Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 4 Juni 2020 17:51
Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah

Kamis, 4 Juni 2020 17:08
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana 1ON+ Dengan Bonus Kuota Melimpah

Kamis, 4 Juni 2020 16:35
Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP

Kamis, 4 Juni 2020 16:17
Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS

Kamis, 4 Juni 2020 14:45
Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif

Kamis, 4 Juni 2020 13:53
Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri

Kamis, 4 Juni 2020 13:47
Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla

Kamis, 4 Juni 2020 13:43
Warga Diterkam Harimau, BBKSDA Turunkan Tim ke Bengkalis

Kamis, 4 Juni 2020 13:37
Kabupaten Inhu Siap Menyongsong New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 13:16
Kejari Bengkalis Musnahkan 13,481 Kg Sabu dan 562 Ponsel Ilegal



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 15 Mei 2019 14:29
Gubri Intruksikan BPKAD Amankan Aset Daerah

Gubri menginstruksikan kepada kepala OPD untuk mengamankan aset daerah. BPKAD langsung turun melakukan coaching clinic.

Riauterkini - PEKANBARU - Menindaklanjuti rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan melaksanakan program 100 hari kerja Gubernur Riau masa jabatan 2019 - 2024.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengintruksikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengamankan aset daerah. Atas intruksi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) turun langsung melakukan coaching klinik aset dengan turun ke seluruh OPD.

"Kemarin tim kita sudah turun ke BKD dan rumah sakit Arifin Ahmad. Kita sudah buat jadwal untuk turun ke seluruh OPD, " Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau kepada wartawan, Syahrial Abdi, Rabu (15/5/19).

Menurut Syahrial Abdi, setiap OPD diminta untuk menyiapkan data kartu inventaris barang (KIB) khusus tanah, kendaraan dinas roda empat dan rumah dinas beserta dokumennya.

Kemudian data jumlah ril keberadaan tanah kendaraan dinas roda empat, roda dua dan rumah dinas baik yang dikuasai OPD, maupun yang secara sah dikuasi pihak lain dan tidak sah dikuasai pihak lain.

Data penggunaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural dan kesesuaian standarisasi/spesisifikasi peruntukan sebagaimana diatur Permendagri no 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Selanjutnya OPD diminta, untuk mengumpulkan semua kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang penguasaannya di bawah OPD.

Selain itu lanjut Syahrial, Intrukasi Gubri terkait pembenahan pengolahan aset daerah pertama pengamanan tanah. Pengamanan fisik tanah Gubri minta OPD membangun pagar batas tanah, jika anggaran terbatas cukup patok tanah, pasang plank tanda kepemilikan tanah, tunjuk penjaga tanah dan lakukan pengosongan tanah dari penguasaan asing.

Kemudian Pengamanan administrasi tanah dengan memastikan dokumen buktu kepemilikan tanah, dokumen awal kepemilikan tanah dan sertifikat atas nama Pemprov Riau.

Kedua pengamanan kendaraan dinas berupa fisik kendaraan, status kendaraan dinas menjadi kendaraan perorangan dinas atau jabatan dinas dengan perlakuan sesuai ketentuan yang ada. 

Pengembalian kendaraan dinas yang menurut ketentuan telah berakhir hak penggunaanya. Lakukan penarikan kendaraan dinas dari pihak yang menguasai secara tidak sah. Apabila kendaraan dinas yang hilang maka menjadi tanggung jawab pengguna dan beri sanksi sesuai ketentuan selanjutnya usulkan lelang bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

Terkait administrasi kendaraan dinas Gubri mengintruksikan OPD untuk menginventarisasi secara tertib dan teratur semua dokumen BPKB, STNK dan PKB. Serta melakukan upaya hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan kendaraan dinas.

Ketiga pengamanan Rumah Dinas,  Gubri mengintruksikan agar OPD memanfaatkan rumdis secara optimal, pasang patok, pasang papan nama penertiban dan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) sesuai ketentuan dan buat bast penghuni yang sah serta pengosongan rumah dinas dari penguasaan pihak asing.

"Intruksi ini disampaikan secara langsung oleh pak Gubernur kepada seluruh pimpinan OPD," ujar Syahrial.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah
- Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP
- Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS
- Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif
- Warga Sepahat, Bengkalis Diserang Harimau
- "Protes" Tak Terima BLTDD, Sejumlah Ibu-ibu Janda Datangi Kantor Desa Kelapapati, Bengkalis
- Mahasiswi Kukerta UNRI Bantu Penyaluran Sembako di Lubuk Ogung, Pelalawan
- Kekhwatiran Ledakan Kasus Covid-19 Pasca Idul Fitri Tidak Terjadi
- Batal ke Tanah Suci, 150 CJH Pelalawan Memahami Keputusan Pemerintah
- Terapkan New Normal, Rupbasan Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Vicon
- Persiapan PPDB, Guru Sudah Diperbolehkan Masuk Sekolah
- Persiapan New Normal Forkopimda Kuansing Bahas 12 BidangĀ 
- Bantu Tangani Covid 19, Kadin Riau Serahkan 100 APD ke RSUD Arifien Achmad
- Tawuran Pemuda di Pantai Budung, Bantan Air, Bengkalis Berujung Damai
- Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng
- Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri
- Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas
- Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna
- Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar
- Dikunjungi Babinsa Koramil 02 Rambah, Penderita Kanker Rahang di Rohul Butuh Uluran Tangan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com