Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 6 Desember 2019 06:58
Tuding Banyak Kejanggalan ke Penyidik, Pengacara Begal Payudara di Duri Layangkan Protes 

Kamis, 5 Desember 2019 21:40
Pengemudi Mengantuk, Mobnas di Bengkalis Nyungsep ke Parit

Kamis, 5 Desember 2019 19:22
Vila Jabat Ketua 1 IWO Riau, Ketua IWO Siak Resmi Dijabat Fitriadi

Kamis, 5 Desember 2019 18:50
Ketua DPD Golkar Kuansing Hadiri Munas X Partai Golkar di Jakarta

Kamis, 5 Desember 2019 17:39
Tumbuhkan Ekonomi, Masuri Mendaftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB

Kamis, 5 Desember 2019 17:19
Resmi Dilantik, Rusdi Wandi Ingin Akbarindo Terdepan Sebagai Gerbong Pembangunan

Kamis, 5 Desember 2019 16:32
Wabup Kuansing Bertekad Tingkatkan Kesejateraan Masyarakat Lewat Perkebunan dan Pertanian

Kamis, 5 Desember 2019 14:57
Lokasi Curam, Petugas Kesulitan Evakuasi 2 Warga Rohul Tertimbun Longsor di Rokan Koto Ruang

Kamis, 5 Desember 2019 14:46
Desa Bunsur Sungai Apit Paling Ideal Saksikan Gerhana Matahari Cincin

Kamis, 5 Desember 2019 13:55
"Kenduri Kampung" Resesnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis Asal Rupat

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Agustus 2019 16:50
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian

Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal bentukan Gubernur, dibagi menjadi tiga bagian. Saat ini, tim ini fokus menertibkan lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan/lahan secara ilegal yang dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019, dibagi menjadi tiga tim, yakni Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Untuk Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai ketua. Kemudian Wakapolda, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditunjuk sebagai ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara itu, untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Ada pun Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab. Sedangkan Kapolda, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pengemudi Mengantuk, Mobnas di Bengkalis Nyungsep ke Parit
- Vila Jabat Ketua 1 IWO Riau, Ketua IWO Siak Resmi Dijabat Fitriadi
- Resmi Dilantik, Rusdi Wandi Ingin Akbarindo Terdepan Sebagai Gerbong Pembangunan
- Lokasi Curam, Petugas Kesulitan Evakuasi 2 Warga Rohul Tertimbun Longsor di Rokan Koto Ruang
- Desa Bunsur Sungai Apit Paling Ideal Saksikan Gerhana Matahari Cincin
- Jon Erizal Minta LPDP Tambah Alokasi Penerima Beasiswa Luar Jawa
- Wabup Zardewan Buka Lomba Memancing dan Sampan Jong Katel di Kuala Kampar
- Bupati Kuansing Paparkan Program Strategis 2020
- Tim Gabungan Masih Mencari 2 Warga Rohul Tertimbun Tanah Longsor‎ di Desa Rokan Koto Ruang
- Bupati Kuansing Minta Rekanan Tuntaskan Proyek Tepat Waktu
- Bawaslu Bengkalis Terima 186 Pelamar Panwas 11 Kecamatan
- Dua Pekan Lagi, Tim Layak Fungsi Turun Lakukan Pengujian Seksi I Jalan Tol
- Gelar Dua Sidang, KIP Riau Tarik Permohonan Informasi Pemohon
- Ini Cara Baznas Bengkalis Tingkatkan Ekonomi Mustahik
- Umrah Hanya Rp20 Juta, Muhibbah Travel Buka Promo Besar-besaran Akhir Tahun
- Tutup Turnamen TOP, Tokoh Pemuda Benai Minta Pemkab Kuansing Perbaiki Jalan Lintas Pasar
- Abaikan Aturan, Puluhan PKL di Bengkalis Ditertibkan
- Ratusan Alumni Pondok Termas Bengkalis Gelar Haul Masyayikh
- Warga Kabun Pasang Spanduk sebagai Ultimatum ke PT Padasa Enam Utama
- BI Gelar Capacity Building Cara Pelaporan TPID di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com