Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Nopember 2019 18:19
Begini Cara Disdikpora Rohul Meriahkan Sumpah Pemuda 2019

Jum’at, 15 Nopember 2019 17:01
BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan

Jum’at, 15 Nopember 2019 16:09
Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman

Jum’at, 15 Nopember 2019 16:04
Mandi di Waduk PT Kojo, Siswa SMA di Mandau Tewas Tenggelam

Jum’at, 15 Nopember 2019 14:47
"Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020

Jum’at, 15 Nopember 2019 13:10
BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan

Jum’at, 15 Nopember 2019 10:48
Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN

Jum’at, 15 Nopember 2019 08:34
Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi

Jum’at, 15 Nopember 2019 08:11
Pemkab Kuansing Sukses Minta Pusat Bangun Tiga Puskesmas Rawat Inap

Jum’at, 15 Nopember 2019 07:47
Kejuaraan Internasional di Malaysia, Pemanah Pelalawan Rebut 2 Perunggu

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Oktober 2019 21:42
Wagub Harap Lima Tahun Tercapai 100 Desa Mandiri di Riau

Lima tahun kedepan tercapai target 100 desa mandiri di Riau. Pemprov Riau sendiri telah menggarkan Rp200 juta perdesa yang akan disalurkan pada APBD-P.

Riauterkini - PEKANBARU - Desa mandiri di Riau diharapkan minimal dapat tercapai 100 desa dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, tentunya perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa itu sendiri termasuk seluruh stakeholder terkait.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution, saat membuka rapat kerja urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Provinsi Riau 2019, di Hotel Furaya, Selasa (22/10/19).

Ada pun pentingnya mewujudkan desa mandiri tersebut diantaranya sebagai penjabaran misi Provinsi Riau. Kemudian, untuk mendorong ketahanan ekonomi di desa, sesuai pada misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024.

"Pemprov dan didukung DPRD Riau telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp.200 Juta yang akan disalurkan melalui APBD-Perubahan Provinsi Riau Tahun 2019. Kebijakan ini salah satunya untuk mendorong ketahanan ekonomi di desa, sebagaimana yang telah dijabarkan pada misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024," kata Wagubri.

Untuk mendukung harapan tersebut, melalui instansi terkait diupayakan meningkatkan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha desa dan meningkatkan kompetensi wirausaha muda di perdesaan.

"Dalam rangka fasilitasi penataan wilayah desa, saya sangat mendukung pembentukan desa baru sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dengan tujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa," papar mantan Danrem 031/WB ini.

Disampaikan juga, bahwa berdasarkan data Dinas PMD, hasil pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2019 yang diukur melalui tiga pendekatan. Yakni, Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan, Riau baru memiliki 10 desa mandiri dan 163 desa maju.

Sementara, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Syarifuddin AR menyatakan terkait acara rapat kerja urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Riau membahas berbagai persoalan yang menyangkut desa dan kelurahan.

Diantaranya, fasilitasi penataan wilayah desa dan kelurahan dan Penataan desa adat pada kabupaten kota di Riau pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, pada 4 Juli 2019 lalu.

Kemudian ada juga Flfasilitasi dampak lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan serta kebencanaan lainnya. Ada juga soal pengentasan stunting dan komitmen pelaksanaan evaluasi perkembangan desa melalui kewenangan desa.

"Adapun tujuan rapat kerja ini, antara lain, membangun komitmen dan sinergi dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan desa di daerah. Memfasilitasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Syarifuddin.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan
- Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman
- "Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020
- BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan
- Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN
- Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi
- Pemkab Kuansing Sukses Minta Pusat Bangun Tiga Puskesmas Rawat Inap
- Kecelakaan, Siswa SMPN 3 Mandau Tewas di Bonai Darussalam, Rohul
- Gubri Paparkan Strategi Kemajuan Kebudayaan
- Ini Nama Dirut dan Dua Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya yang Baru
- Pembangunan Dua Sarana Penunjang Pariwisata Kuansing Didanai DAK 2020
- Bankeu Riau 2019, Forkopimcam Rengat Barat Inhu Gelar Sosialisasi di Desa
- Tingkatkan Pengamanan Polres Inhu Tidak Batasi Masyarakat
- Bupati Kuansing Buka Sosialisasi Program Penurunan Mercury di Pekanbaru
- 6 Korban Dirujuk Ke RSUD Indrasari DBD Meningkat di Tanah Datar, Inhu
- Wabup Kuansing Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda se-Indonesia
- Pemkab Rohul Buka 169 Formasi Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019
- Dibuka Kepala BPKAD, Pemrov Riau Lelang 46 Kendaraan Dinas Operasional
- Disdukcapil Meranti Hanya Dijayaj 500 Blanhko KTP-el Sebulan
- SK Sekdaprov Belum Jelas, Ahmad Syah Bakal Diperpanjang Jadi Plh


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com