Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 1 Agustus 2021 21:13
Perpanjangan PPKM, Riau Tunggu Aturan Resmi Pemerintah Pusat

Ahad, 1 Agustus 2021 21:04
KPBD Inhu Berhasil Padamkan Karhutla di Lima Lokasi Berbeda

Ahad, 1 Agustus 2021 20:12
Kasus Positif Covid-19 di Riau Masih Diatas Seribu Orang

Ahad, 1 Agustus 2021 19:18
Terjerat, BBKSDA Evakuasi Beruang Madu di Inhu

Ahad, 1 Agustus 2021 16:16
2 Hasil Swab Reaktif, 18 Orang Terjaring Operasi PPKM di Kuansing

Ahad, 1 Agustus 2021 15:13
Covid-19 di Bengkalis Tembus 6.411 Kasus, Meninggal Dunia 231 Kasus

Ahad, 1 Agustus 2021 13:05
Menyimak Agenda DPRD Riau di Akhir Juli 2021

Ahad, 1 Agustus 2021 12:55
Menuju Sekolah Favorit, Sekolah Tunas Bangsa Pekanbaru Giat Berbenah

Ahad, 1 Agustus 2021 10:05
Pasien Positif di Kuansing Bertambah 51, Sembuh 7 dan Meninggal 7

Sabtu, 31 Juli 2021 21:27
Aklamasi, Afrizal Sintong Jadi Ketua DPD II Parta Golkar Rohil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 16:32
Demo di Kantor Bupati, Masyarakat Tiga Desa di Tambusai Desak Pemkab Rohul Tuntaskan Lahan KKPA di PT. Hutahaean

Ratusan mahasiswa dan masyarakat tiga di Kecamatan Tambusai datangi Kantor Bupati Rohul. Aksi menuntut penyelesaian lahan KKPA di PT. Hutahaean.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Ratusan pemuda, mahasiswa dan masyarakat dari tiga di Kecamatan Tambusai menggelar aksi damai di Kantor Bupati Rokan Hulu (Rohul) di Pasirpangaraian, Kamis (18/7/2019) siang.

Aksi massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tingkok, Tambusai ‎Timur dan Lubuk Soting di gerbang Kantor Bupati Rokan Hulu dijaga ketat personel Polres dan personel Satpol PP Rokan Hulu.

Aksi damai sempat diwarnai pecah gelas di kepala yang dilakukan salah seorang pendemo bernama Faisal hingga kening berdarah. Karena darah bercucuran, Faisal diantar pakai mobil patroli Polres untuk mengobati lukanya.

Pada orasinya, Roganda Hasibuan ST selaku Koordinator Umum Aksi menyampaikan lima penyataan sikap, merupakan aspirasi masyarakat tiga desa. Masyarakat mendesak Pemkab Rokan Hulu, dalam hal ini Bupati segera menuntaskan permasalahan lahan pola KKPA di PT. Hutahaean berlokasi di Kecamatan Tambusai.

Roganda mengungkapkan sesuai nota kesepahaman awal atau MoU, lahan pola KKPA milik masyarakat tiga desa yang diduga telah dikuasai PT. Hutahaean‎ sekira 2.380 hektare sejak sekira 20 tahun terakhir. Saat itu, tiga desa masih tergabung‎ di Desa Tambusai Timur.

Sedikitnya lima poin pernyataan sikap yang disampaikan massa di aksi damainya, yakni pertama masyarakat meminta PT. Hutahaean membayarkan hasil KKPA kepada masyarakat yang tidak dibayarkan sekira 15 tahun.

Kedua, masyarakat minta Pemkab Rokan Hulu membekukan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan meminta Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu menolak‎ perpanjangan izin PT. Hutahaean.

Ketiga, usir dan tolak keberadaan PT. Hutahaean di tiga desa, yakni Desa Tingkok, Desa Tambusai Timur, dan Desa Lubuk Soting.

Ke empat, masyarakat meminta Bupati Rokan Hulu H. Sukiman untuk menyelesaikan permasalahan PT. Hutahaean dengan masyarakat tiga desa selama 100 hari.

"Dan jika permasalahan tidak diselesaikan, kami minta Bupati Rokan Hulu segera mundur dari jabatannya," sampai Roganda di orasinya, Kamis.

‎Kelima, masyarakat meminta Kapolres Rokan Hulu untuk menyelesaikan permasalahan PT. Hutahaean dengan masyarakat tiga desa yang sudah dilaporkan organisasi Gempar selama 100 hari.

"Dan jika permasalahan ini tidak diselesaikan, kami minta Kapolres Rokan Hulu segera angkat kaki," tambah Roganda, juga Sekretaris Gabungan Pemuda Mahasiswa Tambusai Timur (GPMTT).

‎Massa sempat menolak, ketika Kepala Kesbangpol Rokan Hulu Musri, mewakili Bupati Rokan Hulu menemui massa. Massa tetap ngotot ingin bertemu langsung dengan Bupati Rokan Hulu yang saat itu tengah menghadiri acara di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo.

Roganda mengaku mereka aksi damai ke Kantor Bupati Rokan Hulu karena mediasi dilakukan Komisi II DPRD Rokan Hulu beberapa tahun lalu tidak membuahkan hasil.

Dan bila permasalahan ini tidak diselesaikan oleh Bupati Rokan Hulu, Roganda mengaku akan menggelar aksi serupa di Kantor Gubernur Riau, dan dilanjutkan di Istana Negara.

Roganda menduga permasalahan lahan KKPA di PT. Hutahaean tidak selesai sampai saat ini karena ikut campur pemerintah setempat, pihak penegak hukum‎, dan lainnya.

Dalam tuntutannya, Roganda mengaku pihaknya sudah mengusulkan untuk menghapuskan anggota DPRD Rokan Hulu di daerah pemilihan II (dua).

"Karena sudah tidak berguna. Anggota dewan disana (Dapil dua) sudah dari 2004 kurang lebih 15 sampai 20 orang tidak ada penyelesaian juga. Tidak ada manfaatnya sama kami anggota dewan disana," tegas Roganda.

Sementara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Rokan Hulu, Erfan Dedi Sanjaya S.STP, M.Si, mengatakan aspirasi masyarakat tiga desa ini akan disampaikan kepada pimpinanannya, dalam hal ini Bupati Rokan Hulu Sukiman, termasuk terkait penolakan masyarakat perpanjangan HGU PT. Hutahaean.

‎"Oleh sebab itu, kami selaku wakil pemerintah menerima sesuai aspirasi disampaikan masyarakat, dan segera dilaporkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti," jelas Erfan.

Ditanya apakah ada rencana Pemkab Rokan Hulu menggelar mediasi, dengan memanggil petinggi PT. Hutahaean‎ dan perwakilan masyarakat, Erfan mengaku bila langkah-langkah diperlukan bisa saja dilakukan mediasi.***(zal)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Perpanjangan PPKM, Riau Tunggu Aturan Resmi Pemerintah Pusat
- Kasus Positif Covid-19 di Riau Masih Diatas Seribu Orang
- Tambah 1.626, Total Kasus Positif di Riau Capai 97.187 orang
- Bupati Bengkalis Serahkan Bahan Pokok ke Pengendara Bemo
- AMSI Luncurkan Riset Lanskap Media Digital Indonesia
- Tinjau Vaksinasi, Ini Pesan Gubri
- Dampak PPKM Level 4, Penyekatan Jalan di Pekanbaru Picu Horor Kemacetan
- Bangun 1,2 Kilometer Jalan, PTPN V Buka Akses 11 Desa di Inhu
- Bupati Meranti Salurkan Beras PPKM ke Masyarakat
- Disetujui DPRD, Pemkab Kuansing Memiliki 4 OPD Baru
- Kian Mengkawatirkan, Kasus Positif Corona di Riau Bertambah 2.096 Orang
- Inovasi Holistik PT RAPP, 15 Desa di Pelalawan Ikut Program Desa Bebas Api
- RS Darurat Covid-19 di Riau Bakal Segera Dioperasikan
- Studi Banding PWI Rohil ke PWI Bengkalis Hasilkan Tiga Konsep Terapan
- Gubri Hadiri Rakorbangnas BMKG Tahun 2021 Secara Virtual
- Lapas Kelas IIB Telukkuantan Salurkan Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu
- Lagi, Meranti Raih Peringkat Pratama Kabupaten Layak anak Nasional
- Dibantu Oksigen Liquid, Wagub Sumbar Apresiasi Pemprov Riau
- Lanal Dumai Buka Pendaftaran Calon Bintara dan Tamtama PK TNI AL
- Sandiaga Uno: Desa Wisata Menjadi Game Changer di Tengah Pandemi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com