Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 18 Januari 2020 21:33
Dua Atlet Layar Bengkalis Ikuti Kejuaraan Internasional di Batam

Sabtu, 18 Januari 2020 20:41
The New Era of Gold,
Waktunya Beli Emas untuk Mereka yang Merencanakan Masa Depan


Sabtu, 18 Januari 2020 19:35
HUT ke-47, PDIP Bengkalis Gelar Istighosah Bersama

Sabtu, 18 Januari 2020 17:31
Puluhan Hektar Lahan Gambut di Rupat, Bengkalis Kembali Terbakar

Sabtu, 18 Januari 2020 17:01
Longsor, Pemukiman Warga Kampung Baru Timur, Kuansing Terancam Runtuh

Sabtu, 18 Januari 2020 16:25
Wagubri Harap IDI Riau dan Pekanbaru Tingkatkan Ilmu dan Pelayanan Masyarakat

Sabtu, 18 Januari 2020 15:10
Kado HUT ke-39, Bupati Rohul Janji Pemkab Bangun Jalan Poros Desa Pasir Jaya

Sabtu, 18 Januari 2020 14:57
Ketua DPC Askonas Rohul‎ Berharap Kegiatan Pembangunan Perhatikan Aspek Lingkungan

Sabtu, 18 Januari 2020 14:23
Audensi Bersama Kadiskes Riau, AMKR Bisa Jadi Garda Perubahan Hidup Sehat

Sabtu, 18 Januari 2020 12:12
Masyarakat Sungai Paku Doakan Andi Putra-Suhardiman Amby Menang Pilkada Kuansing



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 September 2019 19:30
Asap Karhutla, Alumni Unri Gugat Presiden

Divisi Hukum KA Unri mengambil perhatian terhadap kabut asap di Riau. Gugatan class action segera diberikan untuk presiden sampai ke level pemerintah daerah.

WACANA menggugat mulai presiden sampai ke level pemerintah daerah karena bencana kabut asap tertangani dikongkritkan Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau. Gugatan class action yang akan dilakukan. Materi gugatan akan disesuaikan mengacu UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Untuk memperkuat materi gugatan, Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla.

Kesepakatan pengajuan gugatan ini diambil dalam rapat tim Divisi Hukum dan Advokasi IKA Unri, Selasa (10/9). IKA Fakultas Hukum Unri sebagai bagian dari IKA Unri ambil bagian untuk menyiapkan draft hukum gugatan. Dikatakan Ketua Divisi Hukum IKA Unri, Fitrianedi SH MKN didampingi Made Ali SH, Sucipto Sihite SH, Devi Indriani SH, Citra Lestari SH MH, Haris Marshal SH, Hapiz SH, Pika SH.

Dikatakan Fitrianedi SH MKN, draft gugatan class action sedang dimatangkan. Untuk data-data awal sudah ada. Beberapa pengaduan masyarakat juga sudah dikumpulkan. Terutama para korban kabut asap akibat Karhutla. Untuk lebih melengkapi dan meluaskan lagi materi gugatan, akan dibuat posko pengaduan Korban Asap Karhutla. Korban Asap Karhutla dapat menyampaikan pengaduannya ke nomor 082285356253 atau mendatangi Kantor IKA FH di Kampus Unri Gobah.

"Mulai dari Presiden, Menteri KLH, Menteri BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Riau sampai Bupati/Wali Kota se Riau sebagai tergugat dalam class action ini. Gugatan class action inu sesuai perundang-undangan bisa dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Kita ambil bagian untuk itu," tutur Notaris yang bertugas di Pekanbaru ini.

Pemerintah digugat kata Nedi akibat kelalaiannya menjaga Kebakaran hutan dan lahan di Riau sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap sudah terjadi hampir dua bulan dan hingga hari ini kabut asap makin berbahaya. Sudah banyak korban berjatuhan katanya. Gugatan class action sesuai perundang-undangan menuntut ganti rugi atas derita yang ditimbulkan. Sehingga nanti, sekecil apapun dampak kerugian harus diganti rugi oleh yang tergugat.

"Gugatan class action ini kepada Presiden, menteri sampai jajarannya di pemerintah daerah. Kami meminta hakim nanti dalam memutuskan perkara hukumnya, memerintahkan untuk memenuhi kerugian yang diderita para korban asap. Maka dari itu kami mengajak seluruh korban asap untuk mau ikut membuat pengaduan. Sehingga gugatan ini kuat dan membuat para tergugat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan," ucapnya mengakhiri.(rls)

Foto: Ketua Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Unri Fitrianedia SH MKN dan Alumni FH Unri, Devi Indriani SG didampingi pengurus lainnya memegang draft gugatan Class Action, Selasa (10/9/2019). Gugatan ditujukan kepada Presiden, Menteri, Gubernur Riau hingga Bupati/Wali Kota.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- HUT ke-47, PDIP Bengkalis Gelar Istighosah Bersama
- Puluhan Hektar Lahan Gambut di Rupat, Bengkalis Kembali Terbakar
- Wagubri Harap IDI Riau dan Pekanbaru Tingkatkan Ilmu dan Pelayanan Masyarakat
- Ketua DPC Askonas Rohul‎ Berharap Kegiatan Pembangunan Perhatikan Aspek Lingkungan
- Audensi Bersama Kadiskes Riau, AMKR Bisa Jadi Garda Perubahan Hidup Sehat
- Nama Yan Prana dan Indra Dikirm ke OJK Sebagai Calon Komut
- Penggiat Lingkungan Apresiasi Langkah Eksekusi Pidana Pokok Senilai Rp5 Miliar PT PSJ
- Pejabat Dinsos Bengkalis Teken Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas
- Tuntut Ketegasan Eksekusi Kebun Ilegal PT PSJ, Amper Datangi Kejati dan DLHK Riau
- BBKSDA Riau Cek Jejak Harimau di Tenayan
- Puluhan RT dan RW di Air Jamban, Bengkalis Tak Miliki SK Aktif
- Tawarkan Juga Potensi Kelapa, India Tertarik Bangun Pabrik CPO di Riau
- Gubri Pastikan Pejabat Pempov Positip Narkoba Sudah Diberhentikan
- Selamatkan Generasi Muda, DPD Fokan Ajak Cegah Narkoba dari Dini
- Bersama Gubernur DKI, Syamsuar Terima Penghargaan dari Menag
- FGD PP Soroti Dugaan Kongkalikong Pembangunan Perkantoran Pemko Pekanbaru
- PPK di Bengkalis Wajib Tidak Dalam Ikatan Perkawinan
- RS KPJ Klang Malaysia Punya Layanan Khusus Untuk Pasien Indonesia
- Layur Jalur di Gunung Toar, Bupati Kuansing Galang Donasi Rp82 Juta
- Malam ini, Gubri Terima Penghargaan dari Kemenag RI


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com