Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 25 September 2020 21:08
Pasutri Tewas Laga Kambing Vs Truck Balak di Pinggir, Bengkalis

Jum’at, 25 September 2020 19:55
Pilkada Bengkalis, Nomor "2" Sesuai Harapan AMAN

Jum’at, 25 September 2020 17:38
Berurusan dengan Polisi, Aplikasi TikTok Dibuat Konten Kawin Sejenis di Rohil

Jum’at, 25 September 2020 17:35
Diresmikan Jokowi, Tol Permai Baru Bisa Dilewati Besok dan Gratis

Jum’at, 25 September 2020 17:02
Resmikan Secara Virtual, Jokowi Ingin Tol Permai Jadi Pengembangan Ekonomi Baru

Jum’at, 25 September 2020 16:22
Pria Diduga Stres Sempat Bikin Sholat Jumat di Masjid Raya Pekanbaru Mencekam

Jum’at, 25 September 2020 14:36
Jadi Narasumber Webinar Bappenas RI, Kadispora Paparkan Strategi Kewirausahaan Ditengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 25 September 2020 13:48
Jelang Peresmian, Lokasi Peresmian Tol Permai Gerimis

Jum’at, 25 September 2020 13:25
Penyidik Bea Cukai Serahkan Dua Tersangka Penyelundupan 76 Ribu Rokok ke Kejari Pekanbaru

Jum’at, 25 September 2020 10:28
Jelang Diresmikan Presiden, Gubri Harap Tol Permai Tingkatkan Sektor Usaha



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 21 Juli 2019 12:59
Pemkab Gandeng IKKS Pekanbaru Diskusikan Masalah Kekinian Kuansing

Digelar diskusi membahas berbagai persoalan kekinian Kabupaten Kuansing. Tajaan Pemkab bersama IKKS Pekanbaru.

Riauterkini - PEKANBARU - Guna membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kuantan Singingi, pihak Pemkab dan IKKS Pekanbaru adakan diskusi Jumat (19/7/2019).

Dalam diskusi ini pokok persoalan yang dibahas terkait Basis Data Terpadu (BDT). Dimana ada sebanyak 7.352 orang miskin Kuansing terancam kehilangan akses layanan  kesehatan karena tidak termasuk dalam BDT.

Hadir dalam diskusi ini dari Pemkab kuansing diwakili Sekda DR. Dianto Mampanini, SE. MT, Asisten III DR. Agus Mandar, Plt Kadis Sosial PMD Drs. Napisman dan Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, S.Sos, dan Sudjarwadi dari Bappedalitbang.

Sementara dari IKKS Pekanbaru tampak hadir Ketua Umum Dr. Tawin Yakob, Ketua Dewan Pembina Edyanus Herman Halim, Sekretaris Umum Asnaldi , dan jajaran pengurus dan anggota IKKS Pekanbaru lainnya seperti Mardianto Manan, DR. Almarsi, Suhendri Royrik, Syafri Yus, Arman Lingga Wisnu dan anggota lainnya.

Sekda Dianto Mampanini dikesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada jajaran pengurus IKKS Pekanbaru sudah mengundang Pemkab Kuansing untuk sama-sama berdiskusi atau dialog guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi khususnya Pemkab Kuansing.

Karena menurut dirinya, sumbang saran dan pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat termasuk IKKS Pekanbaru sangat diperlukan bagi kemajuan Kabupaten Kuansing.

"Kami sangat senang untuk diskusi bersama-sama dengan IKKS Pekanbaru ini. Bilamana ada keterlambatan dalam memenuhi undangan diskusi seperti ini, itu murni disebabkan kesibukan guna menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan yang  juga harus segera diselaikan," ujar Sekda Dianto.

Saat diskusi antara IKKS Pekanbaru dan Pemkab Kuansing yang dimoderatori Mardianto Manan itu, Ketua Dewan Pembina IKKS Pekanbaru Edyanus Herman Halim kembali menanyakan langsung hal ini. Dirinya ingin Pemkab Kuansing menjelaskan persoalan DBT tersebut.

Sebab persoalan BDT  selain menyangkut terhadap layanan kesehatan, juga terkait dengan biaya pendidikan mahasiswa. Dimana bilamana tidak termasuk kedalam BDT, mahasiswa tidak bisa memperoleh fasilitas beasiswa program bidik misi (biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi).

Menjawab tema diskusi terkait BDT tersebut Sekda Dianto meminta Kadis Sisial PMD Napisman untuk menjelaskan persoalan sebenarnya. Napisman menjelaskan bahwa terkait BDT ini pihaknya telah melakukan verifikasi data ulang penduduk miskin Kuansing. Sebab, data tersebut merupakan data lama sementara BDT tersebut baru ada tahun 2017.

"Jadi datanya tidak singkron dan perlu dilakukan verifikasi setiap tahunnya secara bertahap karena personil kami juga terbatas. Kendati demikian kita sudah kirim data ke pusat dan mudah-mudahan tidak jadi di non aktifkan. Atau setidaknya tidak sebanyak itu," terang Napisman.

Terkait dengan akses layanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak termasuk kedalam BDT, berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan, karena penduduk miskin sejumlah 7.352 tersebut tidak bisa diakomodir dalam program JKN KIS.

Napisman menjelaskan untuk mengatasi persoalan ini maka Pemkab Kuansing bersama BPJS mengakomodir penduduk miskin tersebut melalui program Penerima Iyuran Daerah (PBI) melalui anggaran yang ditanggung pemerintah daerah yang bersumber dari cukai rokok.

"Uang konpensasi ini mampu mengcover 16.000 orang . Cuma kakau 7.352 orang tentu kita tidak bisa menambah lagi," papar Napisman.

Sementara itu terkait dengan bantuan biaya pendidikan masiswa tidak mampu dimana bila tidak termasuk kedalam kategori BDT maka mahasiswa tersebut akan kehilangan pula kesempatan untuk memperoleh fasilitas biaya pendidikan mahadiswa tidak mampu di universitas.

Menjawab persoalan ini Sekda Dianto menjelaskan, cara lain yang bisa dilakukan  adalah mengirimkan data penduduk miskin yang  sejumlah 7.352 jiwa tadi ke perguruan tinggi yangbada di Riau, Dinas Pendidikan Provin Riau dan BironKesra Setda Riau yang diikuti dengan surat keterangan tidak mampu bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Sementara itu Asisten III Agus Mandar menambahkan, perlunya verifikasin ulang data penduduk miskin dimaksut oleh petugas dan pendamping yang kemudian dibahas pada musyawarah desa (Musdes) untuk disepakati dalam sebuah berita acara. Hasil dari Musdes itulah yang akan dibawa ke Kementrian Sosial untuk dimasukkan kedalam BDT.* (Jok

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Diresmikan Jokowi, Tol Permai Baru Bisa Dilewati Besok dan Gratis
- Resmikan Secara Virtual, Jokowi Ingin Tol Permai Jadi Pengembangan Ekonomi Baru
- Jadi Narasumber Webinar Bappenas RI, Kadispora Paparkan Strategi Kewirausahaan Ditengah Pandemi Covid-19
- Jelang Peresmian, Lokasi Peresmian Tol Permai Gerimis
- Jelang Diresmikan Presiden, Gubri Harap Tol Permai Tingkatkan Sektor Usaha
- Kasdim 0314/Inhil Hadiri Gerakan Kegiatan Tanam Bersama Dinas PTPHP
- Satu Lagi Dokter di Riau Meninggal Karena Covid-19
- Ketua FKS Inhil Menginstruksikan Para Pengurus Mematangkan Program
- Gubri Pastikan Besok Jokowi Resmikan Tol Permai Secara Virtual
- 162 ASN Terapar Covid-19, Terbanyak di RSUD Arifin Achmad dan Inspektorat
- Ini Nomor Urut Paslon Pilkada Bengkalis
- Pencabutan Nomor Urut Paslon, KPU Lakukan Pembatasan Awak Media
- Tim Yustisi Covid-19 Rohul Tegur dan Sanksi Ratusan Warga tak Pakai Masker
- Kasus Covid di Riau Terbanyak Kedua di Sumatera Setelah Sumbar
- Pilkada Bengkalis, KPU Bengkalis Tetapkan Empat Paslon
- Satgas Pemburu Teking Covid 19 Inhil Gelar Operasi di Tiap Ruas Jalan dan Pasar Tradisional
- Bupati Kuansing Resmikan dan Serahkan 45 Unit Rumah BSPS
- Wacana Duri Timur Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid - 19 di Bengkalis Disambut Aksi Protes
- Satgas Turun ke Jalan Cek Warga Bengkalis Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
- 5.701 Kasus, Lemahnya Kesadaran Protokol Kesehatan Sebabkan Kasus Cobid Meningkat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com