Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Nopember 2019 22:02
Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan

Senin, 18 Nopember 2019 19:18
Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 

Senin, 18 Nopember 2019 18:51
Serius Maju Pilkada Kuansing, Ukup Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Direktur RSUD

Senin, 18 Nopember 2019 18:03
Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi

Senin, 18 Nopember 2019 17:42
Pemprov Sambut Baik, Nono Patria Akhirnya Diumumkan Jadi Calon Waka DPRD Rohul

Senin, 18 Nopember 2019 17:09
Gandeng Jendral, Khairizal Optimis Menangkan Pilkada Inhu 2020

Senin, 18 Nopember 2019 17:00
Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO

Senin, 18 Nopember 2019 16:55
Razia Warnet dan Warung Kelontong, 33 Pelajar Diamankan Satpol PP Pekanbaru

Senin, 18 Nopember 2019 15:18
Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama

Senin, 18 Nopember 2019 15:04
4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Agustus 2019 16:50
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian

Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal bentukan Gubernur, dibagi menjadi tiga bagian. Saat ini, tim ini fokus menertibkan lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan/lahan secara ilegal yang dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019, dibagi menjadi tiga tim, yakni Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Untuk Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai ketua. Kemudian Wakapolda, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditunjuk sebagai ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara itu, untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Ada pun Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab. Sedangkan Kapolda, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama
- Buka Rakorda BazNas Riau, Bupati Kuansing Ajak Umat Optimalkan Zakat
- Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Boat Penangkap Ikan Kepada Nelayan
- Bupati Tetapkan Festival.Danau Sungai Soriak Masuk COE Kuansing
- Wabup Kuansing Serahkan Bantuan Ambulance untuk Masyarakat Beringin Jaya
- Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III
- BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan
- Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman
- "Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020
- BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan
- Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN
- Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com