Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Nopember 2019 13:56
Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis

Selasa, 19 Nopember 2019 12:25
Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Pangkalan Kerinci Berikan Pelatihan Bagi 111 UMKM

Selasa, 19 Nopember 2019 10:09
Diduga Nyabu, Buruh Panen di Bengkalis Diringkus Polisi

Selasa, 19 Nopember 2019 07:08
35 Anggota DPRD Kuansing Jalani Orientasi Bersama BPSDM Riau

Senin, 18 Nopember 2019 22:02
Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan

Senin, 18 Nopember 2019 19:18
Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 

Senin, 18 Nopember 2019 18:51
Serius Maju Pilkada Kuansing, Ukup Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Direktur RSUD

Senin, 18 Nopember 2019 18:03
Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi

Senin, 18 Nopember 2019 17:42
Pemprov Sambut Baik, Nono Patria Akhirnya Diumumkan Jadi Calon Waka DPRD Rohul

Senin, 18 Nopember 2019 17:09
Gandeng Jendral, Khairizal Optimis Menangkan Pilkada Inhu 2020

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 Juli 2019 16:42
GAMK Kembali Desak Kejati Periksa Mursini Bupati Kuansing

Diduga terlibat kasus gratifikasi internet Icon+, anak-anak muda Kuansing yang tergabung dalam GAMK, mendesak Kejati Riau memanggil Bupati Mursini untuk diperiksa.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Gerakan Anak Muda Kuansing (GAMK) kembali menggelar aksi di Kejati Riau, mendesak agar dilakukan pemanggilan terhadap Mursini Bupati Kuansing terkait dugaan gratifikasi internet Icon+.

Diaksi kali ini, Robi Priatama, selaku Kordum dalam orasinya kembali menanyakan perkembangan demo sebelumnya yang digelar, Jum'at (5/7/201) lalu.

< "Tadi kita kembali mendesak Kejati agar menangani dan memanggil Bupati Kuansing dan Dinas PMD terkait gratifikasi uang oleh icon+," ujar Robi Jum'at (12/7/2019) sore kepada riauterkini.com.

Kemudian, GAMK kata Robi, juga meminta Kejati memanggil sejumlah Kades untuk dimintai keterangan mengenai pengadaan jaringan optik icon+ ini.

Mengenai pengadaan icon+ ini kepada Kejati pihak GAMK dalam aksi tadi siang juga menyampaikan adanya dugaan intervensi Dinas PMD terhadap Kades untuk mengubah APBDES tanpa harus dimusyawarahkan, agar program jaringan icon+ ini bisa berjalan.

"Selain itu kita juga menanyakan adanya dugaan intervensi Bupati ke Desa untuk penandatanganan kontrak MoU dengan perusahaan icon+ di SMA Pintar tahun 2017 lalu," jelasya.

Lebih lanjut Robi mengatakan, berdasarkan info yang terima dari berbagai sumber bahwasanya apa yang di persentase kan oleh icon+ tidak sesuai setelah pemasangan.

"Contoh nya jaringan lelet, website tidak ada, dan icon+ ini akan mengadakan pelatihan akan tetapi pelatihan tersebut juga tidak ada, sedangkan pembayaran dibebankan kepada Desa begitu besar sementara Desa tidak puas menikmati fasilitas dari icon+ dan anggaran icon+ ini juga diduga mark up," terangnya.

Dari pernyataan sikap GAMK yang di sampaikan Robi Priatama selaku Kordum aksi pihaknya mendesak Kejati untuk memanggil Bupati Kuansing H. Mursini, Dinas PMD dan Kepala Desa.

Melalui pemberitaan sebelumnya, Robi Priatama, meminta Plt. Kadis Dinsos PMD Napisman untuk tidak ikut-ikutan membela Mursini, sebab menurutnya lebih baik menerangkan kepada publik terkait dugaan kasus penyelewengan icon+ ini.

"Bukan malahan unjuk diri di publik lalu bicara bahwa mahasiswa bohong. Kalau begini justru kami menduga bahwa Napisman Plt. Kadis Dinsos PMD ikut bermain dalam putaran uang kotor yang dikutip pertahun dari dana Desa," cocor Robi.

Sementara, Plt. Kadis PMD sebelumnya ketika dikonfirmasi terkait masalah ini, merasa heran dan mempertanyakan legalitas seperti apa yang dimaksud GAMK. "Ndak faham saya apa yang disebut bodong oleh adik-adibtuh. Tidak ada yang bodong penyediaan internet jelas ada: ICON+," jelasnya.

Menurutnya, siapa saja punya hak untuk menyampaikan pendapat, namun apa yang disampaikan itu kata dia tidak benar sama sekali.

"Soal angka 3 juta, kemungkinan itu adalah harga yang tertuang dlm MoU antara desa dengan penyedia jaringan," terangnya.

Untuk MoU ini kata Nafisman berlaku 3 tahun, penyedia memasang jaringan internet fiber optik dan desa berlangganan dengan harga tertentu selama 3 tahun. Untuk biaya tahun ke empatnya kata dia akan dibicarakan lagi oleh kedua belah pihak.

"Sayangnya dipertengahan jalan MoU itu tidak berjalan dengan mulus, ICON+ belum dapat memberikan layanan sesuai rencana, lalu kemudian desa banyak yang mengundurkan diri dari kerjasama tersebut," pungkasnya.* (Jok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama
- Buka Rakorda BazNas Riau, Bupati Kuansing Ajak Umat Optimalkan Zakat
- Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Boat Penangkap Ikan Kepada Nelayan
- Bupati Tetapkan Festival.Danau Sungai Soriak Masuk COE Kuansing
- Wabup Kuansing Serahkan Bantuan Ambulance untuk Masyarakat Beringin Jaya
- Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III
- BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan
- Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman
- "Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020
- BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan
- Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com