Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 12 Juli 2020 21:41
Polres Bengkalis Ringkus Kurir Sabu di Pangkalan Jambi

Ahad, 12 Juli 2020 20:49
Amdal Masih Diproses, Investor Singapura Bakal Sulap Pantai Rupat Utara Jadi Kawasan Resort Wisata

Ahad, 12 Juli 2020 20:14
Golkar Dukung Adi Sukemi - M Rais Sah Maju Pilkada Pelalawan

Ahad, 12 Juli 2020 19:50
Pilkada Inhu, Golkar Rekomendasi Rezita Meylani-Junaidi Rahmat

Ahad, 12 Juli 2020 16:44
Hendak ke Banjarmasin, Saat Tes PCR Warga Inhil Justru Positif Covid-19

Ahad, 12 Juli 2020 14:23
Semester I, Dinas Perizinan Bengkalis Terbitkan 987 Izin dan Non Izin

Ahad, 12 Juli 2020 12:22
Kasat Reskrim dan Kapolsek Ukui Pelalawan Dimutasi

Sabtu, 11 Juli 2020 21:10
Belajar Pengelolaan Anggaran, DPRD Tanah Datar Sambangi DPRD Kota Pekanbaru

Sabtu, 11 Juli 2020 20:51
Desa Lahang Baru Inhil Lakukan Tanam Sela Kaliandra Merah

Sabtu, 11 Juli 2020 19:46
Tips Jadi Pemimpin yang Sukses,
VP PT CPI Bagi Ilmu di Seminar Virtual Migas Center




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Juli 2019 18:59
Akui Tak Ada Masalah dalam Kasus Bowo Sidik, Bupati Meranti Siap Penuhi Panggilan KPK

Bupati Meranti mengaku tidak terlibat dalam perkara suap dana DAK Tahun 2015 yang melibtkan anggota DPR RI Bowo Sigit. M Nasir mengaku saat itu sudah tidak menjabat bupati.

Riauterkini-SELATPANJANG -Terkait pemberitaan yang marak di media masa tentang pemanggilan Bupati Meranti Drs. Irwan M.Si sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam perkara yang melibatkan anggota DPR RI Bowo Sigit. Diakui Bupati Irwan tidak ada yang perlu dipersoalkan karena dirinya hanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu menyangkut dugaan keterlibatannya atas kasus suap dana DAK Tahun 2015 ditegaskan Bupati Irwan, dirinnya ketika itu hanya berstatus sebagai PNS biasa dan sudah tidak menjabat Bupati lagi karena masa jabatannya di periode pertama sudah habis.

"Seperti disampaikan Pak Bupati, terkait dugaan kasus suap dana DAK yang melibatkan dirinya tidak beralasan karena saat itu terjadi Pak Bupati sudah tidak menjabat lagi dan statusnya hanya sebagai PNS biasa," ujar Kepala Bagian Humas Sekdakab. Meranti Hery Putra sesuai penjelasan Bupati Irwan.

Seperti diketahui. Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Meranti Drs. H. Irwan M.Si pada periode pertama telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2015.

Hampir setahun sejak saat itu, barulah Drs. Irwan M.Si dilantik kembali untuk Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Periode Ke-2 tepatnya 17 Juli 2016, oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman.

Dan saat dugaan suap Dana DAK itu terjadi Drs. H. Irwan M.Si tengah sibuk mengurus pencalonan dirinya untuk mengikuti Pilkada Meranti 2016-2021.

"Bagaimana mungkin seorang yang tak lagi menjabat sebagai Bupati dan berstatus sebagai PNS biasa mengurus masalah Dana DAK ke DPR RI, apalagi Pak Bupati Irwan tengah disibukan dengan masalah pencalonan dirinya sebagai Bupati Meranti Periode Ke-2," jelas Hery lagi.

Terkait itu semua Bupati Kepulauan Meranti tidak menapik dirinya dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus yang menjerat anggota DPR RI Bowo Sidiq Pangarso. Dikatakan Bupati sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Dan saat ini diakui Bupati Irwan pihaknya sedang menyiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk menjelelaskan semua agar menjadi jelas dan klear.

"Sebagai warga negara yang taat hukum kita menghormati dan mendukung tugas-tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Saat ini kita sedang melengkapi seluruh dokumen," ujar Hery menirukan kata Bupati Irwan.

Ketika dokumen itu lengkap barulah Bupati Irwan akan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai sebagai saksi.

"Pak Bupati minta waktu satu minggu lagi, setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap dirinya akan memenuhi panggilan KPK," jelas Hery.

Sekedar informasi, menurut berita yang beredar dimedia sosial dokumen yang diminta pihak KPK berkaitan dengan usulan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016. Artinya dokumen itu diusulkan sejak tahun 2015 disaat Bupati Irwan sudah tak menjabat lagi sebagai Bupati Meranti Periode pertama tepatnya Tanggal 30 Juli 2015.

Terkait penundaan memenuhi panggilan KPK, dijelaskan Kabag Humas Hery Putra, Pemkab. Meranti telah melayangkan email atau surat ke KPK minta pemanggilan ditunda satu minggu atau hingga semua dokumen yang diminta lengkap agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar. (rud)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Amdal Masih Diproses, Investor Singapura Bakal Sulap Pantai Rupat Utara Jadi Kawasan Resort Wisata
- Hendak ke Banjarmasin, Saat Tes PCR Warga Inhil Justru Positif Covid-19
- Semester I, Dinas Perizinan Bengkalis Terbitkan 987 Izin dan Non Izin
- Kasat Reskrim dan Kapolsek Ukui Pelalawan Dimutasi
- Bupati Inhil Soroti Ekonomi Seberang Tembilahan dan Akses Transportasi Pasca Longsor
- Satu Pasien Positif Corona Sembuh dan Dibenarkan Pulang
- Jelang Pilkada, Tim Bawaslu RI Bahas Tangani Sengketa di Bawaslu Bengkalis
- Peduli Covid - 19, PDAM TD Duri Bagikan Puluhan Westafel Darurat ke Rumah Ibadah
- Serap Aspirasi Warga, Mira Roza Reses Didampingi Abi Bahrun di Duri
- Masyarakat Bengkalis Diimbau Waspadai Cuaca Panas Ekstrem Juli-Agustus
- MUI Bengkalis Safari Dakwah ke Daerah Minim Sentuhan Keagamaan di Rupat
- Gubri Sebut Aplikasi Mata Bansos Solusi Penyaluran Bantuan
- Pijar Melayu Taja BERPIJAR Penerapan New Normal
- Gubri Ingin BPKP Kawal Kinerja Pemprov Riau
- Kementerian PUPR RI Segera Serahterima Infrastruktur ke Pemkab Kuansing
- Pasca Pencopotan Direksi, Pemprov Panggil Plt Direktur PT PER
- Ambil Swab Syarat Kerja ke Maluku, Warga Bengkalis Positif Covid-19
- Bupati Bersama Kapolres Inhil Resmikan Kampung Tangguh Nusantara
- Bupati Kuansing Tetapkan Desa Suka Maju Sebagai Desa Tangguh Covid - 19
- Rumah Tahfiz Darul Ulum Bandar Petalangan Siap Lahirkan Generasi Qur'ani


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com