampar Abdul Azis, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan Forkopimda Kampar membacakan dan menandatangani komitmen terhadap Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam arahannya Catur menyampaikan, perang terhadap korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan komitmen bersama. "Semoga dengan pencanangan yang ditandai dengan penandatanagan zona integritas ini makin menciptakan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Catur.

Dia berharap pencanangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Salah satu unsur pendukung adalah adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN," ulas Catur.

Dikatakan, sudah merupakan suatu komitmen kita bersama dalam menciptakan pelayanan yang prima dan profesional, serta menciptakan pemerintahan yang bersih. "Perubahan ini merupakan hal yang sangat positif, semoga kita mendapat ridha dari Allah SWT," terangnya.

Dengan penerapan zona integritas ini Bupati Kampar berharap bisa mempercepat pengurusan sertifikat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kepastian pelayan bagi masyarakat.

"Pemkab Kampar sangat medukung terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPN Kampar, kita juga mengupayakan terhadap peningkatan sarana dan prasaran dalam meunjang kinerja BPN Kampar ini," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kampar Abdul Azis dalam sambutannya menyampaikan, Kantor Pertanahan Kampar telah masuk dalam zona wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Semoga ini akan menajadikan Kantor Pertanahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ini merupakan komitmen kita bersama. Kami berharap menghasilkan aparatur yang handal dan profesional," ucap Abdul Azis.

Ia mengakui tidak mudah mewujudkan zona integritas ini karena adanya berbagai hambatan, terutama aspek sumber daya manusia, infrastruktur sarana dan prasarana. "Oleh sebab itu kami minta dukungan dari Pemkab Kampar, Forkopimda dan masyarakat dalam mewujudkan ini," kata Azis.

Senada dengan Bupati Kampar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar Ali Sabri mengatakan, adanya peningkatan dari pajak BPTHTB di Kampar dimana pada tahun 2018 dari target sebesar Rp. 17,8 miliar realisasinya sebesar Rp.32,5 miliar. Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 28 miliar, realisasi hingga hari ini Rabu (20/3/2019) sebesar Rp 7,5 miliar. "Semoga bagi yang sudah bayar pajak BPHTB agar dapat dipercepat pengeluaran sertifikatnya," ulas Ali.

Ditahun 2019 Pemkab Kampar melalui Bapenda bekerjasama dengan BPN dan dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan pembayaran pajak BPHTB secara online dan berhubung langsung dengan BPN. "Ini diharapkan menghindari terjadinya praktek korupsi dan bupati sangat mendukung hal ini," pungkas Ali Sabri.*(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Kumpulkan 450 Juta dari Balontum, Musda HIPMI Riau Masih Diragukan Legitimasinya
- Tekad Syamsurizal Tegakan PPP di Riau Setelah Terjerembab 2019 Lalu
- Rapimwil Tetap Dibuka, Pelantikan Pengurus DPW PPP Riau Diundur Akhir Oktober Secara Serentak
- Bupati Pelalawan Ungkapkan Kesedihan di Milad ke 1 Rumah Relawan Dhuafa
- Tol Pekanbaru-Dumai Dibangun tak Semata Bisnis
- Satu Tahun Beroperasi, Ada 86 Kasus Kecelakaan, 11 Meninggal di Tol Pekanbaru-Dumai
- Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai
- Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako
- Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat
- Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau
- Jalin Kemitraan, BRI Cabang Duri Semeja Bareng Wartawan
- Loncati Pagar, Petugas Rutan Pekanbaru Gagalkan Upaya Pelarian Tahanan
- Berencana Dirikan BUMD Bidang Agro, Kabiro Ekonomi Sumbar Kunjungi PT SPR
- Tahun Kedua, Warga BTN Duri Timur Bagikan Ratusan Nasi Bungkus
- Tim Gabungan Amankan Penjual Kulit Harimau Sumatera di Riau
- Dewan Pers Apresiasi Pergub Kerjasama Media Riau
- Realiasi Rendah, Gubri Janji Tegur Direktur Kredit BRK
- Ciptakan Inovasi Pelayanan Baru, Camat Singingi Luncurkan Program AJAK
- Pandemi Berlanjut, 1.158 Wanita Pekanbaru Pilih Jadi Janda
- 3 Personil Polres Kuansing Terima Penghargaan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com