Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Nopember 2019 16:09
Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman

Jum’at, 15 Nopember 2019 16:04
Mandi di Waduk PT Kojo, Siswa SMP di Mandau Tewas Tenggelam

Jum’at, 15 Nopember 2019 14:47
"Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020

Jum’at, 15 Nopember 2019 13:10
BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan

Jum’at, 15 Nopember 2019 10:48
Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN

Jum’at, 15 Nopember 2019 08:34
Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi

Jum’at, 15 Nopember 2019 08:11
Pemkab Kuansing Sukses Minta Pusat Bangun Tiga Puskesmas Rawat Inap

Jum’at, 15 Nopember 2019 07:47
Kejuaraan Internasional di Malaysia, Pemanah Pelalawan Rebut 2 Perunggu

Jum’at, 15 Nopember 2019 07:28
Tanam 1000 Pohon, Bupati Mirsini Puji Anak Muda Kuansing

Kamis, 14 Nopember 2019 19:09
Kecelakaan, Siswa SMPN 3 Mandau Tewas di Bonai Darussalam, Rohul

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Oktober 2019 15:35
Ini Tanggapan Sekda Terkait Jumlah Penduduk Miskin di Rohul Tertinggi di Riau

Sekda buka suara terkait hasil penelitian BPS, terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rohul tertinggi di Provinsi Riau.

Riauterkini-‎PASIRPANGARAIAN- Berdasarkan hasil penelitian dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tertinggi di Provinsi Riau.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau menurut kabupaten/ kota tahun 2018, Kabupaten Rohul‎ menjadi daerah tertinggi angka kemiskinan yaitu mencapai 72,28 ribu jiwa, disusul Kabupaten Kampar 69,32 ribu jiwa, dan penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir 52,42 ribu jiwa.

Sedangkan untuk persentase penduduk miskin di Provinsi Riau, Kepulauan Meranti menempati posisi pertama mencapai‎ 27,79 persen, disusul Kabupaten Rohul berada di urutan kedua di angka 10,95 persen, dan urutan ketiga ditempati Kabupaten Kuantan Singingi di angka 9,92 persen.

‎Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten H Abdul Haris S.Sos, M.Si, mengatakan hasil penelitian BPS tentang jumlah penduduk miskin ini tetap disikapi positif oleh Pemkab Rohul.

‎‎ Haris mengaku kecenderungan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rohul, sebenarnya sudah terjadi sejak 2010 silam. Pemkab Rohul sendiri telah membuat program-program yang ada di masyarakat untuk meminimalisir angka kemiskinan tersebut.

‎ "Ini kalau kita lihat kan dari 2010 sampai saat ini, bukan datangnya masyarakat miskin ini di tahun 2018 saja, tetapi itu sudah dari 2010," ungkap Abdul Haris menjawab riauterkinicom, usai membuka acara di Pasirpangaraian, Selasa (22/10/2019).

Haris mengaku di 2018 banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Rohul dalam meminimalisir angka kemiskinan yang terjadi.

"Namun hal itu belum bisa menjawab semuanya, tentu nanti mungkin mudah-mudahan tahun-tahun ke depan hasilnya bisa kita dapatkan," harapnya.

Upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, kata Sekda, Pemkab Rohul telah susun program pemerintah dalam mendorong peningkatan hasil pertanian masyarakat, salah satu yang menjadi prioritas di Rohul saat ini adalah salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keluar dari posisi yang dikategorikan BPS sebagai masyarakat miskin.

"Kita punya program peremajaan sawit rakyat misalnya yang kita lakukan besar-besaran saat ini. Ini juga tujuannya sama kita memperoleh bantuan bantuan seperti dari pusat untuk peremajaan sawit rakyat itu yang nilainya Rp 25 juta per hektar sudah hari ini sekitar sudah menerima lebih dari Rp 60 miliar untuk peremajaan ke sawit rakyat, dan itu hibah tidak dikembalikan masyarakat," ungkapnya.

Sekda menuturkan Pemkab berharap supaya kesejahteraan dapat dicapai. Namun saat ini pihaknya dalam upaya-upaya, bagaimana penduduk yang dinyatakan masyarakat miskin sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

"Dalam arti kata kita keluar dari zona yang dikatakan miskin tadi," harapnya.

Secara persentase, ungkap Sekda, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rohul berada di angka 10 persen, dan rata-rata secara nasional yaitu 9,41 persen.

"Jadi ada 1 persen yang harus diturunkan kalau mengejar rata-rata nasional, tetapi sebenarnya maksud kita tidak hanya mengejar rata-rata nasional saja, tapi bagaimana menciptakan iklim berusaha, iklim untuk memperoleh penghasilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri bisa mampu membiayai kebutuhan dasarnya masing-masing," terangnya.

Ditanya apakah anjloknya harga komiditi TBS kelapa sawit dan getah karet ikut mempengaruhi pendapatan perkapita, Sekda Rohul mengaku harga komiditi juga ikut mempengaruhi pendapatan masyarakat, apalagi sebagai besar masyarakat merupakan petani perkebunan karet dan kelapa sawit.

"Namun karet dan sawit ini pengendalian harganya kan tidak berada di kita di kabupaten, tapi mengikut harga-harga yang berlaku nasional bahkan internasional," kata Sekda.

Saat ini, sambung Sekda, Pemkab Rohul berharap adanya terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah pusat, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo pasca pelantikan, bahwa akan ada transformasi ekonomi menuju ekonomi manufaktur, yaitu bahan mentah lokal diolah menjadi bahan jadi, dan kemudian baru dipasarkan.

"Sehingga kita berharap dengan kebijakan kebijakan tersebut kita meyakini nanti ini komoditi-komoditi yang dihasilkan masyarakat kita akan naik nilai harganya. Ini juga akan sangat membantu untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri," tuturnya.

Ditanya apakah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rohul bertambah karena semakin banyak jumlah penerima bantuan di Dinas Sosial, Sekda mengatakan‎ untuk data tentunya sudah dilakukan verifikasi validasi.

Dari 2018‎ sudah dilakukan verifikasi validasi data penduduk miskin di Kabupaten Rohul, namun data yang ada cenderung belum berubah karena data pemerintah pusat belum berubah, masih menggunakan data tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penelitian BPS, diakui Sekda Rohul lagi, akan dijadikan acuan Pemkab Rohul untuk mengetahui desa atau kecamatan mana saja yang masuk kategori dengan jumlah penduduk miskin, sehingga bisa dilakukan upaya upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

"Dan upaya ini adalah upaya yang sangat berat dan membutuhkan waktu, karena masyarakat miskin dan rendahnya daya beli ini kan permasalahan global, bukan hanya kita yang menghadapi, jadi semua menghadapi," paparnya.

"Untuk mencari jalan keluarnya tentu perlu cara yang betul-betul serius karena kita akan merubah, mulai dari merubah pendidikan, kesehatan secara individual masyarakat termasuk juga pola fikir," tambahnya.

Meminimalisir jumlah penduduk miskin, ungkap Sekda Rohul, perlu dilakukan bersama-sama seluruh komponen yang ada di Kabupaten Rohul dan luar daerah, sehingga masyarakat miskin‎ bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya.

"Ini yang penting kita lakukan, mungkin pembahasan kita terhadap itu bagaimana supaya masyarakat ini lebih sejahtera ke depan," ungkapnya lagi.

Apakah bertambahnya jumlah penduduk miskin karena bertambahnya jumlah penduduk dari luar daerah, Sekda Rohul mengatakan membaca per parsial per sektor memang banyak hal, namun demikian Pemkab Rohul dalam hal ini tidak mau menyalahkan satu dan lainnya.

"Kalau untuk pertambahan penduduk Rohul luar biasa untuk tahun ini saya meminta data kemarin, pertambahan dari luar daerah itu sampai 20.000 kepala keluarga masuk‎ ke Rokan Hulu," ungkap Sekda.

"Ini semuanya tentu mencari penghidupan di Rohul. Kalau kita melihat sebenarnya, Rohul ini punya potensi, potensi inilah yang kita harapkan bisa dimanfaatkan bersama-sama dengan masyarakat."

"Kita tidak melihat apakah masyarakat itu sudah lama berada di Rohul atau baru saja yang mendiami Rohul, tapi kita berbicara secara umum bagaimana supaya masyarakat yang tadi dikategorikan nilai kemampuan rendah itu supaya nanti meningkat kesejahteraannya," harapan besar Sekda.

Soal sebaran jumlah penduduk miskin sendiri, Sekda mengaku Pemkab Rohul berupaya mengetahuinya. Nantinya, Basis Data Terpadu (BDT) yang ada akan disinkronkan dengan hasil penelitian BPS.

Program meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan dilakukan Pemkab Rohul di setiap‎ kecamatan juga tidak sama, tergantung potensi yang ada.

"Seperti misalnya di Kecamatan Rambah Samo ini kan sentranya pertanian persawahan, sehingga programnya berbeda dengan yang akan dilakukan di Kecamatan Tambusai Utara yang punya pontensi perkebunan," jelasnya.

Untuk program pengentasan kemiskinan, Abdul Haris mengatakan anggaran akan‎ dimasukkan dalam program peningkatan produksi masyarakat yang menjadi prioritas‎ di Kabupaten Rokan Hulu untuk APBD 2020.‎***(zal)

Keterangan foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, H Abdul Haris S.Sos, M.Si.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman
- "Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020
- BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan
- Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN
- Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi
- Pemkab Kuansing Sukses Minta Pusat Bangun Tiga Puskesmas Rawat Inap
- Kecelakaan, Siswa SMPN 3 Mandau Tewas di Bonai Darussalam, Rohul
- Gubri Paparkan Strategi Kemajuan Kebudayaan
- Ini Nama Dirut dan Dua Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya yang Baru
- Pembangunan Dua Sarana Penunjang Pariwisata Kuansing Didanai DAK 2020
- Bankeu Riau 2019, Forkopimcam Rengat Barat Inhu Gelar Sosialisasi di Desa
- Tingkatkan Pengamanan Polres Inhu Tidak Batasi Masyarakat
- Bupati Kuansing Buka Sosialisasi Program Penurunan Mercury di Pekanbaru
- 6 Korban Dirujuk Ke RSUD Indrasari DBD Meningkat di Tanah Datar, Inhu
- Wabup Kuansing Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda se-Indonesia
- Pemkab Rohul Buka 169 Formasi Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019
- Dibuka Kepala BPKAD, Pemrov Riau Lelang 46 Kendaraan Dinas Operasional
- Disdukcapil Meranti Hanya Dijayaj 500 Blanhko KTP-el Sebulan
- SK Sekdaprov Belum Jelas, Ahmad Syah Bakal Diperpanjang Jadi Plh
- Bupati Harris dan Forkompinda Pelalawan Hadiri Rakornas di Jakarta 


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com