Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 9 Agustus 2020 13:15
Dapat Dana BOSDA Riau, Gubri Minta Sekolah Swasta tak Pungut Uang SPP.

Ahad, 9 Agustus 2020 11:44
Paripurna HUT ke-63 Riau, Gubri Ajak Perkuat Ketahanan Ekonomi

Sabtu, 8 Agustus 2020 19:07
Penderita Gizi Buruk di Pekanbaru Capai 1.248 Kasus, DPRD: Harusnya Ini Tidak Terjadi

Sabtu, 8 Agustus 2020 19:06
Tambahan 50 Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak Siak dan Pekanbaru

Sabtu, 8 Agustus 2020 16:27
Syahrul Aidi Tunjukkan Abrasi Terparah di Inhu-Kuansing ke Kepala Balai Sungai KemenPUPR

Sabtu, 8 Agustus 2020 16:26
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Lurah Talang Mandi Serahkan Alat Penyemprot dan Disinfektan

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:20
Musda V, Golkar Kuansing Buka Pendaftaran Calon Ketua

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:17
Direkomendasi Partai Demokrat, Irjen Pol Wahyu Adi Siap Maju di Pilkada Inhu

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:13
Pemkab Inhil Serahkan 4500 Sertifikat Tanah

Sabtu, 8 Agustus 2020 11:23
Simpan di Celana Dalam, Polisi Ringkus Jaringan Pengedar Sabu di Pinggir



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Agustus 2019 16:50
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian

Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal bentukan Gubernur, dibagi menjadi tiga bagian. Saat ini, tim ini fokus menertibkan lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan/lahan secara ilegal yang dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019, dibagi menjadi tiga tim, yakni Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Untuk Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai ketua. Kemudian Wakapolda, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditunjuk sebagai ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara itu, untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Ada pun Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab. Sedangkan Kapolda, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Paripurna HUT ke-63 Riau, Gubri Ajak Perkuat Ketahanan Ekonomi
- Tambahan 50 Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak Siak dan Pekanbaru
- Antisipasi Penyebaran Covid-19, Lurah Talang Mandi Serahkan Alat Penyemprot dan Disinfektan
- Pemkab Inhil Serahkan 4500 Sertifikat Tanah
- Sempena HUT ke-63 Riau, AMSI Taja Webinar Merayu APBN
- Operasi Patuh 2020, Satlantas Bengkalis Tilang 194 Pelanggaran
- Bupati Kuansing Terima Penghargaan Dari BPS RI Atas Capaian SPO
- Tambah 15, Siak Masih Terbanyak Kasus Terkonfirmasi Covid-19
- Selain Pendakwah, UAS Juga Penyair
- Didampingi Rektor UMRI, Ketum FERARI Resmi Buka PKPA & UPA di Pekanbaru
- PT Musimas Terus Mungkir Wukudkan KKPA dengan Warga Desa Pesaguan
- Portal Mereng di Jembatan Leighton Sudah Diperbaiki
- Tes Swab Massal Dua Hari Capai Target Kecuali Donor Darah
- Bengkalis Bakal Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19
- Bupati Kuansing Launching Peremajaan Sawit Rakyat
- Bertambah 29, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak dari Siak
- Antisipasi Covid-19 Danrem 031/WB Ingatkan Prajurit Kodim 0302 Inhu Tetap Berolahraga
- Didukung Perusahaan, Karhutla Riau Alami Penurunan Signifikan
- Tambah 71, Kasus Covid-19 di Riau Meledak Lagi
- Ops Patuh Lancang Kuning, Pengendara Tertib Dapat Hadiah Dari Satlantas Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com