Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Nopember 2019 23:06
Pemkab Buka Seleksi Calon Dirut dan Dewan Pengawas BPR Rohul, Berikut Persyaratannya

Selasa, 19 Nopember 2019 21:02
PKB dan PAN Bisa Jadi Koalisi,
Hafith Syukri dan Erizal Bersamaan Ambil Formulir Sebagai Balon Bupati di DPD PAN Rohul


Selasa, 19 Nopember 2019 20:32
Bangkai Gajah di HTI PT Arara Abadi Tanpa Gading

Selasa, 19 Nopember 2019 19:25
Fokus Pencegahan, RAPP Bantu Masyarakat Buka Lahan Tanpa Bakar Lahan

Selasa, 19 Nopember 2019 17:29
Sekretariat PWI Bengkalis Diresmikan, Puluhan Anggota PWI Riau akan Ikuti UKW

Selasa, 19 Nopember 2019 16:50
Beredar Video ABK Armada Bengkalis-Melaka Buang Sampah ke Laut

Selasa, 19 Nopember 2019 15:40
Pemkab Rohul Terima Penghargaan Swasti Saba Padapa 2019 dari Mendagri dan Menkes

Selasa, 19 Nopember 2019 15:30
Ditemukan, Gajah Sumatera Mati di HTI PT Arara Abadi

Selasa, 19 Nopember 2019 15:29
Sekdes Pelaku Pungli Pengurusan Sertifikat Prona di Gunung Sahilan, Kampar Dituntut 6 Tahun Penjara

Selasa, 19 Nopember 2019 15:20
Pemprov Anggarkan 40 Unit Pemadam Karhutla Portable

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Oktober 2019 21:42
Wagub Harap Lima Tahun Tercapai 100 Desa Mandiri di Riau

Lima tahun kedepan tercapai target 100 desa mandiri di Riau. Pemprov Riau sendiri telah menggarkan Rp200 juta perdesa yang akan disalurkan pada APBD-P.

Riauterkini - PEKANBARU - Desa mandiri di Riau diharapkan minimal dapat tercapai 100 desa dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, tentunya perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa itu sendiri termasuk seluruh stakeholder terkait.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution, saat membuka rapat kerja urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Provinsi Riau 2019, di Hotel Furaya, Selasa (22/10/19).

Ada pun pentingnya mewujudkan desa mandiri tersebut diantaranya sebagai penjabaran misi Provinsi Riau. Kemudian, untuk mendorong ketahanan ekonomi di desa, sesuai pada misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024.

"Pemprov dan didukung DPRD Riau telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp.200 Juta yang akan disalurkan melalui APBD-Perubahan Provinsi Riau Tahun 2019. Kebijakan ini salah satunya untuk mendorong ketahanan ekonomi di desa, sebagaimana yang telah dijabarkan pada misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024," kata Wagubri.

Untuk mendukung harapan tersebut, melalui instansi terkait diupayakan meningkatkan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha desa dan meningkatkan kompetensi wirausaha muda di perdesaan.

"Dalam rangka fasilitasi penataan wilayah desa, saya sangat mendukung pembentukan desa baru sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dengan tujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa," papar mantan Danrem 031/WB ini.

Disampaikan juga, bahwa berdasarkan data Dinas PMD, hasil pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2019 yang diukur melalui tiga pendekatan. Yakni, Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan, Riau baru memiliki 10 desa mandiri dan 163 desa maju.

Sementara, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Syarifuddin AR menyatakan terkait acara rapat kerja urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Riau membahas berbagai persoalan yang menyangkut desa dan kelurahan.

Diantaranya, fasilitasi penataan wilayah desa dan kelurahan dan Penataan desa adat pada kabupaten kota di Riau pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, pada 4 Juli 2019 lalu.

Kemudian ada juga Flfasilitasi dampak lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan serta kebencanaan lainnya. Ada juga soal pengentasan stunting dan komitmen pelaksanaan evaluasi perkembangan desa melalui kewenangan desa.

"Adapun tujuan rapat kerja ini, antara lain, membangun komitmen dan sinergi dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan desa di daerah. Memfasilitasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Syarifuddin.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Fokus Pencegahan, RAPP Bantu Masyarakat Buka Lahan Tanpa Bakar Lahan
- Sekretariat PWI Bengkalis Diresmikan, Puluhan Anggota PWI Riau akan Ikuti UKW
- Beredar Video ABK Armada Bengkalis-Melaka Buang Sampah ke Laut
- Pemprov Anggarkan 40 Unit Pemadam Karhutla Portable
- Terbengkalai di Tangan Kontraktor, Renovasi Kantor DPRD Pelalawan Dilanjutkan Tahun Depan
- Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda PajakĀ 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama
- Buka Rakorda BazNas Riau, Bupati Kuansing Ajak Umat Optimalkan Zakat
- Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Boat Penangkap Ikan Kepada Nelayan
- Bupati Tetapkan Festival.Danau Sungai Soriak Masuk COE Kuansing
- Wabup Kuansing Serahkan Bantuan Ambulance untuk Masyarakat Beringin Jaya
- Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com