Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 14 Desember 2019 16:16
Langkah Jitu Bupati Yopi Dongkrak Pajak Daerah Kabupaten Inhu

Sabtu, 14 Desember 2019 14:37
Seleksi Panwascam, Bawaslu Bengkalis Terima Tanggapan Masukan Masyarakat

Sabtu, 14 Desember 2019 12:07
Razia Kamar Napi Lapas Bengkalis, Petugas Gabungan Temukan Sajam

Sabtu, 14 Desember 2019 10:29
Ratusan Nelayan Bengkalis Terima Alat Keselamatan Pelayaran Dishub Riau

Sabtu, 14 Desember 2019 10:26
Ratusan Driver Riau Ojek Hadir dan Siap Layani Transportasi Masyarakat Pekanbaru

Sabtu, 14 Desember 2019 09:36
Pemuda Batak Kuansing Salurkan Bantuan pada Korban Banjir

Sabtu, 14 Desember 2019 07:22
Sanjayo Art Pertunjukan Pembuka Festival Teater Islam Dunia

Jum’at, 13 Desember 2019 20:40
Hadapi Pilkada, Bappeda Bengkalis Percepat Perencanaan TA 2021

Jum’at, 13 Desember 2019 20:29
173 Calon Panwascam Pilkada Bengkalis 2020 Ikuti Tes CAT dan Wawancara

Jum’at, 13 Desember 2019 20:16
Target Pertanian Bengkalis Maju, Mandiri dan Modern 2020



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Agustus 2019 16:50
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian

Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal bentukan Gubernur, dibagi menjadi tiga bagian. Saat ini, tim ini fokus menertibkan lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan/lahan secara ilegal yang dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019, dibagi menjadi tiga tim, yakni Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Untuk Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai ketua. Kemudian Wakapolda, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditunjuk sebagai ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara itu, untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Ada pun Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab. Sedangkan Kapolda, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Seleksi Panwascam, Bawaslu Bengkalis Terima Tanggapan Masukan Masyarakat
- Ratusan Nelayan Bengkalis Terima Alat Keselamatan Pelayaran Dishub Riau
- Pemuda Batak Kuansing Salurkan Bantuan pada Korban Banjir
- Sanjayo Art Pertunjukan Pembuka Festival Teater Islam Dunia
- Hadapi Pilkada, Bappeda Bengkalis Percepat Perencanaan TA 2021
- 173 Calon Panwascam Pilkada Bengkalis 2020 Ikuti Tes CAT dan Wawancara
- Target Pertanian Bengkalis Maju, Mandiri dan Modern 2020
- Diduga Bawa Narkoba Pelanggar Lulintas Mengaku Intel Polres Bengkalis, Diamankan Anggota Ditlantas Polda Riau
- Cerekas Gelar Uji Kompetensi dan Sertifikasi UMKM
- Menangi DSSC 2019 di Jakarta, Gubri Terima Tim Hang Tuah SMKN I Pekanbaru
- Rumah Warga Rupat, Bengkalis Ludes Terbakar
- Mantan Kadis Pariwisata Riau Dikabarkan Meninggal Dunia
- Terbentuk di Meranti, HNSI Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Nelayan
- Resmikan Kantor Baru, Target RFB 2019 On The Track
- PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis
- Ketua DPRD Kuansing Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kenegerian Siberakun dan Benai
- Lantik Kades Terpilih, Bupati Kuansing Berpesan Agar Menjaga Kepercayaan Masyarakat
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Banjir Untuk Kecamatan Kuantan Tengah
- RDP Komisi I DPRD Pelalawan Hanya Dihadiri Dua Anggota
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Pangean


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com