Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Januari 2020 12:10
Polres Bengkalis Amankan Enam Tersangka Pembakar Lahan Gambut 84,5 Hektar

Senin, 20 Januari 2020 11:55
Private Class PPA Pekanbaru,
Belajar Kembali Mengenal Allah, Mencintai dan Menjemput PertolonganNya


Senin, 20 Januari 2020 11:04
Disdagperin Bengkalis Siapkan Rp7 M untuk Pasar Murah 30.630 Pembeli

Senin, 20 Januari 2020 10:54
Proyek Pompa Air Gagal BPBD Bengkalis, Polda Riau Cek Legalitas PT PWH ke Jakarta

Ahad, 19 Januari 2020 23:35
Mubeslub Sempat Kisruh, Fajrul Akhirnya Terpilih Sebagai Ketua Ipmarohu Sumut 2020-2021

Ahad, 19 Januari 2020 22:18
Sebagai Kader, Murnis Mansyur Optimis Didukung Partai Golkar Maju Pilkada Rohul 2020

Ahad, 19 Januari 2020 21:43
MoU Bersama Gubri, Investor Singapura Kelola Stadion Utama

Ahad, 19 Januari 2020 21:35
Polres Rohul Pakai Aplikasi Lancang Kuning‎ dan Drone Mengantisipasi Karhutla

Ahad, 19 Januari 2020 21:05
Tinggalkan Ketua DPRD Riau,
Engah Eet Serius Maju Balon Bupati Bengkalis


Ahad, 19 Januari 2020 17:14
Cegah Karla, Polsek Bengkalis Lakukan Patroli ke Lahan-lahan Warga



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 September 2019 15:51
Gagal Tangani Karhutla,
HMI MPO Pekanbaru Tuntut Pencabutan Gelar Adat Presiden Jokowi


Puluhan massa HMI kembali menggelar aksi demo. Menuntut pencabutan gelar adat untuk Jokowi, karena dinilai gagal menangani karhutla yang dulu dikatakannya sudah tidak terjadi lagi.

Riauterkini - PEKANBARU - Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Pekanbaru gelar aksi di depan Kantor Gubernur Riau.

Aksi yang dipimpin Ali Imron, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mendesak kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk mencabut gelar adat Datuk Setia Negara kepada presiden RI, Joko Widodo, karena dinilai gagal dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di berbagai provinsi termasuk Riau.

Tuntutan meminta LAM Riau mencabut gelar adat terhadap orang nomor satu di Indonesia yang terdapat dalam empat pernyataan sikap tersebut juga disampaikam dalam orasi, yang mendapat pengawalan dari kepolisian dan Satpol PP Riau.

"Kami memin ta kepada LAM Riau cabut gelar adat kepada Presiden yang katanya berhasil mengatasi Karhutla," kata pendemo, Kamis (12/9/19).

Berikut empat poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa melalui orasinya. Pertama, mendesak Gubernur Riau melakukan optimalisasi kinerja tim penertiban perkebunan sawit ilegal dan tegas menolak segala bentuk konspirasi yang berpotensi terjadi didalam proses pelaksanaanya.

Kedua, meminta kepada presiden mengeluarkan kebijakan kongkrit yang terbaru mengenai Karhutla. Ketiga, melakukan pengawasan intensif terhadap proses hukum seadilnya kepada korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan serta perusakan lingkungan.

Serta keempat, mendesak LAM Riau untuk mencabut gelar adat (Datuk Setia Negara) kepada presiden RI. Karena kegagalan dalam menangani Karhutla.

Selain itu, mahasiswa juga menyebut kondisi Riau yang hari ini adalah negeri diatas kepungam asap. Masyarakat diregut kesehatannya. Berbagai aktivitas terhenti dan masyarakat Riau dibunuh secara perlahan.

Kepergian Gubernur Riau H Syamsuar ke Thailand ditengah kondisi Riau sedang berasap karena Karhuta juga tak luput jadi perhatian mahasiswa.

Seperti diketahui, sebelumnya menjelang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu LAM Riau telah memberikan gelar adat kepada Jokowi, sebagai Datuk Setia Negara.

Salah satu alasan pemberian gelar adat tersebut, karena Jokowi dianggap berhasil menangani Karhutla di berbagai provinsi termasuk Riau. *(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Private Class PPA Pekanbaru,
Belajar Kembali Mengenal Allah, Mencintai dan Menjemput PertolonganNya

- Disdagperin Bengkalis Siapkan Rp7 M untuk Pasar Murah 30.630 Pembeli
- MoU Bersama Gubri, Investor Singapura Kelola Stadion Utama
- Cegah Karla, Polsek Bengkalis Lakukan Patroli ke Lahan-lahan Warga
- HUT ke-47, PDIP Bengkalis Gelar Istighosah Bersama
- Puluhan Hektar Lahan Gambut di Rupat, Bengkalis Kembali Terbakar
- Wagubri Harap IDI Riau dan Pekanbaru Tingkatkan Ilmu dan Pelayanan Masyarakat
- Ketua DPC Askonas Rohul‎ Berharap Kegiatan Pembangunan Perhatikan Aspek Lingkungan
- Audensi Bersama Kadiskes Riau, AMKR Bisa Jadi Garda Perubahan Hidup Sehat
- Nama Yan Prana dan Indra Dikirm ke OJK Sebagai Calon Komut
- Penggiat Lingkungan Apresiasi Langkah Eksekusi Pidana Pokok Senilai Rp5 Miliar PT PSJ
- Pejabat Dinsos Bengkalis Teken Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas
- Tuntut Ketegasan Eksekusi Kebun Ilegal PT PSJ, Amper Datangi Kejati dan DLHK Riau
- BBKSDA Riau Cek Jejak Harimau di Tenayan
- Puluhan RT dan RW di Air Jamban, Bengkalis Tak Miliki SK Aktif
- Tawarkan Juga Potensi Kelapa, India Tertarik Bangun Pabrik CPO di Riau
- Gubri Pastikan Pejabat Pempov Positip Narkoba Sudah Diberhentikan
- Selamatkan Generasi Muda, DPD Fokan Ajak Cegah Narkoba dari Dini
- Bersama Gubernur DKI, Syamsuar Terima Penghargaan dari Menag
- FGD PP Soroti Dugaan Kongkalikong Pembangunan Perkantoran Pemko Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com