Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 29 Januari 2020 18:47
Terima Bantuan Dana, Enam Mahasiswa Riau di Wuhan China Langsung Berkirim Surat Ucapkan Terimakasih Kepada Gubernur dan Jajaran

Rabu, 29 Januari 2020 18:16
Eksekusi Lahan PT PSJ Gagal, APINDO Sebut Iklim Investasi Indonesia Bisa Anjlog

Rabu, 29 Januari 2020 16:52
Lima Tokoh Bengkalis Ambil Formulir Penjaringan ke Golkar

Rabu, 29 Januari 2020 16:30
Dinanti Warga Puluhan Tahun, Pasar Permanen Pekan Heran Diresmikan Bupati Inhu

Rabu, 29 Januari 2020 16:12
Puluhan Tahun Menunggu, Akhirnya Warga Pekan Heran Inhu Miliki Pasar Permanen

Rabu, 29 Januari 2020 15:34
Disaksikan Sekda, Pejabat Disdik Bengkalis Teken Pakta Integritas, Kontrak Kinerja dan Netralitas Pilkada

Rabu, 29 Januari 2020 14:23
Bupati Kuansing Hadiri Workshop Penerapan UU Pemilihan Gubernur dan Bupati di Padang

Rabu, 29 Januari 2020 13:44
Cegah Corona, Empat WNA Asal Taiwan dan Malaysia Diperiksa Intensif Petugas Dinkes Bengkalis

Rabu, 29 Januari 2020 13:36
Tiga Tahun Diburu, Napi Pelarian LP Sialang Bungkuk Ditangkap Edar Sabu

Rabu, 29 Januari 2020 13:33
Sebuah Toko di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru Terbakar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 21 Juli 2019 12:59
Pemkab Gandeng IKKS Pekanbaru Diskusikan Masalah Kekinian Kuansing

Digelar diskusi membahas berbagai persoalan kekinian Kabupaten Kuansing. Tajaan Pemkab bersama IKKS Pekanbaru.

Riauterkini - PEKANBARU - Guna membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kuantan Singingi, pihak Pemkab dan IKKS Pekanbaru adakan diskusi Jumat (19/7/2019).

Dalam diskusi ini pokok persoalan yang dibahas terkait Basis Data Terpadu (BDT). Dimana ada sebanyak 7.352 orang miskin Kuansing terancam kehilangan akses layanan  kesehatan karena tidak termasuk dalam BDT.

Hadir dalam diskusi ini dari Pemkab kuansing diwakili Sekda DR. Dianto Mampanini, SE. MT, Asisten III DR. Agus Mandar, Plt Kadis Sosial PMD Drs. Napisman dan Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, S.Sos, dan Sudjarwadi dari Bappedalitbang.

Sementara dari IKKS Pekanbaru tampak hadir Ketua Umum Dr. Tawin Yakob, Ketua Dewan Pembina Edyanus Herman Halim, Sekretaris Umum Asnaldi , dan jajaran pengurus dan anggota IKKS Pekanbaru lainnya seperti Mardianto Manan, DR. Almarsi, Suhendri Royrik, Syafri Yus, Arman Lingga Wisnu dan anggota lainnya.

Sekda Dianto Mampanini dikesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada jajaran pengurus IKKS Pekanbaru sudah mengundang Pemkab Kuansing untuk sama-sama berdiskusi atau dialog guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi khususnya Pemkab Kuansing.

Karena menurut dirinya, sumbang saran dan pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat termasuk IKKS Pekanbaru sangat diperlukan bagi kemajuan Kabupaten Kuansing.

"Kami sangat senang untuk diskusi bersama-sama dengan IKKS Pekanbaru ini. Bilamana ada keterlambatan dalam memenuhi undangan diskusi seperti ini, itu murni disebabkan kesibukan guna menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan yang  juga harus segera diselaikan," ujar Sekda Dianto.

Saat diskusi antara IKKS Pekanbaru dan Pemkab Kuansing yang dimoderatori Mardianto Manan itu, Ketua Dewan Pembina IKKS Pekanbaru Edyanus Herman Halim kembali menanyakan langsung hal ini. Dirinya ingin Pemkab Kuansing menjelaskan persoalan DBT tersebut.

Sebab persoalan BDT  selain menyangkut terhadap layanan kesehatan, juga terkait dengan biaya pendidikan mahasiswa. Dimana bilamana tidak termasuk kedalam BDT, mahasiswa tidak bisa memperoleh fasilitas beasiswa program bidik misi (biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi).

Menjawab tema diskusi terkait BDT tersebut Sekda Dianto meminta Kadis Sisial PMD Napisman untuk menjelaskan persoalan sebenarnya. Napisman menjelaskan bahwa terkait BDT ini pihaknya telah melakukan verifikasi data ulang penduduk miskin Kuansing. Sebab, data tersebut merupakan data lama sementara BDT tersebut baru ada tahun 2017.

"Jadi datanya tidak singkron dan perlu dilakukan verifikasi setiap tahunnya secara bertahap karena personil kami juga terbatas. Kendati demikian kita sudah kirim data ke pusat dan mudah-mudahan tidak jadi di non aktifkan. Atau setidaknya tidak sebanyak itu," terang Napisman.

Terkait dengan akses layanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak termasuk kedalam BDT, berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan, karena penduduk miskin sejumlah 7.352 tersebut tidak bisa diakomodir dalam program JKN KIS.

Napisman menjelaskan untuk mengatasi persoalan ini maka Pemkab Kuansing bersama BPJS mengakomodir penduduk miskin tersebut melalui program Penerima Iyuran Daerah (PBI) melalui anggaran yang ditanggung pemerintah daerah yang bersumber dari cukai rokok.

"Uang konpensasi ini mampu mengcover 16.000 orang . Cuma kakau 7.352 orang tentu kita tidak bisa menambah lagi," papar Napisman.

Sementara itu terkait dengan bantuan biaya pendidikan masiswa tidak mampu dimana bila tidak termasuk kedalam kategori BDT maka mahasiswa tersebut akan kehilangan pula kesempatan untuk memperoleh fasilitas biaya pendidikan mahadiswa tidak mampu di universitas.

Menjawab persoalan ini Sekda Dianto menjelaskan, cara lain yang bisa dilakukan  adalah mengirimkan data penduduk miskin yang  sejumlah 7.352 jiwa tadi ke perguruan tinggi yangbada di Riau, Dinas Pendidikan Provin Riau dan BironKesra Setda Riau yang diikuti dengan surat keterangan tidak mampu bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Sementara itu Asisten III Agus Mandar menambahkan, perlunya verifikasin ulang data penduduk miskin dimaksut oleh petugas dan pendamping yang kemudian dibahas pada musyawarah desa (Musdes) untuk disepakati dalam sebuah berita acara. Hasil dari Musdes itulah yang akan dibawa ke Kementrian Sosial untuk dimasukkan kedalam BDT.* (Jok

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Terima Bantuan Dana, Enam Mahasiswa Riau di Wuhan China Langsung Berkirim Surat Ucapkan Terimakasih Kepada Gubernur dan Jajaran
- Eksekusi Lahan PT PSJ Gagal, APINDO Sebut Iklim Investasi Indonesia Bisa Anjlog
- Dinanti Warga Puluhan Tahun, Pasar Permanen Pekan Heran Diresmikan Bupati Inhu
- Puluhan Tahun Menunggu, Akhirnya Warga Pekan Heran Inhu Miliki Pasar Permanen
- Disaksikan Sekda, Pejabat Disdik Bengkalis Teken Pakta Integritas, Kontrak Kinerja dan Netralitas Pilkada
- Cegah Corona, Empat WNA Asal Taiwan dan Malaysia Diperiksa Intensif Petugas Dinkes Bengkalis
- Ditransfer Lewat Bank Riaukepri, Pemprov Bantu Enam Mahasiswa Riau Terisolasi di Wuhan China Sebanyak Rp10 Juta
- Gubri Perintahkan Kirim Bantuan untuk Warga Riau di Wuhan
- Tak Hadir, Sebanyak 77 Peserta Ujian CPNS Dinyatakan Gugur
- Selain Availability Payment, KPBU Juga Tetap Jadi Alternatif Pola Pinjaman Pemprov Biayai Infrastruktur
- Sekdaprov Tandatangani Piagam Zona Integritas, di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
- Sinmardi Taman, Pejuang Kemerdekaan yang Dijajah
- Bupati Kuansing Buka Seminar Kewirausahaan Ikatan Mahasiswa Telukkuantan
- Jangan Risaukan Mutasi, Sekda Minta OPD Jalankan Kegiatan
- Sekdaprov Riau Sebut Proses Assesment Dimulai Maret, Menyusul Open Bidding
- Sekdaprov Riau Pakai Baju Anti Virus, Cek Kesiapan RSUD Arifin Ahmad dari Virus Corona
- Dibuka Asisten I, Peserta Diimbau tak Percaya Calo Bisa Loloskan Jadi CPNS
- Buron Lima Hari, Pengendali Sabu 19 Kg Diringkus Polres Bengkalis
- Sebanyak 16 Peserta Sesi I CPNS Dinyatakan Gugur
- Speedboat TKI Tenggelam di Rupat,
Dipastikan Hanya Angkut 18 Orang, 3 Korban Masih Hilang



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com