Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Nopember 2019 23:42
Diduga Aniaya Anak Tiri, Pria Asal Rokan IV Koto Dikerangkeng di Mapolres Rohul

Rabu, 20 Nopember 2019 20:58
Rajut Silaturahmi, Bupati Mursini Temu Ramah Bersama Alumni Haji Kloter 19

Rabu, 20 Nopember 2019 20:52
‎129 Pejabat Eselon III dan Eselon IV Pemkab Rohul Dilantik Sekda

Rabu, 20 Nopember 2019 19:49
Polres Bengkalis Ringkus Pengedar Barang Haram di Pinggir

Rabu, 20 Nopember 2019 18:49
Peringati HKN ke-55, Puskesmas Madani Bandar Petalangan Gelar Berbagai Perlombaan

Rabu, 20 Nopember 2019 17:59
Bupati Kuansing Buka Ikrar Mufakat Masyarakat Benai Peduli Lingkungan

Rabu, 20 Nopember 2019 16:53
Gerebek Sebuah Rumah di Tambusai Barat, Satres Narkoba Polres Rohul Berhasil Sita 17 Paket Sabu

Rabu, 20 Nopember 2019 16:19
Melalui FGD, Polres Rohul Mengajak Masyarakat Ikut Mengantisipasi Paham Radikalisme

Rabu, 20 Nopember 2019 14:37
572 Penderita TB, Bengkalis Dinilai Berhasil Lakukan Pengobatan Tertinggi di Riau 2018

Rabu, 20 Nopember 2019 10:45
Gubri Isyaratkan Pelantikan Jumat, Sekdaprov antara Yan Prana dan Said Syarifuddin

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Oktober 2019 21:42
Wagub Harap Lima Tahun Tercapai 100 Desa Mandiri di Riau

Lima tahun kedepan tercapai target 100 desa mandiri di Riau. Pemprov Riau sendiri telah menggarkan Rp200 juta perdesa yang akan disalurkan pada APBD-P.

Riauterkini - PEKANBARU - Desa mandiri di Riau diharapkan minimal dapat tercapai 100 desa dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, tentunya perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa itu sendiri termasuk seluruh stakeholder terkait.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution, saat membuka rapat kerja urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Provinsi Riau 2019, di Hotel Furaya, Selasa (22/10/19).

Ada pun pentingnya mewujudkan desa mandiri tersebut diantaranya sebagai penjabaran misi Provinsi Riau. Kemudian, untuk mendorong ketahanan ekonomi di desa, sesuai pada misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024.

"Pemprov dan didukung DPRD Riau telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp.200 Juta yang akan disalurkan melalui APBD-Perubahan Provinsi Riau Tahun 2019. Kebijakan ini salah satunya untuk mendorong ketahanan ekonomi di desa, sebagaimana yang telah dijabarkan pada misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024," kata Wagubri.

Untuk mendukung harapan tersebut, melalui instansi terkait diupayakan meningkatkan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha desa dan meningkatkan kompetensi wirausaha muda di perdesaan.

"Dalam rangka fasilitasi penataan wilayah desa, saya sangat mendukung pembentukan desa baru sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dengan tujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa," papar mantan Danrem 031/WB ini.

Disampaikan juga, bahwa berdasarkan data Dinas PMD, hasil pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2019 yang diukur melalui tiga pendekatan. Yakni, Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan, Riau baru memiliki 10 desa mandiri dan 163 desa maju.

Sementara, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Syarifuddin AR menyatakan terkait acara rapat kerja urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Riau membahas berbagai persoalan yang menyangkut desa dan kelurahan.

Diantaranya, fasilitasi penataan wilayah desa dan kelurahan dan Penataan desa adat pada kabupaten kota di Riau pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, pada 4 Juli 2019 lalu.

Kemudian ada juga Flfasilitasi dampak lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan serta kebencanaan lainnya. Ada juga soal pengentasan stunting dan komitmen pelaksanaan evaluasi perkembangan desa melalui kewenangan desa.

"Adapun tujuan rapat kerja ini, antara lain, membangun komitmen dan sinergi dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan desa di daerah. Memfasilitasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Syarifuddin.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Rajut Silaturahmi, Bupati Mursini Temu Ramah Bersama Alumni Haji Kloter 19
- Peringati HKN ke-55, Puskesmas Madani Bandar Petalangan Gelar Berbagai Perlombaan
- 572 Penderita TB, Bengkalis Dinilai Berhasil Lakukan Pengobatan Tertinggi di Riau 2018
- Gubri Isyaratkan Pelantikan Jumat, Sekdaprov antara Yan Prana dan Said Syarifuddin
- DPRD Terus Gesa Pembahasan RAPBD 2020
- Gubri Pastikan Jumat Ini Pelantikan Sekdaprov Definitif
- Fokus Pencegahan, RAPP Bantu Masyarakat Buka Lahan Tanpa Bakar Lahan
- Sekretariat PWI Bengkalis Diresmikan, Puluhan Anggota PWI Riau akan Ikuti UKW
- Beredar Video ABK Armada Bengkalis-Melaka Buang Sampah ke Laut
- Pemprov Anggarkan 40 Unit Pemadam Karhutla Portable
- Terbengkalai di Tangan Kontraktor, Renovasi Kantor DPRD Pelalawan Dilanjutkan Tahun Depan
- Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com