Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 26 Mei 2020 23:32
Terharu Perjuangan Pengamen di Duri, Srikandi Masuri Pilih Anju Berbaju Lebaran

Selasa, 26 Mei 2020 21:14
Tiga Pasien Positif Covid-19 Bengkalis Kembali Dilaporkan Sembuh

Selasa, 26 Mei 2020 20:19
Tubuh Menghitam, Seorang Pemulung di Pekanbaru Ditemukan Membusuk di Kolong Jembatan

Selasa, 26 Mei 2020 20:05
Kembali Beraktifitas, Pemprov Riau Kembali Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan

Selasa, 26 Mei 2020 19:43
Angka Kesembuhan di Provinsi Riau Termasuk Tinggi di Indonesia

Selasa, 26 Mei 2020 19:32
Dua Hari Terakhir Riau Nihil Tambahan Pasien Positif Covid-19

Selasa, 26 Mei 2020 17:24
Total Rp8,4 M, 114 Desa di Bengkalis Telah Salurkan BLTDD Tahap Pertama

Selasa, 26 Mei 2020 16:58
Kabur ke Sumut, Polisi Tangkap Pembunuh Buruh Sawit di Pelalawan

Selasa, 26 Mei 2020 16:48
Pasca Libur Idul Fitri, Bupati Sapa Camat Se-Inhil Melalui Vidcon

Selasa, 26 Mei 2020 16:05
PSBB, Akses ke Pantai Indah Selatbaru, Bengkalis Ditutup Sementara



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 15 Mei 2019 14:29
Gubri Intruksikan BPKAD Amankan Aset Daerah

Gubri menginstruksikan kepada kepala OPD untuk mengamankan aset daerah. BPKAD langsung turun melakukan coaching clinic.

Riauterkini - PEKANBARU - Menindaklanjuti rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan melaksanakan program 100 hari kerja Gubernur Riau masa jabatan 2019 - 2024.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengintruksikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengamankan aset daerah. Atas intruksi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) turun langsung melakukan coaching klinik aset dengan turun ke seluruh OPD.

"Kemarin tim kita sudah turun ke BKD dan rumah sakit Arifin Ahmad. Kita sudah buat jadwal untuk turun ke seluruh OPD, " Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau kepada wartawan, Syahrial Abdi, Rabu (15/5/19).

Menurut Syahrial Abdi, setiap OPD diminta untuk menyiapkan data kartu inventaris barang (KIB) khusus tanah, kendaraan dinas roda empat dan rumah dinas beserta dokumennya.

Kemudian data jumlah ril keberadaan tanah kendaraan dinas roda empat, roda dua dan rumah dinas baik yang dikuasai OPD, maupun yang secara sah dikuasi pihak lain dan tidak sah dikuasai pihak lain.

Data penggunaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural dan kesesuaian standarisasi/spesisifikasi peruntukan sebagaimana diatur Permendagri no 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Selanjutnya OPD diminta, untuk mengumpulkan semua kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang penguasaannya di bawah OPD.

Selain itu lanjut Syahrial, Intrukasi Gubri terkait pembenahan pengolahan aset daerah pertama pengamanan tanah. Pengamanan fisik tanah Gubri minta OPD membangun pagar batas tanah, jika anggaran terbatas cukup patok tanah, pasang plank tanda kepemilikan tanah, tunjuk penjaga tanah dan lakukan pengosongan tanah dari penguasaan asing.

Kemudian Pengamanan administrasi tanah dengan memastikan dokumen buktu kepemilikan tanah, dokumen awal kepemilikan tanah dan sertifikat atas nama Pemprov Riau.

Kedua pengamanan kendaraan dinas berupa fisik kendaraan, status kendaraan dinas menjadi kendaraan perorangan dinas atau jabatan dinas dengan perlakuan sesuai ketentuan yang ada. 

Pengembalian kendaraan dinas yang menurut ketentuan telah berakhir hak penggunaanya. Lakukan penarikan kendaraan dinas dari pihak yang menguasai secara tidak sah. Apabila kendaraan dinas yang hilang maka menjadi tanggung jawab pengguna dan beri sanksi sesuai ketentuan selanjutnya usulkan lelang bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

Terkait administrasi kendaraan dinas Gubri mengintruksikan OPD untuk menginventarisasi secara tertib dan teratur semua dokumen BPKB, STNK dan PKB. Serta melakukan upaya hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan kendaraan dinas.

Ketiga pengamanan Rumah Dinas,  Gubri mengintruksikan agar OPD memanfaatkan rumdis secara optimal, pasang patok, pasang papan nama penertiban dan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) sesuai ketentuan dan buat bast penghuni yang sah serta pengosongan rumah dinas dari penguasaan pihak asing.

"Intruksi ini disampaikan secara langsung oleh pak Gubernur kepada seluruh pimpinan OPD," ujar Syahrial.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Terharu Perjuangan Pengamen di Duri, Srikandi Masuri Pilih Anju Berbaju Lebaran
- Tiga Pasien Positif Covid-19 Bengkalis Kembali Dilaporkan Sembuh
- Kembali Beraktifitas, Pemprov Riau Kembali Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan
- Angka Kesembuhan di Provinsi Riau Termasuk Tinggi di Indonesia
- Dua Hari Terakhir Riau Nihil Tambahan Pasien Positif Covid-19
- Total Rp8,4 M, 114 Desa di Bengkalis Telah Salurkan BLTDD Tahap Pertama
- Kabur ke Sumut, Polisi Tangkap Pembunuh Buruh Sawit di Pelalawan
- Pasca Libur Idul Fitri, Bupati Sapa Camat Se-Inhil Melalui Vidcon
- PSBB, Akses ke Pantai Indah Selatbaru, Bengkalis Ditutup Sementara
- Jalin Silaturrahmi, RT dan Pokmas Berlebaran Kerumah Lurah Duri Timur dan Camat Mandau
- Idul Fitri, Arus Penyeberangan Air Putih-Pakning, Bengkalis Turun Drastis
- Idul Fitri, 513 Napi Lapas Bengkalis Terima Remisi Khusus
- Bupati Inhil Harapkan Program Listrik Desa Berkesinambungan
- RAPP dan APR Salurkan 2.516 Paket Bahan Pokok di Kuansing
- PLN UP3 Pekanbaru ULP Pangkalan Serahkan 40 APD kepada RSUD Selasih
- Personel Posko Covid di Duri, Bengkalis Tunda Bayar Zakat Karena Tak Terima Isentif
- Turunkan Harga, Disdagperin dan Bulog Bengkalis Lakukan OP Gula Pasir
- Yang Keempat Pasien Covid-19 Inhil Dinyatakan Sembuh
- Bagikan Masker dan Takjil, Napi Asimilasi Lapas Bengkalis Gelar Bakti Sosial
- PT Selaras Abadi Utama dan Mitra Kerja Salurkan Bantuan Sosial di Pelalawan.


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com